Indonesia Menyapa, Jakarta — Mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, Nursyahbani Katjasungkana, mengkritik pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan adanya rudapaksa massal dalam peristiwa kerusuhan 1998.
Ia menilai Fadli Zon, sebagai pejabat negara, seharusnya menindaklanjuti berbagai laporan yang pernah disusun, bukan justru mempertanyakan keabsahannya.
“Kita sebagai warga justru menanyakan ketika pak menteri sekarang merupakan otoritas resmi yang punya kekuasaan justru harus menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga,” ujar Nursyahbani dalam jumpa pers daring Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, Selasa (17/6/2025).
Ia mengatakan, TGPF saat itu sudah melakukan investigasi berbasis informasi dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, menurut dia, tidak tepat jika pemerintah saat ini justru menyatakan tidak ada bukti.
Nursyahbani juga menyoroti bahwa selama 27 tahun, laporan TGPF tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh negara.
Ia menilai hal ini menunjukkan ketidakinginan pemerintah untuk mengusut pelanggaran HAM berat pada 1998.
“Jadi setelah sekarang, setelah 27 tahun tidak ada tindak lanjut dari TGPF, saya kira kita sudah bisa mengambil keputusan bahwa pemerintah Indonesia atau negara Indonesia itu unwilling and unwanted untuk menindaklanjuti kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada tahun 98 itu, khususnya yang terkait dengan pemerkosaan massal,” katanya.
Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan bahwa laporan TGPF hanya menyebut angka tanpa disertai data pendukung.
Ia menyebut perlu kehati-hatian dalam menyampaikan narasi sejarah karena menyangkut nama baik bangsa.
Pernyataan Fadli disampaikannya saat menghadiri program sebuah media massa daring.
Ketika ditanya apakah peristiwa rudapaksa terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998 akan dimasukkan dalam revisi buku sejarah, Fadli meragukan validitas peristiwa tersebut.
“Betul gak ada rudapaksa massal? Kata siapa itu? Itu gak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada gak di dalam buku sejarah itu? Gak pernah ada,” kata Fadli.