Indonesia Menyapa, Jakarta — Iduladha tidak hanya menghadirkan suasana spiritual bagi umat Islam, tetapi juga menciptakan denyut ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Setiap tahun, jutaan masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi kurban mulai dari peternakan, perdagangan hewan, jasa transportasi, rumah potong, hingga distribusi pangan. Dalam waktu singkat, perputaran ekonomi yang tercipta mampu mencapai puluhan triliun rupiah.
Tahun 2026, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksikan nilai ekonomi kurban nasional mencapai Rp26,89 triliun dengan estimasi 1,59 juta ekor hewan kurban yang terdiri atas sekitar 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing maupun domba.
Volume distribusi daging kurban diperkirakan mencapai 99.290 ton atau setara pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia selama 2,5 hari.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kurban sesungguhnya bukan sekadar ritual tahunan, melainkan instrumen redistribusi ekonomi dan sosial yang sangat besar. Dalam perspektif ekonomi syariah, kurban memiliki nilai solidaritas, pemerataan, dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan. Namun ironinya, di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, distribusi manfaat kurban di Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang serius.
Data INDEF menunjukkan sekitar 79,67 persen surplus distribusi kurban terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan nilai mencapai Rp21,42 triliun.
Sebaliknya, Papua hanya memperoleh sekitar 0,41 persen dari total distribusi nasional dan Maluku sekitar 0,10 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kurban yang sejatinya menjadi simbol keadilan sosial justru masih menghadirkan paradoks distribusi pangan.
Di sejumlah kota besar, daging kurban bahkan berlebih hingga sebagian tidak termanfaatkan optimal. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat di wilayah terpencil yang sulit memperoleh akses protein hewani berkualitas. Ketimpangan distribusi kurban ini sejatinya merefleksikan ketimpangan pembangunan nasional yang selama ini masih berpusat di Pulau Jawa.
Persoalan tersebut semakin terasa ketika daya beli masyarakat mulai mengalami tekanan. Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) memperkirakan potensi ekonomi kurban tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp27,10 triliun. Penurunan ini dipicu naiknya harga pangan, biaya hidup, serta harga ternak yang terus meningkat.
Akibatnya, banyak masyarakat mulai menyesuaikan pola kurban mereka. IDEAS mencatat meningkatnya permintaan kambing dan domba berbobot kecil karena harganya lebih terjangkau dibandingkan sapi berbobot besar. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa tekanan ekonomi rumah tangga mulai memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial.
Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi persoalan stunting dan rendahnya konsumsi protein hewani pada kelompok masyarakat miskin. Dalam konteks tersebut, ekonomi kurban sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pemerataan gizi masyarakat apabila dikelola secara lebih modern dan terintegrasi.
Sayangnya, tata kelola kurban nasional masih berjalan secara konvensional. Distribusi daging masih dominan dalam bentuk segar dengan daya tahan yang terbatas. Akibatnya, distribusi lintas wilayah menjadi tidak optimal dan banyak daging tidak bertahan lama.
Karena itu, Indonesia membutuhkan transformasi baru dalam pengelolaan ekonomi kurban. Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan adalah konsep “Bank Protein Umat”, yakni sistem penyimpanan dan distribusi protein hewani berbasis hasil olahan daging kurban.
Daging tidak hanya dibagikan dalam bentuk mentah, tetapi juga diolah menjadi rendang kaleng, abon, kornet halal, maupun frozen food yang memiliki daya tahan lebih panjang.
Dengan konsep tersebut, distribusi protein dapat dilakukan sepanjang tahun dan menjangkau daerah miskin, wilayah terpencil, hingga kawasan dengan tingkat stunting tinggi.
Kurban tidak lagi berhenti sebagai konsumsi sesaat, tetapi berkembang menjadi instrumen ketahanan pangan umat berbasis kemaslahatan sosial.
Selain itu, masjid juga perlu dikembalikan pada fungsi sosial-ekonominya melalui konsep Smart Mosque Food Hub. Masjid tidak hanya menjadi lokasi penyembelihan hewan kurban, tetapi juga pusat distribusi pangan umat, penyimpanan protein berbasis freezer komunal, hingga pusat data keluarga rentan.
Dengan demikian, masjid kembali menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada masa awal peradaban Islam.
Transformasi tata kelola kurban juga perlu didukung teknologi digital berbasis syariah. Pemerintah bersama lembaga zakat, organisasi Islam, dan pesantren dapat membangun sistem pemetaan daerah surplus dan defisit kurban berbasis artificial intelligence (AI).
Teknologi ini dapat membantu distribusi kurban menjadi lebih tepat sasaran sesuai prinsip aulawiyat atau prioritas kebutuhan dalam Islam.
Tidak kalah penting, pesantren juga perlu didorong menjadi pusat peternakan umat berbasis ekonomi syariah. Pesantren memiliki potensi besar dalam pembibitan ternak, koperasi peternakan, hingga distribusi kurban berbasis komunitas. Dengan dukungan yang tepat, pesantren dapat menjadi motor penggerak kemandirian pangan sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan.
Ekonomi kurban juga harus diarahkan menuju konsep ekonomi sirkular berbasis halal. Kulit hewan dapat diolah menjadi produk UMKM, limbah organik dimanfaatkan menjadi pupuk dan biogas, sementara bagian lainnya dapat digunakan untuk kebutuhan industri berbasis lingkungan.
Dengan demikian, kurban tidak hanya menghasilkan manfaat spiritual dan sosial, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi umat.
Momentum Iduladha seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Kurban perlu dimaknai sebagai instrumen pemerataan pangan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan keadilan sosial nasional. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan potensi ekonomi kurban yang sangat besar. Sayangnya, manfaat ekonomi tersebut masih belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Menurut hemat penulis, persoalan terbesar ekonomi kurban Indonesia hari ini bukan terletak pada sedikitnya jumlah hewan yang disembelih, melainkan belum optimalnya tata kelola distribusi dan hilirisasi manfaat ekonominya.
Jika tata kelola kurban tetap berjalan secara tradisional, Indonesia hanya akan menjadi bangsa yang kaya ritual tetapi masih menghadapi ketimpangan distribusi pangan. Padahal, esensi terbesar kurban bukan sekadar banyaknya hewan yang dipotong, melainkan sejauh mana nilai keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Edi Setiawan. Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA.