Indonesia Menyapa, Jakarta — Ekonomi perempuan menjadi sorotan di lingkungan Istana melalui dorongan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat UMKM, namun berbagai tantangan struktural dinilai masih menghambat optimalisasi perannya. Hal ini mengemuka dalam forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar Sekretariat Wakil Presiden di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/3/2026).
Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat.
“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujar Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya, Rabu (18/3/2026).
Forum yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional itu dihadiri berbagai pemangku kepentingan, seperti Bappenas, BPS, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH, Kementerian UMKM, OJK, KNEKS, Badan POM, hingga organisasi dan pelaku usaha seperti IWAPI, HIPMI, Fatayat NU, Aisyiyah, serta sejumlah perusahaan swasta.
Tina menyoroti bahwa hingga kini belum terdapat definisi yang terukur mengenai peningkatan kelas UMKM, yang berdampak pada sulitnya mengakselerasi transformasi usaha secara sistematis.
“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah?” ujarnya.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan juga memaparkan tantangan di lapangan. Deputi Bappenas, Maliki, mengungkapkan bahwa proporsi wirausaha perempuan di Indonesia masih relatif rendah, yakni sekitar 37 persen.
Sementara itu, Deputi Kemeninves/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, agar dapat berkembang dan terhubung dengan ekosistem formal.
Dari sisi data, BPS menilai kontribusi perempuan dalam ekonomi masih belum sepenuhnya optimal. Deputi Bidang Statistik Sosial, Nashrul Wajdi, menyebut sebagian perempuan bekerja karena dorongan kebutuhan, bukan sepenuhnya pilihan yang didukung sistem yang kuat.
Di sisi pelaku usaha, Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, menegaskan perempuan memiliki daya juang tinggi dalam dunia usaha. Namun, dukungan konkret tetap dibutuhkan agar mereka mampu berkembang lebih jauh.
Hal senada disampaikan Ketua Womenpreneur HIPMI, Mellisa Hamid, yang menekankan pentingnya ekosistem yang sehat dan dukungan berkelanjutan bagi pengusaha perempuan.
Selain itu, aspek sertifikasi halal juga menjadi perhatian. Perempuan ICMI melalui Euis Amalia menilai sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar domestik maupun global.
Dengan berbagai tantangan tersebut, penguatan ekonomi perempuan dinilai membutuhkan langkah konkret dan terukur agar tidak hanya menjadi wacana, melainkan benar-benar mampu mendorong UMKM naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Sumber: Ekonomi Perempuan Disorot Istana, UMKM Masih Hadapi Tantangan