Nama Dasco Menguat Jadi Wapres, Demokrat Tak Ingin Mendahului Keputusan Prabowo

Peristiwa

Indonesia Menyapa, Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Herman saat ditanya mengenai menguatnya nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wapres pengganti Gibran.

“Kami konsisten dengan keputusan DPP Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Umum bahwa Demokrat tidak mengusung cawapres dan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. Kami tidak ingin mendahului keputusan Presiden,” kata Herman kepada Tribunnews.com, Senin (16/11/2026).

Sejumlah DPD dan DPC Partai Gerindra diketahui telah secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Dasco untuk mengisi posisi tersebut.

“Kami serahkan kepada Presiden Prabowo,” kata Herman menambahkan.

Meski demikian, Herman menyampaikan bahwa calon wapres pengganti Gibran harus memiliki kriteria yang mampu membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan.

Menurut dia, sosok tersebut juga harus mampu menjawab berbagai tantangan global, terutama dalam bidang geopolitik dan geoekonomi.

“Kalau kriteria tentu yang dapat membantu tugas-tugas Presiden, dan menjawab tantangan global, terutama geopolitik dan geoekonomi,” ungkap Herman.

 

Prabowo perlu soliditas

Terpisah, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai soliditas partai politik koalisi pendukung pemerintahan Prabowo berpotensi terganggu jika Dasco dipilih menjadi wapres pengganti Gibran.

Menurut Jamiluddin, jika posisi presiden dan wapres sama-sama diisi kader Partai Gerindra, hal itu berpotensi memengaruhi keseimbangan pembagian kekuasaan di antara partai-partai koalisi.

Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan kekecewaan di kalangan partai pendukung pemerintah dan berdampak terhadap soliditas koalisi hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

“Berkurangnya soliditas antarpartai koalisi bisa berpengaruh hingga Pilpres 2029. Bisa jadi beberapa partai koalisi kecewa dan tidak lagi mengusung Prabowo pada Pilpres 2029,” kata Jamiluddin kepada Tribunnews.com, Minggu (15/11/2026).

Dia mengatakan, terganggunya soliditas koalisi juga berpotensi memengaruhi kinerja Kabinet Merah Putih. Padahal, hal tersebut tentu tidak diinginkan Prabowo jika ingin kembali maju dalam Pilpres 2029.

Meski demikian, Jamiluddin melihat ada sejumlah keuntungan jika Dasco diusulkan menjadi wapres pengganti Gibran.

Pertama, Dasco dinilai memiliki kesamaan garis politik dan loyalitas tinggi kepada Prabowo.

 

Pertimbangan memilih kader Gerindra

Menurut dia, memilih figur dari lingkaran terdekat Gerindra seperti Dasco dapat memastikan kesamaan visi dengan Prabowo. Dengan demikian, risiko gesekan internal maupun munculnya fenomena “matahari kembar” dalam pemerintahan dapat diminimalkan.

Selain itu, loyalitas Dasco kepada Prabowo dinilai telah teruji karena selama ini dia selalu sejalan dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Kedua, Dasco dinilai memiliki kemampuan komunikasi lintas kelompok yang dapat membantu menjaga stabilitas politik nasional.

Jamiluddin menilai, karakter Dasco yang tenang dan mampu merangkul berbagai pihak menjadi modal untuk menjembatani berbagai elemen masyarakat agar mendukung program strategis pemerintah.

Ketiga, dukungan kader Gerindra terhadap Dasco di sejumlah daerah juga dinilai menjadi modal politik tersendiri.

Menurut Jamiluddin, dukungan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuatnya dukungan terhadap Prabowo karena memiliki sosok yang mempunyai basis politik di internal Gerindra.

Di sisi lain, Jamiluddin menyebut ada sejumlah konsekuensi jika Dasco berpindah dari legislatif ke eksekutif.

Pertama, Gerindra dan pemerintah berpotensi kehilangan operator politik utama di parlemen.

Dia menilai, peran Dasco selama ini cukup strategis di DPR, terutama dalam melakukan konsolidasi politik dan menjaga kelancaran pembahasan legislasi yang berkaitan dengan agenda pemerintah.

Jika Dasco menjadi wapres, pemerintah berpotensi kehilangan sosok yang selama ini menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif.

Kedua, ruang gerak politik Dasco dikhawatirkan menjadi lebih terbatas.

Jamiluddin menilai, jabatan wapres memiliki sejumlah keterikatan dengan agenda protokoler dan kegiatan seremonial. Hal itu dikhawatirkan mengurangi keleluasaan Dasco dalam melakukan manuver politik informal.

Padahal, menurut dia, Gerindra masih membutuhkan Dasco untuk membangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat dan menjalankan peran strategis bagi partai.

 

Pemilihan Wapres di MPR

Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pernyataan pemberhentian dirinya dari jabatan wapres kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Gibran juga telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari yang sama.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

MPR RI telah menetapkan sidang paripurna pemilihan wapres pengganti Gibran digelar pada Rabu (2/12/2026).

MPR juga mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta agar segera mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran.

Permintaan tersebut merupakan hasil rapat gabungan yang diikuti seluruh fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR.

Rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang akan dipimpin salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wapres.

 

 

Sumber: Nama Dasco Menguat Jadi Wapres, Demokrat Tak Ingin Mendahului Keputusan Prabowo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *