Indonesia Menyapa, Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan sudah menyiapkan dana tambahan untuk daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor di 3 wilayah Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Penambahan dana untuk daerah terdampak itu atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penambahan dana pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) untuk para korban banjir, yang awalnya Rp30 juta menjadi Rp60 juta.
Kemudian penambahan anggaran untuk per Kabupaten/Kota, yang sebelumnya diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Rp2 miliar, lalu ditambah Prabowo menjadi Rp4 miliar untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, terutama popok bayi hingga pembalut perempuan.
Selain itu, Prabowo meminta agar dana per provinsi juga ditambah menjadi Rp15 miliar hingga Rp20 miliar.
Menanggapi soal adanya penambahan dana ini, Purbaya memastikan anggaran tersebut sudah disiapkan.
Sementara terkait sumber anggaran yang akan diambil untuk penambahan dana tersebut, Purbaya memastikan dananya tidak akan diambil dari pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melainkan diambil dari hasil efisiensi atas kegiatan atau rapat-rapat yang tidak jelas.
“Ada masih anggaran untuk bencana kan ada, setiap tahun Rp5 T. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026, sebelum ini kejadian (bencana) sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, kayak rapat-rapat enggak jelas itu segala macam,” katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (9/12/2025).
“Jadi kita bukan potongan ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar Rp60 triliun lah dapat. Jadi enggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada, bukan dari pemotongan anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang enggak jelas, rapat enggak jelas, yang jelas sih enggak apa-apa ya,” tegasnya.
Purbaya mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan efisiensi atau asal potong anggaran.
“Jadi kita disisir, begitu APBN-nya selesai kita sisir semuanya. Kita enggak mau ngulangin lagi seperti tahun lalu, kita potong saja, asal potong. Ya untung dari situ ya masih ada cadangan jadinya. Jadi enggak usah khawatir,” paparnya.
Biaya Pemulihan di Sumatra Ditaksir Capai Rp51 Triliun
Biaya pemulihan untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, diperkirakan bisa mencapai Rp 51,82 triliun.
“Kami laporkan secara nasional dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dengan penjumlahan dari tiga provinsi estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto saat rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Aceh, Minggu (7/12/2025), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Suharyanto pun menjelaskan bahwa estimasi biaya pemulihan di Aceh butuh dana sekitar Ro25,41 triliun.
Di Aceh sendiri ada sebanyak 37.546 rumah yang rusak, mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
Kemudian di Sumut, diperkirakan butuh Rp12,8 triliun untuk perbaikan kerusakan akibat bencana ini. Sedangkan di Sumbar biaya pemulihannya butuh sekitar Rp13,52 triliun.
Namun, Suharyanto mengatakan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan kemungkinan masih bisa berubah mengikuti perkembangan penanganan di lapangan.
Sebagai informasi, hingga berita ini diterbitkan korban bencana banjir wilayah Sumatra, yakni Aceh, Sumbar, dan Sumut, total ada 961 orang meninggal dunia.
Dengan rincian, jumlah korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 389 orang. Kemudian di Sumbar, ada 234 jiwa tewas dan di Sumut, jumlah korban meninggal ada sebanyak 338 jiwa.
Untuk korban hilang di 3 provinsi tersebut, masih ada sebanyak 293 orang yang hingga kini masih terus dicari.
Janji Prabowo Pada Korban Banjir
Selain menambah dana pembangunan Huntara dan Huntap, anggaran Kabupaten/Kota hingga Provinsi, Prabowo juga meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar mengirimkan dokter magang untuk membantu menangani persoalan kesehatan pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Saya kira bisa itu, perguruan tinggi bisa dikerahkan juga itu. Internship,” kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, Prabowo akan segera merehabilitasi sawah petani yang rusak akibat banjir besar dan longsor di Sumatra.
“Petani-petani enggak usah khawatir, sawahnya rusak. Mereka, kita akan bantu memperbaiki,” ujarnya di hadapan warga dan jajaran pemerintah daerah di Aceh, Minggu.
Prabowo juga mengatakan laporan yang diterimanya menunjukkan kerusakan tidak hanya pada jembatan, tetapi juga bendungan.
“Tadi kita laporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol, tapi kami akan segera memperbaiki,” katanya.
Prabowo pun menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan yang rusak diterjang banjir.
Agar nantinya bisa membantu Kementerian PU dan Pemda dalam proses perbaikan jembatan.
Prabowo pun mengapresiasi kinerja semua instansi yang terlibat.
Mulai dari kepolisian, TNI, Pemda, hingga masyarakat yang ikut membantu proses perbaikan.
“Kerja semua instansi baik, bahu-membahu bersama rakyat. Bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” ungkap Prabowo.
Janji Prabowo lainnya adalah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani Aceh yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Penghapusan utang ini, kata Prabowo, karena bencana banjir dan tanah longsor tersebut adalah keadaan alam, bukan kelalaian.
“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” tegas Prabowo.