Indonesia Menyapa, Jakarta — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyoroti pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026.
Usman menilai Presiden Prabowo memaparkan klaim mengenai capaian ekonomi dalam pidatonya, tetapi belum menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat, terutama terkait sulitnya warga mendapatkan ruang untuk menyampaikan keresahan mengenai minimnya lapangan kerja.
Mulanya ia menyebutkan ironi klaim pemerintah berhasil membuat anak-anak bisa makan berkat program MBG.
Tetapi nihil penghormatan hak atas kesehatan terkait empat puluhan ribu anak sekolah beserta guru mereka yang menjadi korban keracunan MBG.
“Seperti yang dicatat Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Skala kasus tersebut adalah alarm serius untuk hentikan kebijakan yang berujung warga menjadi korban,” kata Usman dalam keterangannya Sabtu (15/8/2026).
Lebih lanjut dikatakannya, ironi lainnya dalam kebijakan Koperasi Desa (kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Presiden tidak menyinggung kematian lima warga dalam latihan militer untuk calon manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Apakah ada proses hukum di balik kematian lima orang itu? Ini menunjukkan rendahnya perhatian Presiden atas hak hidup warga. Kematian lima orang tersebut selama menjalani latihan militer menunjukkan adanya persoalan serius keterlibatan militer dalam ranah sipil. Presiden harus menghentikan militerisasi ruang sipil,” ucapnya.
Usman juga menyinggung Prabowo memaparkan klaim-klaim capaian ekonomi, tapi tidak menjawab pertanyaan betapa sulitnya warga untuk bersuara atau menyuarakan lapangan kerja, ekonomi, dan pendidikan, yang justru dibatasi dengan kriminalisasi dan intimidasi.
“Aparat yang melanggar HAM pun seperti dibiarkan tanpa hukuman yang adil, seperti kasus serangan atas Andrie Yunus,” ucapnya.
Kemudian di bidang penegakan hukum, Presiden membanggakan Mahkamah Agung yang berhasil memutus 37.973 perkara sepanjang tahun 2025, namun lupa dengan maraknya kasus kriminalisasi warga dalam beberapa tahun terakhir.
“Presiden lupa aparat negara masih menjadi aktor utama kekerasan, pembunuhan di luar hukum, dan perampasan ruang hidup masyarakat adat demi alasan pembangunan,” kata Usman Hamid.
“Hingga kini, warga masih juga dibatasi, bahkan hanya untuk sekadar mengunggah dan mengomentari pidato presiden soal nuklir Iran. Tidak adanya penyebutan isu kriminalisasi sama saja Presiden menyetujui praktik-praktik anti-hak asasi,” tandasnya.
Sumber: Amnesty Singgung Pidato Prabowo Klaim Capaian Ekonomi, Tapi Tak Menjawab Sulitnya Lapangan Kerja