Indonesia Menyapa, Tarakan – Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan produksi beras melalui optimalisasi lahan pertanian, penguatan Brigade Pangan, serta pendampingan intensif bagi petani.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran menegaskan pentingnya pemanfaatan setiap jengkal lahan untuk produksi pangan.
“Kami tidak ingin ada satu hektare pun lahan yang dibiarkan tidur. Semua harus dimanfaatkan untuk produksi pangan. Brigade Pangan harus menjadi garda terdepan dalam memastikan lahan-lahan ini produktif. Pemerintah akan terus mendukung dengan penyediaan pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pendampingan dari penyuluh,” ujar Menteri Amran.
Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa peningkatan produktivitas pertanian bergantung pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi lahan.
“Keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan dan sarana produksi, tetapi juga oleh kualitas SDM. Penyuluh dan Brigade Pangan harus terus dibekali keterampilan dan pendampingan teknis agar mampu mengelola pertanian secara modern dan berkelanjutan,” kata Santi.
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty, membuka Rapat Koordinasi Optimasi Lahan, Brigade Pangan, LTT Reguler, dan LTT Padi Gogo, Rabu (19/3/2025) di Tarakan, Kalimantan Utara. Rapat ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan nasional dan mempercepat peningkatan produksi beras di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Inneke mengapresiasi seluruh peserta rapat, termasuk perwakilan Dinas Pertanian, TNI, BWS Kalimantan V, akademisi, serta penyuluh pertanian yang telah berkomitmen dalam pengelolaan lahan dan percepatan luas tambah tanam (LTT). Menurutnya, Kementerian Pertanian terus berupaya menjamin produksi beras melalui berbagai program.
“Kami telah menyediakan berbagai dukungan, seperti pupuk bersubsidi, benih unggul, bantuan alsintan, pendampingan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani, jaminan penyerapan gabah oleh Bulog untuk menstabilkan harga, serta operasi pasar guna menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen,” jelas Inneke.
Rapat koordinasi ini berlangsung selama tiga hari di Hotel Swiss-Bel Tarakan, Kalimantan Utara, mulai 19 hingga 21 Maret 2025. Pada hari pertama, pembahasan mencakup akselerasi pelaksanaan Sistem Informasi Data (SID) dan konstruksi optimasi lahan (OPLAH), peningkatan kapasitas penyuluh dan Brigade Pangan, serta sinergi kuat dengan TNI untuk mewujudkan swasembada pangan.
Inneke menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani harus terus diperkuat agar target swasembada pangan tercapai. Dengan koordinasi yang solid dari tingkat provinsi hingga desa, peningkatan produksi beras nasional dapat terwujud.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam program swasembada pangan nasional.
“Dengan sinergi yang kuat, kita dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
“Saya berharap hasil rapat koordinasi ini mampu menghasilkan solusi konkret untuk percepatan swasembada pangan di Kalimantan Utara dan Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Heri Rudiyono, menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung program unggulan Kementerian Pertanian.
“Saya sangat bersemangat karena Kalimantan Utara mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian melalui Pusat Pelatihan Pertanian. Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat, menyelesaikan target, dan mengoptimalkan bantuan yang telah diberikan,” ujar Heri.