Indonesia Menyapa, Jakarta — Dalam sebulan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan ‘safari politik’ ke dua provinsi yakni Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam dua kunjungan itu, Jokowi sekaligus memperkenalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dan juga saat kunjungan, Jokowi memperoleh gelar kehormatan adat.
Pada 27 Juni 2026 saat mengunjungi Lampung, Jokowi memperoleh gelar kehormatan adat Lampung yakni “Baginda Pemuka Bangsa”.
Gelar ini disematkan di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung, yang maknanya secara ada kurang lebih sebagai simbol penghargaan masyarakat adat atas pengabdian dan kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara.
Kemudian pada 1 Agustus 2026 saat mengunjungi NTT, Jokowi kembali mendapatkan gelar kehormatan adat sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor atau yang dikenal sebagai Raja Timur.
Gelar kehormatan adat ini diberikan langsung oleh para raja dari Pulau Timor di Kota Kupang, NTT.
Gelar ini dilakukan secara sakral oleh para raja yang memiliki wilayah adat di Pulau Timor (termasuk Raja Amanatun, Jonathan Banunaek) karena menganggap Jokowi sebagai keluarga dan saudara sendiri serta sebagai simbol penghormatan karena perhatian yang besar selama masa kepemimpinannya maupun setelah purna tugas.
Apa maknanya secara politik?
Analis PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, mengatakan dua gelar kehormatan adat yang diperoleh Jokowi memiliki muatan strategis dan politis yang sangat kental.
Jokowi dinilai ingin membuktikan bahwa pengaruh politiknya tidak memudar pasca-lengser dari kursi kepresidenan pada Oktober 2024 lalu.
“Dengan memobilisasi massa dan menerima pengakuan dari tokoh-tokoh adat, Jokowi mengirimkan sinyal kuat kepada elite politik di Jakarta, termasuk pemerintahan saat ini bahwa ia masih menguasai basis dukungan grassroots (akar rumput) yang signifikan. Hal ini krusial untuk menjaga bargaining power dalam negosiasi politik ke depan,” ujar Ari Nurcahyo kepada Tribunnews.com, Minggu (3/8/2026).
Ari menilai pemberian gelar adat dalam safari politik Jokowi ini berfungsi sebagai instrumen simbolik untuk mengukuhkan legitimasi kultural dan politik pendiri PSI ini.
Selain itu, dia mengatakan ini juga merupakan bagian dari agenda konsolidasi politik jangka panjang yang sengaja dirancang untuk membangun dan merawat infrastruktur politik baru yang terlepas dari dominasi partai-partai lama.
Infrastruktur politik baru tersebut, lanjut Ari, dipersiapkan untuk merawat basis massa dan memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai kendaraan politik keluarganya.
“Kekuatan politik baru ini dipersiapkan tidak hanya untuk membesarkan PSI, tetapi juga secara tidak langsung mengamankan trajektori politik putranya, Wapres Gibran Rakabuming Raka, pada kontestasi kepemimpinan nasional di 2029,” imbuhnya.
Potensi Ganggu Konsentrasi Pemerintahan Prabowo
Ari Nurcahyo juga menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini berpotensi mengganggu konsentrasi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bagi pemerintahan Prabowo Subianto, manuver politik Jokowi tersebut dapat berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintahan karena memaksa elite politik untuk lebih dini memikirkan kalkulasi kekuasaan 2029,” kata Ari.
Menurut Ari, manuver politik Jokowi yang terus bergerak di akar rumput memaksa para elite politik untuk lebih dini memikirkan kalkulasi kekuasaan menyongsong Pemilu 2029.
PSI Andalkan Jokowi
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai PSI tidak bisa hanya mengandalkan pengaruh Jokowi untuk menghadapi Pemilu 2029.
Menurutnya partai tersebut tetap perlu memperkuat organisasi, kader, dan kerja politik di daerah pemilihan.
“Apakah PSI bisa mempertahankan bahkan meningkatkan raihan elektoralnya di tengah gempuran partai-partai besar? Sehingga mau tak mau PSI harus mawas, tetap fokus merawat dapil dan tak tergantung sepenuhnya dengan Pak Jokowi,” kata Agung.
Sumber: Makna Politik di Balik 2 Gelar Kehormatan untuk Jokowi dari Lampung dan NTT