Indonesia Menyapa, Jakarta — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu) RI.
Setelah menjabat Menkeu sejak 8 September 2025, Purbaya resmi dicopot pada Senin (14/9/2026).
Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
Menurut Mahfud, pergantian posisi bendahara negara tersebut dilatari kekurangan Purbaya, terutama gaya komunikasinya.
“Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya, satu, komunikasi publiknya buruk, kemudian substansi urusannya juga tidak beres,” ungkap Mahfud, dikutip dari kanal YouTube miliknya, Senin malam.
Mahfud menilai Purbaya kerap kali menunjukkan sikap jemawa dan meremehkan persoalan ekonomi yang sesungguhnya kompleks.
Sesumbar di Awal Masa Jabatan
Mahfud mengingat bagaimana di awal masa jabatannya, Purbaya kerap menebar janji manis yang mengesankan seolah segala masalah dapat diselesaikan dengan instan, namun berujung antiklimaks.
“Begitu dia menjabat, dia lalu sesumbar itu semua gampang, meskipun itu memberikan harapan orang. Orang yang bertanya kepada dia malah dilecehkan. Dulu ada seorang pakar bicara, dibilang, ‘Anda kan bukan ekonom, enggak tahu apa-apa,’ di depan forum. ‘Atau Anda belajar dululah,’ kayak gitu, mengejek sekali,” kata Mahfud.
Tak hanya itu, gaya komunikasi Purbaya yang konfrontatif dinilai Mahfud kerap menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di ranah publik.
Mahfud menyoroti silang pendapat terbuka antara Purbaya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung perihal dana bagi hasil dan rencana penerbitan obligasi daerah.
“Terakhir kayaknya debat kusir dengan Gubernur DKI, saling menanggapi di media soal dana bagi hasil. Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu? Terlalu percaya diri berlebihan, menganggap sesuatu itu mudah ditangani seperti menstabilkan rupiah.”
“Sebelum jadi menteri bilang gampang, tapi dolarnya naik terus, rupiah melemah terus. Yang begitu itu saya kira harus hati-hati kalau menjadi pejabat,” tuturnya.
Janji Tak Terealisasi
Selain persoalan komunikasi, Mahfud menyoroti masalah substansi kebijakan di mana banyak komitmen dan janji yang disampaikan Purbaya tidak pernah terealisasi, bahkan berubah haluan secara drastis.
Salah satu contoh paling nyata adalah penanganan beban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
“Dari sudut substansi juga begitu. Janji-janjinya itu juga enggak jalan dan berubah. Dulu ketika bicara Whoosh, mula-mula dia sama dengan pandangan masyarakat, bahwa itu jangan ditanggung negara karena sejak semula dinyatakan tidak pakai APBN.”
“Tiba-tiba pakai APBN dan harganya sekian kali lipat. Pada waktu itu Purbaya mengatakan harusnya Danantara, lalu sekarang berbelok lagi masuk ke APBN lagi,” ungkap Mahfud.
Persoalan substansi lain yang disorot Mahfud adalah agresivitas penarikan pajak yang dinilai menyasar sektor-sektor kecil sehingga memicu keresahan luas.
Selain itu juga belum tuntasnya pembenahan struktural di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai rentetan kasus hukum mencuat.
Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) di era Purbaya dinilai Mahfud telah melumpuhkan ruang fiskal pemerintah daerah dan layanan vital masyarakat, seperti rumah sakit daerah.
“Di daerah-daerah sekarang ini, karena pemangkasan dana alokasi, banyak daerah yang kesulitan bahkan lay-off tenaga kerja. Malah Purbaya mengumumkan 490 daerah hampir enggak bisa bayar gaji. Mestinya dia segera mencari jalan keluar, bukan malah mengumumkan ke publik yang bikin resah,” paparnya.
Atas dasar rentetan evaluasi tersebut, Mahfud mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang tanggap terhadap suara publik dengan mencopot Purbaya dan menempatkan figur birokrat profesional.
“Kita apresiasi Presiden tanggap dan sensitif terhadap keluhan masyarakat mengenai kinerja Kementerian Keuangan. Pilihannya kepada Pak Suahasil menurut saya oke, seorang birokrat profesional, enggak banyak bicara, dan lebih fokus bekerja,” ungkap Mahfud.
Kata Menkeu Baru
Sementara itu Menkeu yang baru dilantik, Suahasil Nazara, menegaskan tidak akan melakukan perombakan besar terhadap arah kebijakan Kementerian Keuangan yang telah berjalan di era Purbaya Yudhi Sadewa.
Suahasil mengatakan fokusnya melanjutkan tugas pengelolaan keuangan negara dan menjaga keberlanjutan kebijakan yang sudah berjalan.
“Ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua? Melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan, kita bukan masalah berubah-berubah,” kata Suahasil saat konferensi pers di hadapan awak media dan jajaran pegawai Kemenkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, menjaga kontinuitas program jauh lebih penting agar fungsi vital Kemenkeu tidak terganggu, khususnya dalam mengawal instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi kepentingan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi,” jelas dia.
Suahasil juga menyatakan keyakinannya terhadap profesionalisme para pegawai Kemenkeu yang dinilainya sudah memahami betul perannya masing-masing.
Alih-alih melakukan perubahan yang tidak perlu, ia mengajak seluruh jajaran untuk langsung tancap gas bekerja demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi.
“Kalau teman-teman Kementerian Keuangan yang ada di sini, saya yakin, saya bukan mau bilang kalian udah kenal saya, tapi saya yakin Anda ngerti tugas Anda. Betul? Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Suahasil.
Purbaya Terdiam setelah Terima Telepon dari Istana
Purbaya Yudhi Sadewa mengetahui dirinya terkena reshuffle kabinet saat dirinya sedang menghadiri rapat bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Kabar tersebut diterima Purbaya melalui sambungan telepon.
Setelah menerima panggilan telepon seluler dari Istana, Purbaya pun langsung meninggalkan Gedung DPD RI.
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi mengaku melihat perubahan sikap Purbaya setelah menerima telepon dari Istana.
“Ya, beliau kelihatannya diam saja, tidak terlalu ceria. Mungkin capek, mungkin kurang tidur, saya juga enggak tahu,” kata Nawardi kepada Tribunnews.com.
Nawardi juga tidak ingin berspekulasi mengenai kondisi Purbaya sebelum menerima telepon dari Istana.
Rapat Komite IV DPD RI sendiri awalnya berlangsung normal dengan pembahasan mengenai kebijakan fiskal pemerintah, termasuk transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH).
Tidak ada informasi yang diketahui anggota DPD mengenai rencana reshuffle kabinet.
Nawardi mengatakan, rapat bahkan sempat diperpanjang dari jadwal semula.
Namun, beberapa menit setelah rapat diperpanjang, Purbaya menerima telepon dari Istana.
“Ya, saya bilang, Pak, angkat saja, itu dari Istana. Itu penting. Ya sudah, beliau angkat,” ujar Nawardi.
Dia juga mengatakan anggota Komite IV DPD tidak mengetahui sebelumnya bahwa akan ada reshuffle kabinet.
“Jadi kita tidak tahu kalau ada reshuffle. Kita biasa saja rapatnya, beliau juga biasa saja menyampaikan fiskal, terutama TKD, DBH,” pungkasnya.
Sumber: Respons Mahfud MD soal Purbaya Dicopot, Singgung Gaya Komunikasi dan Janji Tak Terealisasi