Indonesia Menyapa, Jakarta — Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait proses pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) membingungkan.
Dia yang merupakan penggagas pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, justru kini enggan untuk dikaitkan.
Padahal sebelumnya, Jokowi tegas akan tetap mengawal pembangunan IKN meski telah tidak lagi menjadi presiden.
Pernyataan tersebut sempat disampaikannya ketika melakukan groundbreaking Swiss-Belhotel Nusantara pada 12 Agustus 2024 lalu, atau dua bulan sebelum dirinya digantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
Ketika itu, mantan Wali Kota Solo itu beralasan karena pembangunan Swiss-Belhotel Nusantara diperkirakan akan rampung pada 15 bulan mendatang.
Jika merujuk pada groundbreaking yang dilakukan Jokowi pada Agustus 2024, maka pembangunan Swiss-Belhotel bakal selesai pada November 2025 mendatang.
“Jadi Pak Sonny nanti saya ke sini, nginep sudah tidak sebagai presiden, itu sudah berarti sudah jadi, 15 bulan.”
“Dan akan saya lihat terus meskipun saya enggak jadi presiden, akan saya ikuti terus,” ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/2/2025).
Bahkan, Jokowi menegaskan bakal sering mengunjungi IKN setelah lengser.
“Oh nanti rutin (mengunjungi IKN),” ujar Jokowi singkat saat memberikan keterangan di IKN pada 11 Oktober 2024 lalu.
Namun, pernyataannya berbanding terbalik ketika ditanya wartawan soal efisiensi anggaran yang tengah digencarkan oleh Prabowo Subianto lewat terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Lewat terbitnya Inpres tersebut, anggaran IKN pun termasuk yang turut ditinjau terkait pembangunannya.
Pada Jumat (7/2/2025), Jokowi mengaku tidak memantau langsung perkembangan pembangunan IKN yang digagas di era kepemimpinannya.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengaku hanya menanyakan masalah pribadi ketika berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
“Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Tribun Solo.
Ketika dimintai pendapatnya soal anggaran IKN diblokir, Jokowi enggan berkomentar.
Dia beralasan pembangunan IKN saat ini berada di bawah kewenangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi juga meminta agar penganggaran terkait pembangunan IKN tidak disangkutpautkan dengannya.
“Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan ke pemerintah. Saya jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Laporan program (IKN) ke Presiden,” ujarnya.
Anggaran IKN Tidak Diblokir, Dianggarkan Rp48 T
Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, mengatakan anggaran pembangunan IKN tidak diblokir.
Adapun hal ini menanggapi pernyataaan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang menyebut dana pembangunan IKN diblokir.
Dikutip dari Warta Kota, saat ini anggaran pembangunan IKN sudah ada, tetapi memang belum dibuka terkai penggunaannya.
Hasan menegaskan anggaran tersebut kini berada di Kementerian Pekerjaan Umum serta Otorita IKN.
“Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
Hasan menyampaikan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen penyediaan anggaran sebesar Rp 48 triliun untuk pembangunan ibu kota baru selama lima tahun ke depan.
“Yang jelas komitmen Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan Menko Infrastruktur kan selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan, komitmen selama lima tahun ke depan,” tegas Hasan.
Pembangunan yang ditargetkan pemerintah adalah untuk melengkapi bangunan untuk fasilitas bagi kalangan yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Nanti sisanya, pembangunan IKN rencananya akan dikembangkan oleh pihak swasta.
“Kan target pemerintah itu menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, bangun yudikatif dan legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong membangun dari swasta,” beber Hasan.
Sebelumnya, Dody mengungkapkan pihaknya belum merealisasikan pembangunan IKN 2025.
Hal tersebut lantaran anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Dody, kondisi ini membuat pihaknya tidak memiliki anggaran untuk menjalankan megaproyek tersebut.
Sehingga mengakibatkan pembangunan IKN belum berprogres sama sekali.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” canda Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Sumber: Dulu Jokowi Tegas Tetap Kawal IKN meski Tak Lagi Presiden, Kini Ogah Dikaitkan – TribunNews.com