Indonesia Menyapa, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Yulius Setiarto mengapresiasi capaian pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026).
Namun, Yulius mengingatkan pemerintah agar capaian swasembada delapan komoditas pangan tidak menjadi alasan untuk merasa aman menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan semakin kuat.
Menurut Yulius, swasembada pangan memang menjadi capaian penting.
Namun, kesiapan menghadapi El Nino tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
“Perihal mengaitkan swasembada pangan dengan kesiapan menghadapi El Nino dapat berisiko menyederhanakan ancaman yang sesungguhnya bersifat lintas sektor,” kata Yulius kepada Tribunnews.com, Sabtu (15/8/2026).
Ia menjelaskan, swasembada merupakan kemampuan memproduksi pangan. Sementara itu, resiliensi nasional menyangkut kemampuan menjaga kehidupan masyarakat tetap berjalan ketika produksi pangan, air, lingkungan, kesehatan, energi, dan ekonomi mengalami tekanan secara bersamaan.
Yulius menyoroti peringatan BMKG mengenai ancaman El Nino 2026 yang berpotensi memperpanjang dan memperkering musim kemarau. Kondisi tersebut berisiko meningkatkan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya pada Agustus-September.
Data pemantauan SiPongi per 13 Agustus 2026, menurut Yulius, mendeteksi 4.921 titik panas dalam 24 jam terakhir.
Sebanyak 243 titik berkategori kepercayaan tinggi, 4.528 sedang, dan 150 rendah. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 1.584 titik.
“Angka ini memang merupakan deteksi hotspot berbasis satelit, bukan jumlah kejadian kebakaran yang telah terverifikasi di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, BMKG menerbitkan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah kabupaten/kota di 29 provinsi untuk periode 11-20 Agustus 2026. Pada awal Agustus, sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5 persen ZOM telah memasuki musim kemarau, sementara 87,28 persen wilayah pengamatan mengalami sifat hujan di bawah normal.
Yulius menilai kondisi tersebut menunjukkan El Nino harus dipandang sebagai krisis air dan ekosistem, bukan semata-mata persoalan produksi pangan.
“Kita perlu bertanya bukan hanya berapa stok pangan di gudang, tetapi berapa lama cadangan air, irigasi, waduk, layanan kesehatan, listrik, serta daya beli masyarakat mampu bertahan ketika defisit air mencapai puncaknya,” ucapnya.
Swasembada Pangan Perlu Diuji dengan Stress Test
Yulius juga meminta pemerintah melakukan stress test terhadap keberhasilan swasembada pangan. Pemerintah harus menghitung dampak apabila defisit air berlangsung selama beberapa bulan terhadap delapan komoditas yang disebut telah mencapai swasembada.
Ia mendorong pemerintah memastikan kalender tanam berbasis prakiraan iklim, penyediaan benih tahan kekeringan, efisiensi irigasi, distribusi air pada fase kritis, asuransi gagal panen, hingga kompensasi bagi petani terdampak.
Menurutnya, kebijakan pupuk saja tidak cukup untuk menghadapi El Nino jika petani tadah hujan, petani gurem, buruh tani, dan masyarakat adat kehilangan sumber air serta perlindungan mata pencaharian.
“Kesiapan bukan pernyataan. Kesiapan harus dapat diukur, diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan,” katanya.
Untuk itu, Yulius mengusulkan lima langkah mendesak. Pertama, pemerintah membentuk Kerangka Kesiapsiagaan El Nino Nasional yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, TNI/Polri, serta masyarakat sipil.
Kerangka tersebut harus memiliki satu peta risiko, pembagian tugas, protokol komando, indikator peringatan, anggaran kontinjensi, serta mekanisme evaluasi publik.
Kedua, ketahanan air harus menjadi prioritas nasional. Dalam 100 hari pertama, pemerintah diminta melakukan audit terbuka terhadap cadangan air, waduk, irigasi, air baku, mata air, dan sumur warga di daerah rawan kekeringan.
Ketiga, perlindungan ekosistem harus berjalan seiring dengan pengamanan pangan dan energi. Pemerintah diminta memperkuat patroli, pemantauan titik panas, pembasahan gambut, sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, terutama di Sumatera dan Kalimantan.
Keempat, pemerintah harus menyiapkan protokol kesehatan dan perlindungan sosial-ekonomi. Kekeringan, panas ekstrem, debu, asap, serta penurunan kualitas udara berpotensi meningkatkan ISPA dan penyakit terkait panas maupun air.
Kelima, ketahanan energi harus dimasukkan dalam rencana kontinjensi. Penurunan muka air waduk, kata Yulius, berpotensi mengganggu irigasi sekaligus produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Buka Indikator Kesiapan ke Publik
Yulius menegaskan peringatan dini BMKG tidak boleh berhenti sebagai siaran pers. Informasi tersebut harus diterjemahkan menjadi keputusan, anggaran, tindakan pemerintah daerah, dan perlindungan nyata bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilannya bukan sekadar bahwa peringatan telah disampaikan, melainkan berapa banyak kerugian, gagal panen, penyakit, kebakaran, dan gangguan layanan publik yang dapat dimitigasi dan berhasil dicegah,” katanya.
Dia meminta Presiden Prabowo bersama jajaran pemerintah membuka indikator kesiapsiagaan kepada publik.
Indikator itu antara lain cadangan air dan pangan, luas lahan berisiko, jumlah petani yang terlindungi, kesiapan fasilitas kesehatan, status karhutla, keamanan pasokan listrik, skema stabilisasi harga, hingga anggaran kontinjensi.
Yulius menilai transparansi tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan pemerintah tidak hanya mengandalkan optimisme atas capaian pangan.
“Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan optimisme semu dalam angka, tetapi dengan data dan tindakan yang dapat diperiksa dan terverifikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, ancaman El Nino pada akhirnya bukan hanya tentang cukup atau tidaknya pangan. Persoalannya adalah apakah masyarakat memiliki cukup air, petani mampu bertahan, hutan dan gambut tidak terbakar, udara tetap sehat, listrik tetap menyala, harga pangan terjangkau, serta pemerintah daerah mampu bertindak sebelum bencana membesar.
“Keselamatan rakyat adalah mandat bernegara, karena itu harus menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah,” pungkas Yulius.
Sumber: Anggota DPR PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Lengah Hadapi El Nino