Indonesia Menyapa, Jakarta — Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Uli Arta Siagian, menyindir Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di tengah terjadinya banjir besar di Pulau Sumatra.
Dia mempertanyakan kinerja Raja Juli selama setahun terakhir yang dirasa belum bisa memuaskan.
“Bencana yang terjadi di tiga wilayah (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) itu menjadi pertanyaan besar dalam satu tahun kepemimpinan ini, apa yang dikerjakan?” tanya Uli dalam siniar Forum Keadilan yang tayang di YouTube, Jumat, (5/12/2025).
“Menteri Kehutanan bilang ini adalah momentum baik untuk memperbaiki tata kelola [hutan]. Masa harus sampai 800-an orang meninggal dulu, jutaan orang harus mengungsi, baru disebut momentum baik. Satu tahun kemarin ngapain aja, Bos?” katanya menyindir.
Uli berkata menteri-menteri era Presiden Prabowo Subianto yang punya kewenangan memberikan izin, mengevaluasi, dan melakukan penegakan hukum perlu dituntut.
Salah satu yang bisa dituntut, menurut Uli, adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Hal itu karena Menhut berada di bawah Zulhas yang menjabat sebagai Menko.
“Dia (Zulhas) punya tanggung jawab mengoordinir menteri-menteri di bawahnya agar bisa memastikan lingkungan hidup menjadi basis atau dasar, dan keselamatan rakyat menjadi dasar dalam pengaturan sumber daya alam,” ujar Uli menjelaskan.
Raja Juli: Momentum untuk evaluasi tata kelola hutan
Beberapa waktu lalu Juli Antoni mengklaim banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi momentum yang baik untuk melakukan evaluasi tata kelola hutan.
Menurut dia, bencana itu memperlihatkan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, dia mengatakan akan mengevaluasi seluruh kebijakan yang selama ini dijalankan.
“Ini kita mendapatkan momentum yang baik semua mata melihat, semua telinga mendengar yang terjadi di tiga provinsi itu, berharap tidak akan meluas,” kata Raja Juli kepada awak media di Riau, 29 November 2025.
“Ini momentum yang baik untuk evaluasi, intropeksi bahwa ada yang salah nih dalam pengelolaan lingkungan hidup kita.
Lalu, dia menyebut Prabowo dalam pidatonya sudah mengatakan bahwa penebangan hutan liar yang tidak terkontrol akan berkontribusi besar terhadap bencana.
Raja Juli diminta mundur
Sindiran untuk Raja Juli juga dilontarkan oleh anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, dalam rapat kerja DPR RI bersama Menteri Kehutanan RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (4/12/2025).
Menurut Usman, Raja Juli harus menghentikan semua izin alih fungsi lahan setelah melihat bencana ekologis yang terjadi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Dia juga menegaskan Raja Juli tidak boleh lempar tanggung jawab kepada menteri pendahulunya.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua disetop!” kata Usman.
“Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya pohon yang diameternya dua meter bisa tumbuh kembali, sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri.”
“Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu!”
Lantas, Usman menyebut jika tidak mampu menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra, Raja Juli sebaiknya mundur dari posisinya.
“Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras karena saya paling hatinya kasih, sehingga kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja,” ujar Usman.
Usman menilai Raja Juli tidak paham soal kehutanan saat membahas tentang izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan, yang seharusnya tidak keluar, ternyata keluar.
“Pak Menteri tidak paham soal kehutanan,” tutur Usman.
“Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober, Pak Menteri keluhkan izin. Bupati sudah katakan, ‘syukur-syukur’ izin ditutup.”
“Ternyata Oktober 30 November, izinnya keluar sehingga seolah-olahnya kita bisa diakal-akalin semua.”