Indonesia Menyapa, Pangkalpinang — Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi memanfaatkan lokapasar atau e-marketplace untuk memperluas akses pasar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang Juhaini mengatakan pemanfaatan teknologi digital dalam pengadaan pemerintah menjadi langkah penting untuk menciptakan proses belanja yang lebih cepat, transparan, efisien, sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah, tetapi memiliki daya ungkit ekonomi yang sangat besar,” kata Juhaini dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Lokapasar (E-Marketplace) atau Toko Daring Ayomall di Pangkalpinang, Selasa.
Menurut dia, belanja pemerintah dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan dunia usaha, meningkatkan produksi dalam negeri, memperluas pasar UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Juhaini menjelaskan arah kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menekankan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi.
Ia menyebutkan dalam regulasi tersebut terdapat ketentuan yang mewajibkan alokasi paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk menggunakan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
Selain itu, paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil serta koperasi, dengan pengecualian untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi UMK dan koperasi.
“Ini adalah peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha di Kota Pangkalpinang. Karena itu, peluang tersebut harus kita jemput, bukan kita tunggu,” ujarnya.
Juhaini mengatakan salah satu instrumen untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan produk pelaku usaha adalah lokapasar atau e-marketplace, termasuk melalui Toko Daring Ayomall yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, lokapasar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah karena pengadaan dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, transparan, terdokumentasi, dan berbasis teknologi. Sementara bagi pelaku usaha, platform tersebut membuka akses yang lebih luas terhadap pasar pemerintah.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak menjadikan transformasi digital sekadar penggunaan aplikasi, tetapi harus diikuti perubahan cara kerja dalam proses pengadaan.
“Kebutuhan harus diidentifikasi dengan tepat, pemaketan harus memperhatikan peluang keterlibatan UMK, dan produk dalam negeri harus menjadi perhatian,” katanya.
Juhaini menegaskan produk lokal yang memenuhi kebutuhan, spesifikasi, kualitas, dan ketentuan pengadaan harus mendapat ruang dalam ekosistem belanja pemerintah agar perputaran uang pemerintah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian masyarakat daerah.
Di sisi lain, ia mengingatkan pelaku usaha lokal agar meningkatkan kesiapan, mulai dari legalitas usaha, kualitas produk, harga yang kompetitif, kapasitas produksi, pelayanan konsumen, hingga kemampuan menggunakan teknologi digital.
“Kita ingin produk lokal diproduksi, dipasarkan, dibeli, usaha lokal berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi daerah bergerak,” ujarnya.
Juhaini berharap kerja sama Pemkot Pangkalpinang dengan PT Air Mas Perkasa dalam pengembangan pemanfaatan Toko Daring Ayomall dapat berlanjut dan menghasilkan tindak lanjut nyata, sehingga digitalisasi pengadaan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.
Ia berharap semakin banyak produk karya masyarakat Pangkalpinang masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah, mulai dari kebutuhan perkantoran, makanan dan minuman, jasa, kerajinan, produk kreatif, hingga berbagai kebutuhan lainnya.
“Teknologi bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih baik dan perekonomian daerah yang lebih kuat,” katanya.