Indonesia Menyapa, Jakarta — Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menegaskan pemerintah sedang menyiapkan langkah transisi bagi para pedagang thrifting untuk beralih menjual produk lokal buatan pelaku UMKM. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, yang mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, termasuk pakaian bekas.
Helvi menegaskan, kebijakan tersebut tidak bertujuan mematikan usaha para pedagang thrifting, melainkan mengarahkan mereka agar menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Pemerintah memastikan masa transisi ini akan disertai dengan pendampingan dan fasilitas permodalan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Prinsipnya, kebijakan pemerintah tidak ada yang mematikan, tetapi justru memberikan kemanfaatan. Pemerintah ingin agar industri dalam negeri tumbuh dan berkembang. Serbuan produk impor selama ini sudah sangat masif, dan langkah ini dilakukan untuk menekan dampaknya,” ujar Helvi kepada awak media seusai membuka PRABU Expo 2025 di SMESCO Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).
Ia menjelaskan, sektor thrifting telah berkembang pesat di Indonesia dengan jumlah pelaku usaha mencapai sekitar 900.000 pedagang. Oleh karena itu, masa transisi menuju perdagangan produk UMKM perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Perlu diketahui bahwa pengusaha thrifting ada sekitar 900.000-an. Jadi kehidupan mereka harus kita pikirkan. Deputi kami sudah melakukan pendekatan agar di masa transisi mereka mulai bermitra dengan UMKM yang sudah mapan, seperti pengusaha konveksi dan sablon di Bandung,” jelasnya.
Helvi menambahkan, pola kemitraan ini akan memungkinkan pedagang thrifting tetap berperan dalam rantai bisnis fesyen lokal, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi, hingga distribusi dan pemasaran. Pemerintah juga mendorong mereka agar masuk ke dalam ekosistem industri UMKM agar dapat berkembang lebih terarah.
“Kami mengajak teman-teman itu masuk ke ekosistem. Kami berusaha agar mereka merelokasi usahanya ke bidang lain yang masih sesuai dengan keahlian mereka. Intinya, kita tidak mematikan hajat hidup mereka,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah juga menyiapkan akses permodalan bagi pedagang yang ingin beralih ke sektor UMKM. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelaku usaha dapat memperoleh pinjaman dengan skema ringan bahkan tanpa agunan untuk modal awal.
“Komitmen dari kementerian, sesuai penugasan Pak Prabowo, adalah menyiapkan fasilitas permodalan UMKM. Untuk KUR, dari Rp 0 sampai Rp 100 juta tanpa agunan. Jadi, silakan teman-teman yang ingin beralih usaha bisa kami fasilitasi dan hubungkan dengan perbankan,” pungkas Helvi.
Sumber: Pemerintah Siapkan Transisi Pedagang Thrifting ke Produk UMKM