Indonesia Menyapa, Jakarta — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana dari 138 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan maupun membiayai aksi pembakaran.
Desakan itu disampaikan Sahroni merespons langkah Polri yang telah menerima 200 laporan terkait karhutla dan menetapkan 138 tersangka.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyebut 119 tersangka diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya karena kelalaian.
Selain itu, Polri juga tengah mendalami dugaan keterlibatan delapan korporasi dalam kasus karhutla.
“Saya apresiasi Polri yang sigap menangani karhutla sedari kemarin. Tapi belum cukup, saya minta Polri bersama PPATK telusuri rekening 138 tersangka tersebut, cek apakah ada aliran dana dari pihak tertentu yang memerintahkan atau membiayai,” kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Menurut Sahroni, penelusuran aliran dana diperlukan untuk memastikan apakah para pelaku lapangan tersebut bekerja secara individual atau terdapat pihak tertentu yang mengorganisir aksi pembakaran.
“Karena rasanya janggal kalau ratusan orang bergerak dalam waktu berdekatan tanpa ada pihak berkepentingan yang mengorganisir. Ini juga lah yang bikin Presiden Prabowo marah kemarin, ada dugaan penanaman sawit di titik-titik lokasi bekas karhutla,” katanya.
Karena itu, Sahroni meminta aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada penindakan terhadap pelaku lapangan.
Ia menegaskan pihak yang berada di balik aksi pembakaran juga harus diburu dan diproses hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan.
“Maka pastikan tindak tegas mereka semua. Hukum berat tak hanya pelaku tapi juga para cukongnya,” tegasnya.
Minta Korporasi Diusut Serius
Sahroni juga meminta dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla diusut secara serius.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap korporasi harus ditindaklanjuti apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan membakar maupun memanfaatkan lahan yang sebelumnya terdampak karhutla.
“Makanya, dugaan keterlibatan korporasi juga jangan berhenti di pemeriksaan. Kalau terbukti ada yang sengaja membakar atau memanfaatkan lahan bekas karhutla, tindak tegas,” ujarnya.
Ia bahkan meminta pemerintah mencabut izin korporasi apabila terbukti terlibat dan memproses pidana pihak yang bertanggung jawab.
“Kalau korporasinya terlibat, izinnya harus dicabut dan penanggung jawabnya dipidanakan. Jangan sampai pelaku lapangan saja yang kena, sementara dalang dan yang membiayai lolos. Padahal mereka justru biang keroknya,” pungkasnya.
Prabowo Soroti Dugaan Keterlibatan Korporasi
Ia meminta aparat memastikan apakah kebakaran tersebut dilakukan oleh masyarakat atau berkaitan dengan kepentingan korporasi.
“Saya tertarik juga itu, habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar nggak sengaja, apakah ini rakyat atau korporasi? Tapi tolong diselidiki terus,” kata Prabowo saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan bencana alam, Senin (7/9/2026).
Presiden juga meminta agar nama-nama korporasi yang diduga terlibat segera disampaikan kepadanya.
Ia bahkan membuka kemungkinan pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran.
“Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya. Dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, KPK, dan pihak terkait untuk menilai. Kalau perlu langsung kita cabut semuanya, semua izin-izin yang kita cabut, Ini sudah kelewatan,” tegas Prabowo.
Prabowo juga menekankan pentingnya mengungkap kepemilikan perusahaan yang diduga berkaitan dengan kasus karhutla.
“Saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” ujar Prabowo.
Titik Hotspot Menurun
Sementara itu, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional menunjukkan penurunan pada 5 September 2026.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian Karhutla di Sumatera Selatan.
Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan, terdeteksi 558 hotspot high confidence, turun 260 titik dibandingkan 818 hotspot pada 4 September 2026.
Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan tetap siaga penuh dan saat ini memperkuat perhatian terhadap penanganan karhutla di Sumatera Selatan, tanpa mengurangi kewaspadaan di wilayah prioritas lainnya, mengutip laman kehutanan.go.id.
Data SiPongi yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 menunjukkan pada Sabtu, 5 September 2026 pukul 21.05 WIB, sebaran hotspot high confidence di enam provinsi prioritas sebagai berikut:
- Kalimantan Tengah: 178 titik, turun dari 252 titik
- Sumatera Selatan: 120 titik, turun dari 165 titik
- Kalimantan Barat: 54 titik, turun dari 124 titik
- Kalimantan Selatan: 14 titik, dari sebelumnya 4 titik
- Riau: 12 titik, turun dari 13 titik
- Jambi: 6 titik, turun dari 14 titik
Secara umum, lima dari enam provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot high confidence.
Kalimantan Tengah masih mencatat jumlah tertinggi, sementara Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dengan 120 hotspot high confidence yang masih terdeteksi.
Penguatan operasi terus dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas dan menekan potensi dampak asap terhadap masyarakat.
Kementerian Kehutanan kembali menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran.
Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot sehingga seluruh indikasi tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.
Sumber: Polri Didesak Telusuri Aliran Dana 138 Tersangka Karhutla & Ungkap Pihak yang Membiayai