Jelang Penyerahan Nama Cawapres: Prabowo Bakal Kumpulkan Ketum Parpol, Tim Ad Hoc MPR Rapat Senin

Peristiwa

Indonesia Menyapa, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto bakal menyerahkan dua nama calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Rabu (25/11/2026).

Saat ini hanya tersisa waktu tiga hari bagi Presiden Prabowo menentukan dua nama calon Wapres yang akan diajukan ke MPR.

Prabowo dalam pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat pada Jumat (13/11/2026) sempat meminta para ketua umum Partai Koalisi untuk menyiapkan nama calon Wapres dalam sepekan.

Rencananya Presiden Prabowo pun akan menggelar kembali pertemuan dengan ketua umum partai koalisi untuk membahas nama calon Wapres setelah pulang dari lawatan luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah tiba di Tanah Air pada Jumat (20/11/2026) malam, setelah merampungkan rangkaian kunjungan kerja ke Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Prabowo menyebut pertemuan bersama ketum parpol itu direncanakan Sabtu (21/11/2026) atau Minggu (22/11/2026).

Mengingat pada Sabtu 21 November 2026 belum ada kabar soal pertemuan tersebut, kemungkinan pertemuan Prabowo dengan ketua umum partai digelar pada Minggu 22 November 2026.

“Diperkirakan kan kira-kira kalau enggak besok Sabtu atau Minggu,” ucap Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan waktu yang dimiliki Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR RI semakin terbatas.

“Karena kalau lihat waktu yang ada, kan batas waktu nanti presiden untuk menyampaikan dua nama itu kan 25. Itu kan hari Rabu ya, jadi berarti masih ada 24, 23 gitu,” kata Hinca di Kompleks Parlemen.

Hinca memperkirakan pertemuan dengan ketua umum partai koalisi berlangsung setelah Prabowo kembali dari agenda kunjungan luar negeri.

“Nah, kalau presiden pulang hari ini, bisa saja nanti malam, bisa saja besok, nah kita lihat. Tapi saya mendengar akan ada pertemuan itu lagi,” ujar Hinca, Jumat.

Hal senada pun diungkap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf.

Muzzammil mengatakan, PKS masih menunggu undangan resmi dari Prabowo terkait rencana pertemuan soal pembahasan calon Wapres.

“Kami juga belum tahu, kita menunggu undangan beliau (Prabowo), karena tentu beliau (Prabowo) akan bicara kepada partai koalisi terutama para pimpinan partai,” kata Muzzammil di Hotel Grand Mercure Harmoni, Gambir, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia mengaku belum mendapatkan informasi mengenai tanggal, waktu, maupun tempat pertemuan tersebut.

Meski demikian, Muzzammil menyebut pihaknya telah diminta bersiap untuk berada di Jakarta dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Tapi kami belum dapat tanggal, waktu, tempatnya belum kami dapat. Hanya kami memang diminta standby untuk berada di Jakarta dalam sehari dua hari ke depan ini,” ujarnya.

 

Panitia Ad Hoc MPR Gelar Rapat Senin Besok

Di sisi lain, MPR RI pun terus menggodok untuk proses pemilihan hingga pelantikan wakil Presiden.

Melalui Panitia Ad Hoc Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden, MPR RI akan menggelar rapat pada Senin, 23 November 2026.

“Kami akan rapat pada Senin, 23 November. Tentunya hal-hal yang berkembang berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, Konstitusi, UU MD3, dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden,” kata Sekretaris Panitia Ad Hoc Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres MPR RI, Abidin Fikri, Sabtu (21/11/2026).

Dalam rapat pun akan dibahas berbagai masukan yang berkembang di tengah masyarakat, di antaranya saran dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mahfud diketahui mengingatkan MPR RI agar mempertimbangkan kembali jadwal sidang pemilihan Wakil Presiden pada 9 Desember 2026.

Mahfud menilai, sidang tersebut berpotensi tidak sah apabila Presiden Prabowo Subianto belum mengajukan dua nama calon Wapres sesuai tenggat 14 hari kerja sebelum sidang.

Menurut Mahfud, ketentuan mengenai pengajuan calon Wapres dalam UUD 1945 perlu disinkronkan dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR.

Ia menjelaskan, UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti Wapres dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum sidang MPR.

Namun, UU MD3 dan Tata Tertib MPR menegaskan bahwa penghitungan 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.

Dengan demikian apabila nama calon Wapres diajukan pada 25 November 2026 dan sidang pemilihan dilakukan pada 9 Desember 2026, pemilihan Wapres berpotensi tidak sah.

“Apa yang berkembang di masyarakat, termasuk masukan dari Pak Mahfud MD, tentu akan menjadi perhatian semua pihak, termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc yang lalu,” kata Abidin.

Sementara itu, Ketua Panitia Ad Hoc Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden MPR RI, Benny K Harman, menegaskan bahwa pihaknya mengacu pada UUD 1945 terkait pelaksanaan sidang pemilihan Wapres.

Menurutnya, tidak ada perbedaan tafsir terkait jadwal pelaksanaan sidang pemilihan Wapres pengganti Gibran. Dalam hal ini, panitia Ad Hoc tetap mengacu terhadap UUD 1945.

“Kami mengacu ke UUD 1945. Tidak ada beda tafsir,” ujar Benny saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/11/2026).

Namun, Benny belum merinci apakah jadwal sidang pada 9 Desember 2026 tetap dipertahankan atau terbuka peluang penyesuaian dalam rapat mendatang.

“Senin kami rapat,” ucapnya.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan MPR merupakan lembaga penjaga konstitusi.

Sehingga, menurutnya, MPR tentu akan menjalankan proses pemilihan hingga pelantikan Wapres pengganti Gibran sesuai aturan perundang-undangan.

“MPR itu adalah penjaga gawang konstitusi. Jadi MPR akan memerhatikan konstitusi secermat-cermatnya dan akan menjalankan semua pasal-pasal, semua aturan yang memang tertuang di dalam konstitusi,” ucap Eddy di Jakarta Selatan, Sabtu (21/11/2026).

Eddy menegaskan, apapun hasil dari proses pemilihan wapres pengganti itu, menurutnya, hal tersebut ditempuh berdasarkan penerapan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi apapun yang nanti output-nya, hasilnya, kita akan menjalankan konstitusi secara konsekuen, secara teliti, secara betul-betul tuntas. Jadi kita tidak akan melakukan pelanggaran atau pengabaian terhadap konstitusi,” kata Eddy.

Kekosongan jabatan Wakil Presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada MPR RI di Kompleks Parlemen dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (12/11/2026).

Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

Wapres pengganti dipilih dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sebelumnya, pimpinan MPR telah menggelar rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD untuk menetapkan batas waktu serta jadwal pemilihan.

MPR juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden mengenai jadwal sidang dan persyaratan administratif calon Wapres.

Berdasarkan tata tertib yang disepakati, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon Wapres beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan Wapres pengganti Gibran pada 9 Desember 2026.

Sidang tersebut akan mencakup pemungutan suara, pengesahan ketetapan MPR, hingga pengucapan sumpah dan pelantikan Wapres terpilih.

Saat ini sejumlah nama muncul dalam bursa calon Wapres di antaranya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad; Ketua MPR RI, Ahmad Muzani; Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono; dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

 

 

Sumber: Jelang Penyerahan Nama Cawapres: Prabowo Bakal Kumpulkan Ketum Parpol, Tim Ad Hoc MPR Rapat Senin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *