Indonesia Menyapa, Surabaya – Pengamanan aset negara menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Timur. Bersama TNI Angkatan Udara (TNI AU), BPN Jatim memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian persoalan aset Barang Milik Negara (BMN), khususnya tanah milik TNI AU di wilayah Surabaya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kanwil BPN Jatim dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Aset BMN yang digelar Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Muljono Surabaya, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan di Ruang Rapat Lanud Muljono ini merupakan tindak lanjut atas arahan pimpinan TNI AU terkait penataan dan pengamanan aset tanah strategis.
Mewakili Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, hadir Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Jajaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II turut dilibatkan untuk membahas sejumlah objek tanah milik TNI AU Muljono yang memerlukan penanganan dan kepastian hukum.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan langkah penting dalam menjaga aset negara agar memiliki kejelasan administrasi dan perlindungan hukum.
Menurutnya, penyelesaian persoalan aset BMN membutuhkan koordinasi yang solid, dukungan teknis pertanahan, serta langkah konkret dalam mengidentifikasi dan menuntaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan legalitas tanah.
Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil BPN Jatim berkomitmen memberikan dukungan teknis sesuai kewenangannya, mulai dari aspek survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, hingga pengendalian serta penanganan sengketa pertanahan.
Kolaborasi BPN Jatim dan TNI AU diharapkan mampu mempercepat penyelesaian administrasi dan legalitas aset, sekaligus mencegah munculnya persoalan pertanahan di kemudian hari.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola BMN yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan kepastian hukum yang kuat, aset negara diharapkan semakin terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kepentingan negara.

