Indonesia Menyapa, Manokwari — Pemerintah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp387,54 miliar pada semester I 2026 guna mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPb) Kemenkeu Papua Barat Guntur Supriyanto di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan jumlah debitur UMKM, yang memanfaatkan fasilitas tersebut mencapai 5.932 pelaku usaha.
“Hingga Juni 2026, penyaluran KUR di Regional Papua Barat Rp387,54 miliar dengan 5.932 debitur,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa program KUR merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM memperoleh pinjaman modal kerja maupun investasi sesuai kebutuhan melalui metode subsidi bunga.
Penyaluran KUR di Papua Barat tersebar di Manokwari Rp83,51 miliar (1.211 debitur), Teluk Bintuni Rp39,67 miliar (500 debitur), Fakfak Rp29,53 miliar (619 debitur), Kaimana Rp24,99 miliar (366 debitur), Teluk Wondama Rp16,07 miliar (270 debitur), Manokwari Selatan Rp1,69 miliar (13 debitur), dan Pegunungan Arfak Rp0,42 miliar (4 debitur).
“KUR yang disalurkan kepada 2.983 debitur di wilayah Papua Barat mencapai Rp195,88 miliar. Manokwari paling banyak,” ujarnya.
Untuk wilayah Papua Barat Daya, kata dia, penyaluran KUR tersebar di Kota Sorong Rp113,78 miliar (1.700 debitur), Kabupaten Sorong Selatan Rp36,36 miliar (485 debitur), Sorong Rp24,49 miliar (463 debitur), Raja Ampat Rp10,72 miliar (182 debitur), Tambrauw Rp3,66 miliar (76 debitur), dan Maybrat Rp2,73 miliar (43 debitur).
Kota Sorong menjadi daerah yang paling dominan mengakses fasilitas KUR dibandingkan daerah lainnya di wilayah Papua Barat Daya maupun Papua Barat dan hal itu mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi serta permintaan pembiayaan usaha.
“Total penyaluran KUR untuk 2.949 debitur UMKM di wilayah Papua Barat Daya mencapai Rp191,66 miliar,” kata Guntur.
Berdasarkan sektor usaha, kata dia, penyaluran KUR masih didominasi perdagangan besar dan eceran dengan nilai Rp192,48 miliar.
Peningkatan akses pembiayaan juga diharapkan mampu memperbesar kapasitas usaha, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Optimalisasi penyaluran KUR pada semester II diharapkan semakin meningkat, terutama pelaku UMKM yang bergerak di sektor produktif,” ujarnya.