Indonesia Menyapa, Jakarta — Batalnya mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), menjadi sorotan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga Purnawirawan TNI, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan Presiden Prabowo Subianto tak ikut campur dalam batalnya mutasi anak mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno, itu.
Ia mengatakan pembatalan mutasi di tubuh TNI merupakan hal yang wajar terjadi.
Pernyataan ini disampaikan Luhut menanggapi isu yang mengatakan Prabowo menegur langsung Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait mutasi terhadap Kunto, hingga akhirnya dibatalkan.
“Ah, tidak ada gitu-gituan (Prabowo ikut campur). Itu kan (pembatalan mutasi) bisa aja terjadi,” kata Luhur di Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).
“Tidak ada hal yang aneh-aneh kok,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Luhut mengaku sangat tahu Prabowo tidak ikut campur dalam batalnya mutasi terhadap Kunto.
“Tidak ada (cawe-cawe), saya tahu itu,” tegasnya.
DPR Sarankan Panglima TNI Dievaluasi
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyarankan agar Jenderal TNI Agus Subiyanto dievaluasi terkait polemik mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Sebab, kata dia, pembatalan mutasi terhadap Kunto dalam waktu singkat, menunjukkan lemahnya kepemimpinan di TNI.
Hasanuddin menekankan, keputusan mutasi terhadap prajurit TNI aktif, seharusnya tidak dipengaruhi tekanan politik ataupun opini publik.
Pasalnya, mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi.
“TNI adalah alat negara, bukan alat politik,” tegas Hasanuddin, Sabtu (3/5/2025).
Ia menilai, polemik mutasi Kunto mengindikasikan ketidakberanian Panglima TNI dalam menolak keputusan yang tidak berdasarkan kepentingan organisasi.
Perubahan keputusan mutasi dalam waktu singkat disebut Hasanuddin memperburuk citra institusi dan berpotensi merusak marwah TNI.
Diketahui, Kunto sempat dimutasi dari Pangkogabwilhan I ke jabatannya semula, yakni Staf Khusus KSAD.
Mutasi itu disebut-sebut berkaitan dengan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, oleh Forum Purnawirawan TNI.
Ayah Kunto, Try Sutrisno yang juga merupakan Purnawirawan TNI, termasuk yang mengusulkan pemakzulan Gibran.
Namun, tak lama setelahnya, mutasi Kunto dibatalkan dan ia tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.
Keputusan ini diduga terjadi setelah tekanan dari kalangan purnawirawan yang menyoroti jabatan Kunto, serta hubungan ayah dan anak dengan Try Sutrisno.