Indonesia Menyapa, Jakarta — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang dan longsor yang terjadi di sejumlah kawasan di Sumatra.
“Jadikan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra ini sebagai bencana nasional,” kata Dino melalui akun Instagram @dinopattidjalal, Jumat (5/12/2025).
Ia menekankan perlunya perhatian total dari pemerintah selama satu hingga dua bulan ke depan dalam menangani dampak bencana tersebut.
Dino mencontohkan penanganan tsunami Aceh 2004, di mana seluruh unsur negara: pemerintah, DPR, hingga masyarakat bersatu.
Pada masa itu, Dino menjabat sebagai Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jadikan juga ini momen bagi bangsa kita untuk bersatu dalam duka dan dalam aksi solidaritas,” tuturnya.
Dino juga menilai situasi ini menjadi momentum gotong royong nasional.
Menurutnya, donasi solidaritas dari masyarakat bisa langsung membantu korban dan bahkan berpotensi lebih besar dari bantuan pemerintah.
Ia turut mengingatkan para menteri maupun politisi agar peka dalam bersikap.
Serta menghindari langkah-langkah kontroversial yang dapat memancing kemarahan publik, terutama para korban.
“Bagi para menteri yang ikut menangani berbagai aspek bencana di lapangan, yang paling penting itu bukan optik ikut kerja bakti di lapangan, karena untuk ini sudah ada ribuan aparat yang menangani ini, dan ini juga bisa membuang waktu yang berharga,” tutur Dino.
“Yang paling penting, para menteri ini harus terus melakukan rapat harian, dan kalau bisa dua kali di pagi hari dan di malam hari untuk berkoordinasi, dan mereka juga harus sesering mungkin berada di lapangan sampai situasi terkendali,” sambungnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengakhiri masa tanggap darurat.
Belajar dari penanganan tsunami Aceh, status darurat sempat diperpanjang beberapa kali menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Dalam kasus banjir dan longsor di Sumatra kali ini, perlu ditetapkan kriteria yang jelas untuk mengakhiri kondisi tanggap darurat yang sekarang berlaku, dan bisa masuk ke masa rehabilitasi,” pungkasnya.