Indonesia Menyapa, Jakarta — Bangunan mewah yang berdiri di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibongkar setelah ditemukan tidak memiliki izin operasional dan bukan merupakan Aset Negara.
Pembongkaran tersebut dikawal langsung Komisi XIII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Lapas Cibinong, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara dan didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, serta jajaran anggota Komisi XIII.
Dari hasil peninjauan, tercatat 10 dari 13 bangunan mewah di kawasan tersebut tidak memiliki izin operasional dan bukan merupakan Aset Negara.
Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mengonfirmasi bahwa pembangunan fasilitas tersebut tidak bersumber dari APBN.
Komisi XIII tidak hanya meninjau bangunan tersebut, tetapi turut mengawal proses pembongkaran di lokasi.
Proses pembongkaran dilakukan dengan tetap menjalankan prosedur pencatatan dan penyegelan barang bukti.
Dewi Asmara menegaskan pembongkaran tersebut menjadi pesan bahwa fasilitas ilegal dan praktik istimewa tidak boleh ada di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
“Pembongkaran ini adalah pesan tegas bahwa tidak ada tempat bagi fasilitas ilegal dan praktik istimewa di lapas. Kami mengawal langsung proses ini agar berjalan transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih,” kata Dewi Asmara.
Selain bangunan mewah, dalam peninjauan tersebut Komisi XIII juga menemukan sejumlah fasilitas terlarang di dalam sel hunian.
Fasilitas tersebut antara lain:
- kulkas
- televisi
- kasur empuk
- sofa
- hingga beberapa botol minuman beralkohol atau bir
Temuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin (28/9/2026).
RDP digelar untuk mengklarifikasi temuan inspeksi mendadak Ombudsman RI yang menunjukkan adanya perbedaan dengan hasil pemeriksaan awal Ditjenpas.
Dewi mengatakan persoalan di Lapas Cibinong tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fasilitas ilegal.
Menurutnya, kasus tersebut juga menyangkut persoalan integritas, akuntabilitas, dan prinsip keadilan, terlebih Lapas Cibinong sebelumnya menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Karena itu, Komisi XIII mendorong agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penonaktifan pejabat terkait.
Evaluasi tersebut mencakup pembenahan sistem pengawasan, transparansi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), hingga penegakan disiplin terhadap pegawai.
Seluruh temuan dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan yang telah dibentuk Komisi XIII DPR RI sejak enam bulan lalu.
Komisi XIII berharap temuan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pembenahan tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh, termasuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, humanis, dan berkeadilan.
Telusuri Aktor Utama yang Mendanai Pembangunan Fasilitas Mewah
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mengatakan pihaknya akan menelusuri aktor utama yang memerintahkan dan mendanai pembangunan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Umbu menyatakan, pihaknya akan memanggil kembali jajaran terkait pada Senin (5/10/2026) mendatang guna membongkar aliran dana pembangunan fasilitas tersebut.
“Maka, tindak lanjut ini apa? Kita akan telusuri lagi pada Senin depan bahwa siapa yang memerintahkan membangun, menggunakan dana siapa, dipergunakan untuk apa, dan siapa yang menggunakan?” ucapnya.
Sidak Ombudsman
Bangunan tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah tim Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026).
Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan kawasan tertutup yang awalnya disebut petugas sebagai “rumah dinas Kalapas”.
Setelah masuk ke kawasan tersebut, tim Ombudsman menemukan 10 bangunan hunian dengan fasilitas mewah yang menyerupai homestay.
Sejumlah narapidana juga ditemukan menempati bangunan tersebut.
Tim Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas seperti kamar tidur ber-AC, televisi berukuran besar, sofa, hingga kulkas yang berisi botol minuman keras.
Selain itu, ditemukan sejumlah mobil di area parkir, fasilitas gym, serta area yang dipersiapkan untuk simulator golf.
Sumber: Bongkar Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Tidak Ada Tempat Bagi Praktik Istimewa di Lapas

