Indonesia Menyapa, Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menyayangkan rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) yang akan mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menggunakan dana APBN.
Menurutnya, langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat penguatan industri dan ekonomi domestik yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Said menilai, kebijakan tersebut tak perlu dipikirkan ulang, tapi harus dibatalkan.
“Seperti tiada kabar sebelumnya, sontak kita dikejutkan dengan rencana PT Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India. Aksi korporasi dari dana APBN ini perlu dipikirkan ulang,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah mencanangkan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDPM) untuk memperkuat perekonomian domestik, terutama membangkitkan ekonomi pedesaan.
“MBG dan KDPM diharapkan mendorong tingkat permintaan bahan-bahan pangan yang bisa dipenuhi dari desa. Agar peningkatan permintaan bisa dipenuhi, dari sisi hulu, tugas Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Dengan demikian sirkulasi perekonomian di desa tumbuh, dan dengan sendirinya mengurangi produk pangan impor,” ujarnya.
Said menilai arsitektur besar perekonomian tersebut seharusnya dipahami utuh oleh para pembantu presiden, termasuk jajaran BUMN.
Dia menilai rencana impor kendaraan niaga itu menunjukkan belum selarasnya pemahaman terhadap arah kebijakan presiden.
Ancaman bagi Industri Manufaktur
Said mengungkapkan, sejak 2011 pertumbuhan industri manufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan PDB.
Padahal, sektor manufaktur seharusnya menjadi andalan dalam mengembangkan hilirisasi sumber daya alam dan menyerap tenaga kerja.
“Faktanya, lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Sektor manufaktur seharusnya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja, termasuk dari berbagai perguruan tinggi,” ujarnya.
Ia juga mengutip hasil perhitungan lembaga riset Celios yang menyebutkan potensi dampak negatif dari rencana impor tersebut.
Di antaranya, berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja dalam rantai pasok industri otomotif Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.
“Rencana mengimpor 105.000 mobil niaga tersebut malah merugikan perekonomian nasional,” katanya.
Dorong Libatkan Industri Dalam Negeri
Said mempertanyakan apakah Agrinas telah berkomunikasi dengan produsen otomotif dalam negeri, termasuk Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
“Apakah PT Agrinas tidak ada komunikasi dengan pabrikan dalam negeri, semisal dengan Gaikindo? Pengadaan 105.000 mobil niaga hampir setara produksi mobil niaga sepanjang 2025. Bayangkan jika pengadaan mobil oleh PT Agrinas bisa dilakukan di dalam negeri,” ucapnya.
Menurutnya, apabila pengadaan dilakukan di dalam negeri, langkah tersebut akan membangkitkan industri otomotif nasional, menyerap tenaga kerja baru, serta menciptakan efek berantai ekonomi yang positif.
Soroti Beban APBN dan Aspek Aftersales
Said juga menyoroti penggunaan APBN untuk pembelian kendaraan yang bersifat multiyears, di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Dia menekankan bahwa setiap belanja barang dan jasa menggunakan APBN harus diperhitungkan secara matang dari sisi manfaat ekonomi.
“Bisa jadi penawaran harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan aftersale-nya, bagaimana suku cadangnya, ketersediaan dan jangkauan bengkelnya? Kalau kita perhitungkan ini semua, bisa jadi harganya lebih mahal dari niatan awal efisiensi,” ucapnya.
Said menegaskan, pertimbangan efisiensi tidak bisa menjadi satu-satunya dasar. Yang lebih strategis adalah apakah kebijakan tersebut mampu memperkuat rantai pasok industri dalam negeri.
“Dengan memilih jalan impor, tentu PT Agrinas memilih memunggungi jalan, abai untuk memperkuat industri nasional. Padahal, produsen dalam negeri perlu permintaan yang lebih besar agar industri mereka tumbuh lebih ekspansif,” katanya.
Ia pun menyatakan kekecewaannya terhadap penggunaan APBN yang dinilai tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian rakyat.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi buat rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang, tapi perlu dibatalkan,” tandasnya.
Impor Mobil Pickup dari India jadi Inisiatif PT Agrinas karena Ketidakmampuan Produsen dalam ‘Bulk Selling’
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara mengungkap impor 105 ribu mobil pickup dari India untuk untuk Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif perusahaan.
Hal ini karena setelah pertemuan dengan pabrikan mobil di Indonesia yang menyimpulkan ketidakmampuan produsen dalam ‘bulk selling’.
Bulk Selling adalah metode penjualan produk dalam jumlah besar sekaligus, umumnya langsung dari produsen atau distributor kepada pengecer, bisnis lain, atau konsumen akhir yang membeli dalam volume besar.
“(Impor) Ini inisiatif karena melihat ketidakmampuan produksi daripada semua produsen yang kami undurkan semua yang tadi saya tampilkan disini semua adalah produsen yang selama ini menjual mobil di Indonesia,” kata Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota dalam konferensi pers di Yodya Tower, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia mengatakan keputusan impor ini tidak ada arahan dari siapapun dan murni karena alasan ketidakmampuan produsen di Indonesia.
“Terkait arahan khusus tidak ada, tapi dari hasil negosiasi ketidakmampuan teman-teman untuk mensuplai Agrinas sehingga memaksa kami untuk melakukan impor,” ucapnya.
“Jadi kalau teman-teman ada yang mau menjual secara bulk dan mampu mensuplai Agrinas sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kami, kami tidak akan mungkin melakukan impor,” sambungnya.
Ia menjelaskan, persoalan utama terletak pada skema pembelian dalam jumlah besar (bulk) yang diharapkan dapat menghasilkan harga lebih ekonomis atau mendapatkan diskon.
Joao menyatakan, Agrinas melakukan pembelian secara “glondongan” dalam jumlah besar untuk kebutuhan khusus Kopdes Merah Putih, bukan pembelian rutin seperti pasar reguler yang biasa digarap produsen otomotif.
“Harusnya kita diberikan harga yang lebih ekonomis, lebih efektif dan rasional, memenuhi anggaran yang sudah kami siapkan,” ucapnya.
Di sisi lain, Joao mengatakan keputusan impor ini juga mampu membuat efisiensi anggaran. Tercatat, sebanyak Rp46,5 Triliun anggaran yang terefisiensi sebagai bentuk keberlanjutan program.
“Dengan pengadaan sarana-prasarana ini Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp 46,5 triliun. Kami hanya berikan angka totalnya karena ini angka total detailnya nanti akan kami berikan kepada Kementerian Keuangan,” tuturnya.
Sebagai informasi, PT Agrinas saat ini tengah mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Impor tersebut meliputi 35.000 unit mobil pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra, serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.