Indonesia Menyapa, Jakarta — Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, menilai terdapat gejala menguatnya praktik kekuasaan yang mengarah pada totalitarianisme di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Ubedillah dalam diskusi bertajuk Kebebasan Omon-Omon di Era Prabowo yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Menurut Ubedillah salah satu ciri yang dapat diamati adalah upaya penundukan terhadap berbagai kekuatan politik dan kelompok masyarakat sipil yang dinilai kritis terhadap pemerintah.
Dia mengaitkan kondisi tersebut dengan konsep totalitarianisme yang pernah dijelaskan filsuf politik Hannah Arendt dalam buku The Origins of Totalitarianism.
“Di antara ciri totaliter itu menurut Hannah Arendt adalah ada upaya penundukan total dari kekuasaan terhadap seluruh elemen kekuatan politik,” kata Ubedillah.
Ubdeillah menilai penundukan tersebut tidak hanya menyasar partai politik, tetapi juga media massa, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan akademisi.
Menurutnya praktik pelaporan terhadap sejumlah pengkritik pemerintah menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian publik.
“Pelaporan ini adalah bagian dari penundukan terhadap kekuatan-kekuatan civil society dan itu ciri totalitarianisme,” ujarnya.
Ubedillah juga menjelaskan bahwa proses tersebut berlangsung secara hegemonik, yakni melalui pembentukan persepsi publik yang positif terhadap kekuasaan melalui berbagai narasi politik. Narasi nasionalisme, keberpihakan kepada rakyat kecil, hingga pemberantasan korupsi kerap digunakan rezim untuk membangun citra populis pemerintah.
“Jadi seolah-olah dia merakyat, seolah-olah pro-rakyat. Tapi yang sesungguhnya terjadi bukan pro-rakyat, melainkan untuk memperkuat kekuasaan agar seluruh kekuatan politik tunduk pada kekuasaan,” kata Ubedillah.
Selain itu, Ubedillah mengayakan ada upaya merangkul atau menundukkan kelompok-kelompok kritis melalui berbagai bentuk pendekatan, termasuk pemberian jabatan. Praktik semacam itu, dikatakan Ubedillah, merupakan bagian dari proses konsolidasi kekuasaan yang perlu diwaspadai dalam negara demokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ubedillah juga menyinggung dirinya yang dilaporkan oleh salah satu kelompok relawan Prabowo-Gibran.
Meski demikian, dia mengaku hingga kini belum menerima panggilan dari kepolisian terkait laporan tersebut.
Namun, Ubedillah menyebut sejumlah peserta lain dalam acara halalbihalal alumni yang sebelumnya mengkritik Presiden Prabowo Subianto telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan dalam waktu dekat.
“Dalam pekan ini akan ada pemanggilan-pemanggilan langsung terhadap para kritikus dan akademisi yang dilaporkan itu,” ujarnya.
Ubedillah menegaskan dirinya akan tetap menyampaikan kritik berdasarkan pendekatan akademik dan konstitusional.
Dia menilai praktik pelaporan terhadap akademisi dan kelompok kritis harus dikawal bersama agar tidak menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi.
“Kami sebagai akademisi akan tetap on the track bahwa cara kami adalah cara yang saintifik dan dapat dibenarkan secara konstitusi,” tandasnya.