Indonesia Menyapa, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penutupan tambang ilegal setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI dan Polri mengusut praktik pertambangan timah ilegal.
Abdullah mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membongkar jaringan yang memungkinkan aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung.
“Jangan sampai ada keraguan atau ketakutan untuk menindak. Tambang ilegal tidak mungkin berjalan leluasa tanpa adanya pihak yang melindungi atau menjadi beking,” ujar Abdullah kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah merespons pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Abdullah menilai perintah Presiden tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal.
Abdullah meminta aparat tidak ragu menindak aktivitas pertambangan ilegal. Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan serta tidak boleh berhenti pada pelaku yang berada di lapangan.
“Bukan hanya tambang timah. Tambang-tambang ilegal lainnya juga harus dibersihkan dari praktik-praktik ilegal. Jangan ada kawasan pertambangan yang dibiarkan menjadi ruang untuk mengeruk kekayaan negara tanpa izin dan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dia juga meminta aparat mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Tidak boleh ada institusi yang kebal hukum. Justru kalau ada oknum aparat yang terlibat, penindakannya harus lebih tegas karena mereka seharusnya menjadi bagian dari upaya menjaga hukum, bukan melindungi pelanggaran hukum,” katanya.
Legislator PKB itu menilai persoalan tambang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penambangan tanpa izin.
Praktik tersebut juga berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara, kerusakan lingkungan, serta dampak sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Karena itu, dia mendorong aparat penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tambang ilegal, termasuk aliran dana yang menopang operasionalnya.
Menurut Abdullah, pengusutan terhadap jaringan pendukung menjadi penting agar penindakan tidak hanya menyelesaikan persoalan di permukaan.
Dia juga meminta TNI dan Polri memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal.
Dengan demikian, instruksi Presiden mengenai pemberantasan tambang ilegal diharapkan tidak sekadar menghasilkan penutupan lokasi tambang, tetapi juga mengungkap siapa yang membiayai, melindungi, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menyentil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam praktik ribuan tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Teguran tersebut dilontarkan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Ketua Umum Partai Gerindra itu mempertanyakan fungsi pengawasan para pejabat TNI dan kepolisian. Ia menilai sangat tidak masuk akal jika ribuan tambang ilegal tersebut bisa beroperasi masif tanpa sepengetahuan petinggi aparat penegak hukum di wilayah terkait.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, usut,” tegas Prabowo di hadapan majelis.
Prabowo turut menyoroti amanah yang diberikan oleh negara kepada para petinggi aparat. Ia menuntut ketegasan dari pucuk pimpinan penegak hukum untuk segera menindak pihak-pihak yang melindungi kejahatan lingkungan tersebut.
“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan, mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini,” kritiknya.
Eks Menteri Pertahanan RI itu menegaskan bahwa seorang komandan sejati tidak boleh ragu menindak bawahannya yang terbukti melanggar hukum. Sekalipun bawahan tersebut berprestasi atau memiliki kedekatan emosional, hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Prabowo memastikan bahwa langkah pemberantasan ini murni didasari sumpah jabatan dan kepentingan masyarakat luas. Ia kembali menginstruksikan pengusutan tuntas hingga ke akar-akarnya.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin 1000 tambangberjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” tambahnya.
Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah mengeksekusi penutupan 1.000 tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Selain TNI dan Polri, Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menindak oknum nakal di Bea Cukai serta memerintahkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk segera memberantas maraknya praktik penyelundupan.
Sumber: Anggota DPR Desak TNI-Polri Bongkar Siapa pun Oknum Aparat yang Jadi Beking Tambang Ilegal