Indonesia Menyapa, Jakarta — Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengklarifikasi pernyataan Anies Baswedan soal pembagian jabatan di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai informasi, Mantan Calon Presiden RI di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 itu sempat menyinggung soal pemerintahan Prabowo yang saat ini menurutnya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
Anies menyebut, jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi atau kemampuan, melainkan karena koneksi alias kedekatan politik maupun kepentingan kekuasaan, menyiratkan adanya praktik transaksional dalam birokrasi dan politik.
Ia pun mempertanyakan, kapan Indonesia bisa menjadi negara maju jika banyak tugas publik yang diberikan kepada orang yang kompetensinya tidak sesuai.
Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025).
“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar?” tutur Anies, dilansir Kompas.com.
Adapun statement ini dilontarkan Anies Baswedan, tak sampai satu bulan setelah Prabowo menyentil namanya ketika berpidato di penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Saat itu, Prabowo mengaku tidak dendam kepada Anies yang sempat memberinya nilai 11 dari 100 dalam Debat Calon Presiden jelang Pilpres 2024 lalu.
“Saudara-saudara ya politik seperti itu politik juga harus ramai. Enggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja, saya tuh enggak dendam sama Anies, enggak. Kalau dikasih nilai 11 gue tuh nggak apa-apa, eh bener loh,” ujar Prabowo.
Malahan, Prabowo menilai, Anies memiliki peran langsung dalam kemenangan dirinya di Pilpres 2024. Sebab, banyak ibu-ibu yang merasa simpati kepada Prabowo lantaran diberi nilai 11.
“Sebetulnya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan iya kan? Saudara-saudara kalau debat presiden bla bla bla kan enggak menarik, rakyat seneng liat ramai-ramai seneng, bener enggak? Jujur. Iya kan?” pungkasnya.
Sahrin Hamid: Ucapan Anies soal Jabatan Diberi karena Koneksi Bukanlah Sindiran
Sahrin Hamid, yang saat ini juga menjabat sebagai komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro, menyebut pernyataan Anies tersebut bukanlah sindiran.
Menurut Sahrin, justru Anies lewat pernyataannya itu menjalankan fungsi checks and balances, sekaligus memberikan dukungan melalui catatan atau kritik tertentu.
Hal tersebut disampaikan Sahrin saat menjadi narasumber dalam program Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (11/10/2025).
Adapun checks and balances dalam pemerintahan adalah sistem yang dirancang untuk memastikan tidak ada satu cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) yang memiliki kekuasaan absolut, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang.
“Ini kan tata kehidupan bernegara. Jadi lebih tepatnya bukan sindiran, lebih tepatnya ini adalah menjalankan fungsi checks and balances, mungkin fungsi critical support, fungsi untuk mengingatkan betapa meritokrasi tidak mendapatkan tempat, seperti pengalaman yang sudah ada,” papar Sahrin.
Sahrin menjelaskan, pernyataan Anies diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa sudah seharusnya jabatan atau posisi tertentu diberikan kepada orang yang memang memiliki kompetensi yang sesuai.
Sehingga pembangunan bangsa dan agenda presiden dijalankan dengan basis meritokrasi dan teknokrasi.
“Pada kondisi yang seperti ini, diingatkan kembali, memang sudah sepatutnya menempatkan posisi basisnya adalah meritokrasi, sesuai kompetensi, sesuai kapasitas,” ujarnya.
Meritokrasi adalah sistem di mana kekuasaan, posisi, atau penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, prestasi, atau keahlian individu, bukan karena faktor seperti kelas sosial, koneksi, atau latar belakang.
Teknokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan dibuat oleh para ahli teknis atau profesional di bidang tertentu, seperti ilmuwan, insinyur, atau teknolog, berdasarkan keahlian dan pengetahuan mereka, bukan melalui proses politik demokratis atau ideologi.
Apakah Ada Hubungan dengan Sentilan Prabowo yang Diberi Nilai 11 dari 100?
Sahrin juga menyebut bahwa Anies menyampaikan pernyataan tersebut bukan untuk membalas sentilan Prabowo yang mengaku tidak dendam soal nilai 11 dari 100.
Menurut Sahrin, apa yang terjadi di Pilpres 2024, ya sudah ditinggalkan saja, tidak perlu diungkit-ungkit lagi.
“Sebenarnya, justru apa yang disampaikan Prabowo dalam forum Munas PKS itu memperlihatkan bahwa para calon presiden sudah level negarawan. Sehingga, apa yang terjadi pada dinamika saat Pilpres ya tentunya ditinggal pada saat Pilpres, tidak lagi menjadi hal yang harus dibawa-bawa apalagi sampai tersimpan di hati begitu dalam,” kata Sahrin.
Sahrin menilai, justru ketika Prabowo sudah terpilih menjadi presiden untuk menjalankan amanat rakyat, maka Anies yang berada di luar lingkaran pemerintahan bisa memegang peran untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Hal tersebut menjadi wujud jalannya demokrasi.
“Sudah saatnya yang di luar mengawasi jalannya pemerintahan, saya kira ini adalah tradisi atau tata kelola kehidupan bernegara yang baik, di mana demokrasi itu tumbuh sehat,” tutur Sahrin.
“Ada pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya dan ada kekuatan di luar yang mengawasi jalannya pemerintahan,” tandasnya.