Indonesia Menyapa, Jakarta — Tim hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) membantah penjelasan Ketua Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), dr. Muhammad Munawar terkait dugaan kasus over-treatment terhadap enam pasien yang sebelumnya diberitakan sejumlah media. Tim hukum menilai penjelasan tersebut belum menjawab persoalan mengenai kewenangan, landasan hukum, dasar pengaduan, serta hak membela diri dalam penanganan perkara terhadap Dasaad.
Tim hukum yang dikoordinasikan Rustiwahyuni, S.H. mempersoalkan dalih bahwa perkara tersebut merupakan bagian dari proses kelembagaan. Menurut mereka, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan penegakan disiplin tenaga medis pada Majelis Disiplin Profesi (MDP), sementara AD/ART IDI dan Ortala MKEK membatasi peran dewan etik perhimpunan pada pembinaan dan pengawasan.
Tim hukum juga mempermasalahkan sidang yang disebut digelar in absentia. Menurut keterangan mereka, sidang dilakukan setelah dua kali pemanggilan, sedangkan ketentuan organisasi disebut mensyaratkan tiga kali pemanggilan yang tidak diindahkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketidakhadiran Prof. Dasaad pun disertai surat alasan, setelah dalam forum pertama ia mengalami perundungan, permintaannya untuk didampingi kuasa hukum ditolak, dan perekaman tidak diperbolehkan,” kata Rustiwahyuni dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Selain itu persoalan dasar pengaduan menjadi salah satu titik utama bantahan. Tim hukum merujuk Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatur pengaduan pelanggaran disiplin diajukan pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan. Mereka juga merujuk Pasal 32 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga PERKI 2025 yang disebut mensyaratkan laporan tertulis dari pihak berkepentingan.
“Prof. Dasaad tidak pernah menyebut keenam pasien itu fiktif; mereka memang pasiennya. Yang dipersoalkan adalah aduan pasien yang tidak pernah ada,” ulasnya.
Menurut tim hukum, dalam forum 15 Desember 2025, Dasaad hanya membenarkan identitas pasien dan tidak mengakui adanya pelanggaran etik maupun disiplin. Tim juga menyatakan Dewan Etik PERKI telah bertemu MDP sebelum SK tertanggal 21 Januari 2026 diterbitkan dan menyebut MDP tidak menemukan pelanggaran disiplin. SK tersebut, menurut mereka, baru muncul sebagai alat bukti pihak tergugat dalam persidangan PTUN Jakarta pada Mei 2026.
“Tim hukum mempertanyakan, jika SK tersebut memang berkekuatan hukum, mengapa permohonan itu tidak langsung ditolak ketika SK diterbitkan pada 21 Januari 2026,” ulasnya.
Tim hukum turut menyoroti proses pembelaan Dasaad. Mereka menyebut Dasaad tidak memperoleh pembinaan maupun kesempatan pembelaan yang layak dari PERKI, sekaligus mengaitkannya dengan SK yang merekomendasikan penolakan sertifikat kompetensi tambahan serta pencabutan sertifikat kompetensi spesialis jantung. Dugaan penyalahgunaan wewenang di balik penerbitan SK tersebut, menurut tim hukum, sedang diselidiki Bareskrim Polri.
“Pembelaan justru datang dari PB IDI dan MKEK setelah perkara dilimpahkan dr. Munawar kepada organisasi induk, yaitu PB IDI, pada Juli 2026,” terang Rustiwahyuni.
Sebagai latar belakang, surat PB IDI dan MKEK Nomor 2218/PB/A.2/10/2026 tertanggal 19 Oktober 2026, menyatakan perkara telah kedaluwarsa dan menegaskan bahwa dewan etik perhimpunan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan. Tim hukum juga menyebut Ketua MDP pada 5 Mei 2026 untuk kedua kalinya menyatakan tidak ada pelanggaran disiplin maupun aduan pasien.
“Karena MDP tidak menemukan pelanggaran disiplin, dasar tudingan pelanggaran etik dengan sendirinya runtuh,” demikian pandangan tim hukum.
Tim hukum mempersilakan semua pihak termasuk media massa melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak berwenang, termasuk Ketua Umum PB IDI, Ketua Majelis Disiplin Profesi, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan, anggota Komisi IX DPR RI, serta penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Tim menegaskan penilaian atas dugaan pidana diserahkan kepada Bareskrim Polri dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.