Indonesia Menyapa, Jakarta — Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, membeberkan keanehan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait tujuannya yakni mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
Namun, Media membeberkan adanya anomali terkait tujuan tersebut karena nyatanya keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru paling banyak berada di wilayah dengan kasus stunting terendah.
Dia mengatakan wilayah dengan kasus stunting tertinggi yakni Provinsi Papua Pegunungan yang mencapai 40 persen. Sementara, SPPG yang terbangun baru 13.
Sementara, salah satu wilayah dengan kasus stunting terendah yakni Jawa Barat justru memiliki ribuan SPPG yang terbangun.
Menurut catatan Media, kasus stunting di wilayah tersebut adalah 15 persen. Sedangkan SPPG sejumlah 6.357 unit.
“Stunting paling besar itu Papua Pegunungan 40 persen. Berapa jumlah SPPG di sana? 13 SPPG. Di Sulawesi Barat, stunting itu 35 persen, jumlah SPPG di sana 177. Jawa Barat stunting hanya 15 persen, jumlah SPPG di sana 6.357,” katanya dikutip dari program Satu Meja The Forum di YouTube Kompas TV, Jumat (19/6/2026).
Dengan data tersebut, Media menganggap tujuan utama adanya program MBG yaitu penanganan stunting berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
“Jadi anggapan bahwa ini adalah program penanganan stunting, jadi nggak masuk akal dengan data hari ini. SPPG banyaknya di kota, stunting itu adanya di wilayah 3 T,” jelasnya.
Di sisi lain, Media mengkritik cara pemerintah terkait cara mengetahui apakah program MBG diterima dengan baik oleh publik atau tidak.
Menurutnya, tidak bisa melakukan survei atau riset hanya dengan pertanyaan tunggal kepada responden seperti ‘apakah Anda suka dengan adanya program MBG?’
Dia menegaskan riset yang benar untuk mengetahui opini publik terkait program MBG yakni dengan menggunakan metode discrete choice method atau discrete choice experiment.
Discrete choice experiment merupakan metode riset kuantitatif yang digunakan untuk mengukur preferensi dan perilaku pengambilan keputusan seseorang.
Media mengatakan ketika pihaknya melakukan riset dengan metode tersebut, MBG justru bukan menjadi pilihan utama bagi masyarakat terkait program dari pemerintah.
“Kalau seandainya masyarakat ditanya dapat makanan tentu lebih baik daripada tidak mendapat makanan sama sekali. Itu kenapa yang harus dilakukan adalah discrete choice method. Tawarkan pada mereka apa yang bisa dilakukan dan biarkan mereka memilih.”
“Itulah yang kami lakukan di kampus. Apakah mereka butuh cash (uang tunai), atau pendidikan gratis, kesehatan yang layak, dan beasiswa. Dan ternyata MBG itu ada di urutan keempat. Jadi saya hanya ingin bilang, kalau mau bilang soal keinginan masyarakat harus berbasis dengan bukti empiris,” ujarnya.
Perbandingan Kasus Stunting dan Jumlah SPPG Tiap Provinsi
Berkaca dari pernyataan Media, Tribunnews.com mencoba membandingkan kasus stunting dengan jumlah SPPG tiap provinsi di Indonesia.
Adapun data kasus stunting dikutip dari Studi Status Gizi Indonesia (SGGI) Kemenkes, Survey Kesehatan Indonesia (SKI), dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Kemenkes.
Sementara, data jumlah SPPG diambil dari laman Badan Gizi Nasional (BGN). Data tersebut per tanggal 8 Juni 2026
Berdasarkan perbandingan keduanya, Jawa Barat memang menjadi wilayah dengan jumlah SPPG terbanyak yakni mencapai 6.721 unit. Padahal, kasus stunting di wilayah tersebut hanya 15,9 persen.
Sementara, Provinsi Papua Pegunungan dengan kasus stunting yang mencapai 40 persen, hanya terdapat 14 SPPG.
Padahal Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia.
Nasib serupa juga dialami beberapa wilayah lain seperti Sulawesi Barat yang hanya terdapat 225 SPPG meski kasus stunting mencapai 35,9 persen.
Lalu, masih ada Nusa Tenggara Timur (NTT) di mana terdapat 37 persen kasus stunting, sedangkan SPPG yang berdiri di wilayah tersebut 339 unit.
Selengkapnya berikut perbandingan kasus stunting dan jumlah SPPG tiap provinsi di Indonesia:
1. Aceh (stunting 28,6 persen, SPPG 737)
2. Sumatra Utara (stunting 22 persen, SPPG 1.592)
3. Sumatra Barat (stunting 24,9 persen, SPPG 446)
4. Riau (stunting 20,1 persen, SPPG 775)
5. Kepulauan Riau (stunting 15 persen, SPPG 263)
6. Jambi (stunting 17,1 persen, SPPG 234)
7. Bengkulu (stunting 18,8 persen, SPPG 175)
8. Sumatra Selatan (stunting 15,9 persen, SPPG 850)
9. Kepulauan Bangka Belitung (stunting 20,1 persen, SPPG 106)
10. Lampung (stunting 15,9 persen, SPPG 1.209)
11. Banten (stunting 21,1 persen, SPPG 1.403)
12. DKI Jakarta (stunting 17,3 persen, SPPG 667)
13. Jawa Barat (stunting 15,9 persen, SPPG 6.721)
14. Jawa Tengah (stunting 17,1 persen, SPPG 4.590)
15. DI Yogyakarta (stunting 17,4 persen, SPPG 461)
16. Jawa Timur (stunting 14,7 persen, SPPG 4.340)
17. Bali (stunting 8,7 persen, SPPG 277)
18. Nusa Tenggara Barat (stunting 29,8 persen, SPPG 871)
19. Nusa Tenggara Timur (stunting 37 persen, SPPG 339)
20. Kalimantan Barat (stunting 26,8 persen, SPPG 566)
21. Kalimantan Tengah (stunting 22,1 persen, SPPG 136)
22. Kalimantan Selatan (stunting 22,9 persen, SPPG 312)
23. Kalimantan Timur (stunting 22,2 persen, SPPG 326)
24. Kalimantan Utara (stunting 17,6 persen, SPPG 67)
25. Gorontalo (stunting 23,8 persen, SPPG 117)
26. Sulawesi Tengah (stunting 26,1 persen, SPPG 239)
27. Sulawesi Utara (stunting 20,8 persen, SPPG 203)
28. Sulawesi Barat (stunting 35,4 persen, SPPG 225)
29. Sulawesi Selatan (stunting 23,3 persen, SPPG 892)
30. Sulawesi Tenggara (stunting 26,1 persen, SPPG 328)
31. Maluku (stunting 28,4 persen, SPPG 124)
32. Maluku Utara (stunting 23,2 persen, SPPG 125)
33. Papua Barat Daya (stunting 30,5 persen, 48 SPPG)
34. Papua (stunting 24,7 persen, 92 SPPG)
35. Papua Barat (stunting 24,6 persen, 65 SPPG)
36. Papua Selatan (stunting 25,8 persen, 20 SPPG)
37. Papua Pegunungan (stunting 40 persen, SPPG 14)
38. Papua Tengah (stunting 32,5 persen, SPPG 36)
Sumber: Anomali MBG: Wilayah dengan Kasus Stunting Tinggi Justru SPPG-nya Paling Sedikit – TribunNews.com