Indonesia Menyapa, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang menyalurkan insentif sebesar Rp 12,8 triliun menjelang Ramadan dan Lebaran 2026.
Stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, subsidi transportasi mudik, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.
Amin menilai kebijakan ini tepat sasaran mengingat Ramadan dan Idulfitri merupakan periode dengan tingkat konsumsi tertinggi dalam siklus ekonomi nasional.
“Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, ketika daya beli rakyat terjaga, stabilitas ekonomi nasional ikut terjaga,” kata Amin kepada wartawan Jumat (13/2/2026).
Ia merujuk data Kementerian Perhubungan yang mencatat pergerakan masyarakat saat musim mudik tahun lalu mencapai sekitar 146 juta orang atau lebih dari separuh populasi Indonesia.
Kendati lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai sekitar 193 juta orang, angka tersebut tetap menunjukkan tingginya mobilitas domestik.
Mobilitas besar ini, lanjutnya, selalu berdampak pada peningkatan perputaran uang secara nasional.
Berdasarkan data pelaku usaha, nilai perputaran uang selama periode Lebaran 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp 137 triliun.
Walaupun sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp 157 triliun, nominal tersebut tetap mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi musiman di berbagai daerah tujuan mudik.
Amin menjelaskan, dana yang dibawa para pemudik ke kampung halaman menjadi penggerak utama sektor perdagangan, UMKM, transportasi, kuliner, hingga pariwisata lokal.
“Daerah seperti Jember dan Lumajang yang menjadi tujuan mudik tentu merasakan dampak langsung. Uang berputar di pasar tradisional, toko kelontong, pelaku UMKM, dan jasa transportasi lokal,” ucapnya.
Terkait bantuan pangan, Amin menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran.
Menurutnya, lonjakan permintaan kerap memicu kenaikan harga beras, gula, minyak goreng, dan komoditas lain.
“Bantuan pangan bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga soal menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Namun pemerintah harus memastikan data penerima akurat dan distribusi tepat sasaran,” katanya.
Amin menambahkan, DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan APBN berjalan efektif dan terhindar dari kebocoran.
Mengenai subsidi transportasi mudik, Amin menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat. Biaya perjalanan kerap menjadi komponen terbesar dalam anggaran Lebaran.
Dengan adanya subsidi, masyarakat memiliki ruang belanja lebih luas di daerah tujuan, sehingga mendorong konsumsi domestik.
Sementara itu, kebijakan Work From Anywhere (WFA) dinilainya sebagai langkah adaptif untuk mengurangi kepadatan arus mudik sekaligus menjaga produktivitas. Fleksibilitas kerja memungkinkan masyarakat mengatur waktu perjalanan tanpa mengganggu pelayanan publik maupun kinerja institusi.
Menanggapi target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini, Amin menekankan bahwa stimulus Ramadan–Lebaran hanya bersifat pendukung jangka pendek.
“Kebijakan ini bersifat penopang jangka pendek. Untuk mencapai 6 persen secara berkelanjutan, kita tetap membutuhkan investasi produktif, hilirisasi industri, penguatan ekspor bernilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas,” ujarnya.
Meski demikian, ia optimistis momentum Ramadan dan Lebaran tetap menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi pada triwulan berjalan. Dengan jumlah pemudik yang besar serta potensi perputaran uang ratusan triliun rupiah, efek pengganda terhadap ekonomi nasional dinilai signifikan.
“Yang terpenting, rakyat merasakan langsung manfaatnya: harga terkendali, mudik lebih terjangkau, usaha kecil ramai pembeli, dan ekonomi daerah bergerak. Itulah esensi kebijakan fiskal yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tandasnya.