Indonesia Menyapa, Jakarta — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik pembahasan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang dinilai seperti hantu karena DPR tidak pernah membuka drafnya kepada publik.
Lucius mengatakan pengesahan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sebenarnya menjadi akhir dari penantian panjang masyarakat.
Namun, proses pembahasannya dinilai tidak transparan karena naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak pernah ditunjukkan kepada publik.
“Hanya saja UU ini seperti hantu. DPR tak pernah menunjukkan draf RUU selama proses pembahasan. Mereka mengundang sejumlah kalangan untuk menerima masukan tetapi tetap saja untuk publik luas, naskahnya disembunyikan dalam gua hantu,” kata Lucius kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Lucius, DPR justru menjadi pihak yang paling layak merayakan pengesahan UU tersebut karena tidak perlu lagi melanjutkan pembahasan.
Sementara itu, masyarakat baru dapat membaca naskah undang-undang setelah disahkan. Kondisi tersebut membuat publik terlambat memberikan masukan terhadap substansi aturan.
“Jadi kalau RUU itu akhirnya disahkan, ya DPR aja yang layak berpesta, karena enggak perlu sibuk lagi bahas RUU-nya. Publik tentu saja baru mulai membaca naskahnya. Telat banget,” ujarnya.
Lucius mempertanyakan apakah UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan DPR sudah sesuai dengan harapan masyarakat.
Menurut dia, undang-undang tersebut setidaknya baru mencerminkan harapan para pembuatnya.
Padahal, masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi selama proses pembahasan guna menjamin kualitas substansi undang-undang.

Ia menilai cara DPR membahas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menunjukkan masih adanya persoalan dalam proses legislasi.
“Kalau mau menyelesaikan masalah, ya harusnya dibicarakan bareng-bareng. Kalau main hantu-hantuan ya mungkin memang RUU ini dibahas untuk kepentingan hantu koruptor,” ucap Lucius.
DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Terdapat 10 pokok pengaturan dalam UU Perampasan Aset.
- Pertama, mengenai judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
- Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan banyak korban.
- Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Keempat, pembagian kewenangan yang jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Pengaturan tersebut meliputi proses penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
- Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
- Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
- Ketujuh, pengaturan tugas dan kewenangan badan pengelola aset terkait tindak pidana agar pengelolaan berjalan profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
- Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
- Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak dijadikan sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.
- Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Sumber: Formappi Sebut UU Perampasan Aset Seperti Hantu, Drafnya Disembunyikan DPR

