Indonesia Menyapa, Jakarta — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkap kisah awal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo sebelum ditunjuk menjadi menteri pada 2014.
“Saya mengakui sebelumnya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Jokowi dan hanya mengetahui Presiden kerap menggunakan pesawat charter milik Susi Air,” papar Susi di acara Summer Talk 2026 di Hiroshima, Jepang, Minggu (5/7/2026).
Menurut Susi, pertemuan pertama terjadi menjelang pelantikan kabinet.
Saat itu ia hanya menyampaikan ucapan terima kasih dan menyapa Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga bertemu Andi Widjajanto sebelum kemudian diundang berdiskusi di Istana Kepresidenan.
Susi menceritakan bahwa dirinya memiliki latar belakang pendidikan yang sederhana.
Ia hanya menyelesaikan pendidikan hingga SMP dan tidak menamatkan SMA.
Meski demikian, selama sekitar 30 tahun ia membangun usahanya hingga berkembang dan terbiasa memimpin sebagai CEO.
“Saya dianggap orang agak gila,” ujarnya saat menceritakan gaya kepemimpinannya yang dinilai berbeda.
Menurut Susi, ia bekerja tanpa banyak beban dan tidak membatasi diri dalam mengambil keputusan, selama memiliki aturan main yang jelas.
Sebelum menerima tawaran menjadi menteri, Susi mengaku mengajukan sejumlah syarat, di antaranya kepastian mengenai aturan kerja serta hak cuti dua bulan penuh sebanyak dua kali dalam setahun.
Sebagai seorang single parent, ia menilai pengaturan waktu tersebut penting.
Ia juga menegaskan tidak melakukan tawar-menawar terkait jabatan dan menyadari bahwa sebagai menteri dirinya merupakan pembantu Presiden.
Susi mengatakan Presiden Jokowi memberikan kepercayaan penuh kepadanya.
Namun, dua minggu pertama menjabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwarnai berbagai tantangan, terutama karena harus beradaptasi dengan birokrasi yang menurutnya sangat berbeda dengan budaya kerja di dunia usaha.
Ia mengaku kesulitan berkomunikasi dengan birokrasi yang dinilai terlalu banyak menggunakan istilah normatif.
Karena itu, Susi melarang penggunaan kata-kata seperti pengembangan, pemberdayaan atau penguatan dalam penyusunan program karena dianggap tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Menurut Susi, pendekatan tersebut menghasilkan efisiensi yang signifikan.
Ia mengklaim berhasil mengembalikan sekitar Rp9,2 triliun kepada negara dalam kurun sekitar dua tahun serta memangkas anggaran kementerian hingga 32 persen.
Untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, ia bahkan mengumpulkan pejabat eselon I dan II dalam sebuah retreat khusus guna membahas seluruh program dan alokasi belanja kementerian.
Dalam kesempatan itu, Susi juga menyampaikan pandangannya mengenai reformasi birokrasi.
Ia berpendapat kesejahteraan aparatur negara perlu ditingkatkan agar mampu menarik sumber daya manusia terbaik dan mengurangi potensi korupsi.
Menurutnya, pejabat eselon I layak menerima gaji yang jauh lebih tinggi apabila disertai sistem pengawasan yang kuat.
Di bidang penegakan hukum, Susi menegaskan persoalan kelautan bukan hanya menyangkut sektor perikanan, tetapi juga perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, penyelundupan satwa liar, hingga berbagai bentuk kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan wilayah laut Indonesia.
Untuk menghadapi persoalan tersebut, pemerintah saat itu membentuk Satgas 115 yang melibatkan berbagai instansi, antara lain KKP, Bakamla, TNI AL, dan Kepolisian Perairan.
Meski demikian, ia mengakui koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Bea Cukai, tidak selalu berjalan mudah.
Susi juga mengingatkan bahwa sejak 2009 dirinya telah menyoroti praktik illegal fishing.
Setelah menjabat sebagai menteri pada akhir 2014, ia mengumumkan penindakan terhadap kapal-kapal eks asing yang menggunakan bendera Indonesia melalui praktik naturalisasi perusahaan yang dinilainya tidak sesuai ketentuan.