Indonesia Menyapa, Jakarta — Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi, menilai isu yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja maupun desakan agar Gibran mundur dari jabatannya, perlu diuji secara cermat.
Sebab, dalam sistem politik Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu paket dalam pemilihan umum.
Hal tersebut disampaikan Syafuan dalam diskusi bertajuk “Pandangan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Satu Semester”, yang diselenggarakan oleh Rumah Politik Indonesia di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
“Mengingat, sistem politik Indonesia menjadikan presiden dan wakil presiden merupakan satu paket kandidat yang diusulkan oleh partai politik dan dipilih oleh mereka yang mempunyai hak pilih,” kata Syafuan.
Menurutnya, karena Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan dalam konstitusi, maka tidak bisa hanya salah satu dari keduanya diminta untuk mengundurkan diri, kecuali ditemukan pelanggaran konstitusional.
“Baik itu presiden maupun wakil presiden setelah terpilih dan keduanya tidak ditemui pelanggaran konstitusional saya kira akan sulit diwujudkan usulan atau desakan mundur itu,” ujar Syafuan.
Gibran, kata dia, tetap memiliki peran dalam pemerintahan, terutama dalam membangun koneksi dengan kalangan muda.
Dia menilai kehadiran Gibran menjadi pelengkap Presiden Prabowo Subianto.
“Dari survei ini kita bisa melihat bahwa peran atau andil Mas Gibran terhadap pemerintahan ini memberikan kontribusi positif. Survei ini sebenarnya, ingin menggali pandangan publik terhadap kinerja seorang presiden dan wakil presiden,” ucap Syafuan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan, persepsi publik terhadap Gibran cenderung positif.
Gibran dianggap sebagai sosok yang populer, cekatan, dan bertanggung jawab.
“Akan tetapi, bila dicermati lebih lanjut dalam survei ini, persepsi publik ini menarik. Oleh sebab, sebanyak 15,2 persen menilainya cekatan dan gesit. 12,3 persen responden menilai bahwa Mas Gibran dapat menjalani tugas dengan baik yang didelegasikannya dari Pak Prabowo. 11,2 persen responden menilai bahwa Mas Gibran mempunyai kepedulian yang tinggi terutama kepada masyarakat akar rumput, dan 10,9 persen responden menilai punya responsibilitas yang tinggi,” ucap Fernando.
Namun, Fernando menambahkan, masih ada harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Hal ini, menurut dia, menjadi catatan penting bagi Gibran ke depan.
“Angka ini sangat dinamis sekali dan tergantung dari upaya yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk dapat berakselerasi dan bersinergi dalam rangka memenuhi ekspektasi publik yang teramat besar terhadap pemerintahan,” tuturnya.
Dalam survei yang dilakukan Rumah Politik Indonesia, tercatat 76,5 persen responden menyatakan puas, cukup puas, atau sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam enam bulan terakhir.
“Bila dibandingkan tingkat kepuasan di setiap bidang, pendidikan menempati rating tertinggi, dengan 77,8 persen, disusul kesehatan sebanyak 76,8 persen, sosial budaya sebesar 73,5 persen, hankam sebanyak 73,6 persen. Lalu bidang politik dan stabilitas nasional di tempat berikutnya, dengan 70,6 persen, kemudian hukum sebesar 65,4 persen dan terakhir ekonomi sebanyak 64,5 persen,” ungkapnya.
Fernando juga menyoroti pandangan responden terhadap sosok Prabowo Subianto sebagai Presiden.
Menurutnya, publik menilai Prabowo sebagai figur yang tegas dan bijaksana.
Hal ini juga ditunjukkan oleh tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap kinerja Presiden.
“Dari temuan survei didapati, bahwa penilaian publik terhadap sosok Presiden Prabowo Subianto adalah tegas, berwibawa, berani, bijaksana ini yang paling besar, yaitu sebesar sebesar 18,9 persen. Selebihnya, Pak Prabowo dinilai dapat mengayomi, sabar, ramah, jujur dan bisa dipercaya. Dan 85,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo,” ucapnya.
Survei Rumah Politik Indonesia ini dilakukan pada 18–24 April 2025 dengan melibatkan 1.310 responden yang tersebar di 30 provinsi.
Survei menggunakan metode wawancara tatap muka dengan teknik multistage random sampling, dan memiliki margin of error sebesar 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Tanggapan Prabowo
Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI-Polri klaim telah mengusulkan kepada MPR RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Forum ini meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.
Menyikapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, tetapi presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
“Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” ujar Wiranto dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025)