Indonesia Menyapa, Jakarta — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, memimpin upacara bendera di daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor Sumatra, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Hari ini, Senin (5/1/2025), merupakan hari pertama siswa masuk sekolah pada Semester Genap, termasuk di daerah Aceh.
Meski terdampak banjir yang terjadi pada akhir November 2025 lalu, para siswa kini memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali dalam keadaan terbatas.
Aceh Tamiang adalah Kabupaten di Provinsi Aceh yang turut terdampak banjir.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang, total sekolah di daerah itu sebanyak 459 unit terdiri dari 65 unit tidak terdampak dan 394 terdampak banjir bandang dan longsor.
Dari 394 terdampak itu, terdiri dari 47 unit rusak ringan, 269 rusak sedang dan 78 unit rusak berat.
Namun, pemerintah mengupayakan tenda-tenda darurat bagi siswa yang tidak memungkinkan mengikuti KBM di bangunan sekolah.
Di SMA 4 Kejuruan Aceh Tamiang, para siswa masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar yang diawali upacara di area sekolah.
Pada hari pertama sekolah ini, upacara bendera dihadiri langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Ia menjadi pembina upacara.
Pantauan Tribunnews dari tayangan di video Live di kanal YouTube KEMDIKDASMEN pada Senin pukul 08.15 WIB, upacara tengah berlangsung. Terlihat Abdul Mu’ti mengenakan pakaian kemeja putih lengan panjang dengan peci hitamnya.
Para siswa menjadi peserta upacara. Ada yang mengenakan seragam sekolah dan berpakaian bebas sopan.
Hingga berita ini ditulis, upacara bendera masih berlangsung.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan kurikulum darurat dan penyesuaian belajar, termasuk kebijakan tanpa seragam dan sepatu.
Hal itu, disampaikan Abdul Mu’ti dalam jumpa pers di Graha BNPB Jakarta, Selasa (30/12/2025).
“Selama proses ini kami melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar,” katanya.
Ia menegaskan, siswa tak diwajibkan mengenakan seragam maupun sepatu karena kondisi pasca-banjir berbeda-beda.
“Mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja tidak pakai sepatu, termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus,” lanjutnya.
Kata Dinas Pendidikan Aceh
Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin memberikan apresiasi kepada Mendikdasmen yang hadir langsung pada hari pertama masuk sekolah ke darah terdampak bencana di Aceh.
Murthalamuddin menjelaskan, kehadiran Mendikdasmen juga bagian untuk memberikan semangat dan komitmen pemerintah dalam menjamin kelangsungan pendidikan di daerah terdampak bencana.
“Kita berharap dengan kehadiran Pak Menteri dapat mempercepat pemulihan dan pembangunan berbagai fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana,” kata pria yang juga Juru bicara Pos Komando (Posko) Penanganan banjir dan Longsor Aceh ini.
KBM di Daerah Terdampak Banjir Sumatra
- Tenda Darurat Disiapkan
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan proses belajar mengajar siswa terdampak banjir dimulai 5 Januari pada semester genap.
Terkait dimulainya KBM ini, menurut Abdul Muhari, telah dikomunikasikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.
BNPB pun mengupayakan pembersihan kawasan terdampak.
“Saat ini operasi pembersihan dilakukan, kemarin kami menyampaikan ada sekolah-sekolah yang ditargetkan sudah bersih dan layak pakai rusak, tetapi mungkin ada kondisi-kondisi beberapa sekolah yang mungkin masih dalam proses pembersihan,” jelasnya.
Jadi, sementara waktu, tenda-tenda akan dioptimalkan untuk proses belajar mengajar.
“Beberapa titik sudah bersih dan ini terus dikebut proses pembersihan baik sekolah umum maupun madrasah,” ungkap pria yang akrab dipanggil Aam ini.
- Siapkan Kurikulum Darurat
Pemerintah menyiapkan kurikulum darurat dan penyesuaian belajar, termasuk kebijakan tanpa seragam dan sepatu.
Nantinya, kurikulum darurat akan dibagi dalam tiga klaster.
- Tanggap Darurat (0–3 bulan): kurikulum minimum esensial, disederhanakan menjadi literasi dasar, numerasi, kesehatan, keselamatan diri, dukungan psikososial, dan mitigasi bencana.
- Transisi (3–12 bulan): kurikulum adaptif berbasis krisis, jadwal disesuaikan dengan kondisi siswa yang masih mengungsi, penerapan blended learning bila memungkinkan, serta pengelompokan berdasarkan capaian murid.
- Pemulihan Lanjutan (1–3 tahun): integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, dan pembangunan sekolah baru bagi yang hilang akibat banjir.
Terkait asesmen, penilaian dilakukan sederhana. Nantinya, tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks. Fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid.
Dalam masa transisi, asesmen berbasis portofolio, unjuk kerja sederhana, remedial berkelanjutan, hingga penilaian perkembangan sosio-emosional murid.
Sebagai informasi, beberapa hari lalu, sekitar 85 persen sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah bisa beroperasi mulai 6 Januari 2026.
Adapun total sekolah terdampak bencana di tiga provinsi mencapai 4.149 sekolah, terdiri atas 2.756 sekolah di Aceh, 443 sekolah di Sumatra Barat, dan 950 sekolah di Sumatra Utara.
Dari jumlah tersebut, sekolah yang sudah dapat beroperasi kembali di Aceh mencapai 81 persen, di Sumatra Barat 86 persen, dan di Sumatra Utara 95 persen.
Pemerintah mencatat, 54 sekolah mengalami kerusakan sangat berat hingga rusak total. Sehingga kegiatan belajar mengajar belum memungkinkan dilakukan di bangunan sekolah.
Untuk memastikan hak belajar tetap terpenuhi, Kementerian menyiapkan 54 tenda darurat yang tersebar di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Guru di lapangan menilai, tantangan utama adalah sarana pendidikan yang rusak. Meski demikian, kurikulum darurat memberi ruang fleksibilitas agar anak-anak bisa belajar.
Di sisi lain, orang tua siswa menilai kebijakan ini memberi harapan dan rasa normalitas bagi anak-anak setelah banjir.