Gibran Berpotensi Jadi Oposisi usai Mundur dari Wapres, Pengamat: Rakyat Sipil Punya Teman Baru

Peristiwa

Indonesia Menyapa, Jakarta — Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi tokoh oposisi setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI.

Pada Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR RI dan malam harinya, putra sulung eks Joko Widodo (Jokowi) itu langsung meninggalkan Istana Wapres, setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Sebelum ke MPR RI, Gibran telah lebih dulu menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Prabowo di tengah dinamika putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang dokumen pendidikannya.

Menurut Arifki, pengunduran diri Gibran ini justru dapat menjadi keuntungan politik dan elektoral bagi putra sulung eks Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) tersebut, mengingat kondisi pemerintahan saat ini belum sepenuhnya memuaskan masyarakat.

“Saya membacanya positif bagi Mas Gibran. Kenapa positif? Kalau kita melihat appropriating terhadap pemerintah kan juga tidak terlalu memuaskan per hari ini, ibaratnya kelompok masyarakat yang kritis tidak suka dengan pemerintah kan juga besar,” katanya dalam On Focus Tribunnews, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Arifki pun mengatakan jika PDI Perjuangan (PDIP) bergabung dengan pemerintahan Prabowo karena Gibran tidak lagi menjabat Wapres, kondisi tersebut berpotensi membuat ruang oposisi di luar pemerintahan semakin terbuka.

“Kalau misalnya kita anggap PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo hari ini ketika Mas Gibran tidak lagi di wapres, tentu tidak ada lagi kelompok oposisi di luar, meskipun PSI yang sebagai partai yang nanti apakah Mas Gibran sebagai Ketum atau mungkin sebagai apa.”

“Tentu ini menjadi pejuang atau ruang elektoral baru untuk memimpin oposisi dari luar karena ini juga akan menguntungkan, karena partai politik juga tidak akan punya pilihan karena mereka menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo,” ucap Arifki.

Dia pun mengatakan, jika PDIP jadi bergabung, nantinya Demokrat, PKB, hingga Golkar, pasti akan malu-malu untuk memainkan narasi oposisi terhadap Pak Prabowo.

Menurut Arifki, ketika Gibran memilih untuk berada di luar pemerintahan, maka akan semakin memperjelas posisi politik Jokowi yang berseberangan dengan kebijakan pemerintahan Prabowo.

“Meskipun kontra ini juga akan punya maksud untuk melihat sisi elektoral bahwa Bapak Jokowi maupun Mas Gibran ingin mengumpulkan atau mencicil kelompok masyarakat atau pemilik yang enggak suka dengan pemerintah untuk mendukung Mas Gibran,” jelas Arifki.

“Dan positioning lainnya kita harus akui bahwa masyarakat sipil punya teman baru yaitu Mas Gibran, ketika misalnya PDP masuk ke dalam pemerintahan,” tambahnya.

Arifki mengatakan, apabila PDIP masuk ke dalam pemerintahan Prabowo, masyarakat sipil berpotensi kehilangan salah satu kekuatan politik yang selama ini dapat mengambil posisi di luar pemerintahan.

Terlebih, kekuatan masyarakat sipil saat ini dinilai masih lemah dalam memberikan tekanan terhadap pemerintah.

 

GIBRAN PAMIT - Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (12/11/2026). Pengunduran diri Gibran dinilai dapat menjadi keuntungan politik dan elektoral bagi dirinya, mengingat kondisi pemerintahan saat ini belum memuaskan.
GIBRAN PAMIT – Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (12/11/2026). Pengunduran diri Gibran dinilai dapat menjadi keuntungan politik dan elektoral bagi dirinya, mengingat kondisi pemerintahan saat ini belum memuaskan. (Sekretariat Presiden)

 

“Kita akui bahwa masyarakat sipil hari ini kan enggak punya teman ya, meskipun Rocky Gerung juga sudah bergabung dengan pemerintah Prabowo kan. Artinya tidak ada wajah masyarakat sipil yang berkumpul di luar karena kekuatannya masih lemah untuk menekan pemerintahan Prabowo.”

“Saya rasa dengan Pak Jokowi di luar, secara positioning politik, masyarakat sipil punya teman, meskipun kepentingan masing-masing ini berbeda ya, masyarakat sipil mungkin dia mengkritisi pemerintah, ada masyarakat sipil yang mungkin berembel-embel memang dari awal enggak suka Pak Prabowo,” ungkap Arifki.

Arifki juga mengatakan bahwa keputusan Gibran untuk mengambil posisi sebagai oposisi dapat dilatarbelakangi oleh ketidaksukaan, kekecewaan terhadap pemerintahan, atau keinginan untuk mengambil ruang politik yang berbeda dari pemerintahan Prabowo.

“Perbedaan motif-motif oposisi ini juga akan bertemu secara langsung. Mereka akan berkumpul untuk menjadi pengkritik pemerintah dan saya rasa ini juga akan menguntungkan bagi pergerakan masyarakat sipil untuk mengkritik pemerintahan dari segi kebijakan.”

“Dan bagi Mas Gibran ada elektoral kelompok yang anti pemerintah menjadi modal untuk melihat ini di Pilpres 2009,” ujar Arifki.

 

Prabowo Minta Koalisi Siapkan Nama Cawapres Pengganti Gibran

Setelah mundurnya Gibran ini, Presiden Prabowo Subianto meminta ketua umum partai koalisi untuk menyiapkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo mengumpulkan sejumlah Ketua Umum Parpol koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore.

Seperti diketahui ada sembilan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024, di antaranya empat partai parlemen yakni Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Demokrat.

Kemudian lima lainnya partai non parlemen yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Namun, ternyata bukan hanya partai pengusung saat Pilpres 2024 saja yang diundang. Pimpinan Partai Politik yang bergabung ke pemerintah setelah Pilpres 2024 pun turut diundang di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam pertemuan tersebut tampak hadir sejumlah petinggi partai serta menteri di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen Gerindra Sugiono.

Mensesneg Prasetyo Hadi, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Sekjen PAN Eko Patrio, dan Ketua DPP PAN Bima Arya.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan saat ditemui setelah mengikuti pertemuan dengan Prabowo mengungkap Presiden meminta para ketua partai menyiapkan usulan nama pengganti Wapres Gibran dalam waktu sepekan ini.

“Permintaan kepada Ketua-Ketua Partai. Kemudian, bersama para ketua partai, kami diminta untuk menyiapkan usulan dalam waktu satu minggu,” kata Zulhas kepada wartawan di depan Pintu II Istana.

Zulhas menepis terkait rumor Prabowo Subianto akan mengumumkan nama calon Wapres pada malam ini.

“Kalau malam ini Presiden ingin mengumumkan sendiri atau menyetujui kandidat wakil presidennya, itu belum ada,” ucapnya.

 

 

Sumber: Gibran Berpotensi Jadi Oposisi usai Mundur dari Wapres, Pengamat: Rakyat Sipil Punya Teman Baru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *