Indonesia Menyapa, Jakarta — Netizen di media sosial dalam dua hari terakhir ramai mempertanyakan latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang ‘hanya’ lulusan SMA.
Netizen pun menyebutkan sejumlah nama Anggota DPR yang dimaksud.
Bahkan netizen menjelaskan beberapa Anggota DPR RI tidak mencantumkan riwayat pendidikan.
Isu mengenai hal ini mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden RI diduga terkait ijazah SMA-nya.
Netizen kemudian mengkaitkannya dengan upaya DPR RI sebelumnya yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam kasus Gibran.
Pernah Digugat ke MK
Syarat pendidikan paling rendah SMA bagi calon anggota DPR/DPRD pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Nanda Yuniza Eviani (Pemohon I) dan Muhammad Rafli Nur Rahman (Pemohon II) sebagai WNI penggugat dalam kasus ini.
Pasal 240 Ayat (1) Huruf e UU Pemilu menyatakan, “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:…; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; …”
Penggugat menyebutkan adanya Anggota DPR lulusan SMA tidak menjamin adanya kapasitas intelektual, kemampuan analitis, maupun kualitas legislasi yang memadai.
Riwayat pendidikan para wakil rakyat kerap dIkhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas kerja dan keputusan yang mereka ambil untuk kepentingan masyarakat.
Akibatnya, fungsi legislasi yang seharusnya melahirkan regulasi yang responsif, visioner, dan berpihak pada rakyat justru berpotensi menghasilkan produk hukum yang lemah, tumpang tindih, diskriminatif, dan abai terhadap kebutuhan masyarakat.
“Para Pemohon merasakan keresahan mendalam akibat maraknya produk legislasi DPR/DPRD yang bermasalah dan berulang kali dibatalkan oleh MK,” demikian dikutip dari situs MK.
Data Pendidikan Anggota DPR
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Politik 2024 mengungkap masih adanya anggota DPR periode 2024–2029 yang hanya berpendidikan terakhir SMA.
Dari total 580 anggota DPR terpilih, BPS mencatat 63 orang atau sekitar 10 persen merupakan lulusan SMA.
Sementara sebagian lainnya memiliki gelar sarjana hingga doktor.
Fakta ini menimbulkan perbincangan publik tentang sejauh mana kualitas pendidikan wakil rakyat berpengaruh terhadap kinerja politik di parlemen.
Ada juga Anggota DPR tidak cantumkan riwayat pendidikan
Laporan yang disusun berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu juga menunjukkan adanya anggota DPR yang tidak mencantumkan riwayat pendidikannya saat pendaftaran.
Kondisi ini menambah sorotan terhadap transparansi data diri pejabat publik di Indonesia.
Dilansir dari Kompas.com, secara rinci latar belakang pendidikan anggota DPR terpilih pada pemilu 2024 sebagai berikut:
- SMA: 63 orang (10,85 persen)
- D3: 3 orang (0,52 persen)
- S1: 155 orang (26,72 persen)
- S2: 119 orang (20,52 persen)
- S3: 29 orang (5 persen)
- 211 orang (36,38 persen) tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU.
Menurut laporan itu ada tiga provinsi di Indonesia yang Anggota DPR-nya tidak menyebutkan latar belakang pendidikannya yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Jawa Barat
SMA: 2 orang
D3: – S1: 27 orang
S2: 20 orang
S3: 1 orang
Tidak menyebutkan pendidikannya: 41 orang.
Jawa Tengah
SMA: 10 orang
D3: 2 orang
S1: 12 orang
S2: 16 orang
S3: 5 orang
Tidak menyebutkan: 32 orang.
Jawa Timur
SMA: 10 orang
D3: –
S1: 20 orang
S2: 23 orang
S3: 11 orang
Tidak menyebutkan: 23 orang.
Sumber: Ramai di Medsos Netizen Pertanyakan Banyak Anggota DPR Hanya Lulusan SMA, Cek Datanya

