Indonesia Menyapa, Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta, Lutfi Zakaria, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kegiatan tersebut berlangsung di The Grand Platinum Hotel Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, serta dihadiri oleh Perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia. Turut hadir Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Wahyu Widada, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN dan para Kepala Kantor Wilayah BPN dari berbagai provinsi.
Dalam arahannya, Menteri Nusron Wahid menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam mencegah serta menangani tindak pidana pertanahan. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan target operasi tidak terlepas dari kerja sama lintas lembaga.
“Tanpa kerja sama dengan bapak-bapak polisi, tanpa kerja sama dengan bapak-bapak dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil, karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron Wahid.
Menteri Nusron juga mendorong agar koordinasi dan kolaborasi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat dan provinsi, tetapi diperkuat hingga tingkat daerah paling bawah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pencegahan tindak pidana pertanahan dapat dilakukan sejak dini.
“Sekali lagi kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi, tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu, sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.
Selain penguatan koordinasi antarlembaga, Menteri Nusron turut menyoroti pentingnya edukasi kepada aparat pemerintahan desa terkait persoalan administrasi pertanahan. Ia mencontohkan adanya penerbitan surat keterangan tanah secara berulang atau ganda yang berpotensi memicu konflik pertanahan.
Menteri Nusron juga menegaskan bahwa upaya pencegahan harus mencakup penguatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, pencegahan tindak pidana pertanahan perlu dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap pihak eksternal maupun potensi keterlibatan oknum internal.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian dan Kejaksaan atas kolaborasi dalam pelaksanaan target operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Sebagai bentuk apresiasi, dilaksanakan pemberian piagam penghargaan dan penyematan pin emas oleh Menteri ATR/Kepala BPN, didampingi jajaran.
Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Lutfi Zakaria, turut menjadi salah satu penerima pin emas dan piagam penghargaan atas keberhasilan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan dalam menyelesaikan target operasi dan memenuhi kualifikasi penerimaan penghargaan.
Keikutsertaan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta bersama Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan. Melalui penguatan sinergi antarlembaga dan peningkatan pengawasan, diharapkan penanganan tindak pidana pertanahan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi masyarakat.