Indonesia Menyapa, Jakarta — Mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih tetap mendapatkan hak dan fasilitas dari negara meski tak lagi menjabat.
Nantinya, Gibran diperkirakan akan menerima uang pensiun sebesar Rp 20,16 juta per bulan sebulan setelah pengunduran diri ditetapkan.
Ketentuan mengenai uang pensiun ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak-Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (UU 7/1978).
Dalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
“Besaran biaya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir,” tulis beleid tersebut sebagaimana dikutip Jumat (13/11/2026).
Mengacu pada beleid tersebut, gaji pokok Gibran adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Adapun PP Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok tertinggi pimpinan lembaga negara, seperti MPR, DPR, BPK, dan MA, sebesar Rp 5,04 juta per bulan.
Dengan demikian, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp 20,16 juta per bulan. Nominal inilah yang menjadi dasar perhitungan pensiun pokok.
Namun yang perlu dicatat, angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan ketentuan gaji pokok yang berlaku.
Terima Fasilitas Negara
Selain menerima uang pensiun per bulan seumur hidup, Gibran juga akan menerima sejumlah tunjangan dan fasilitas lain sebagaimana diatur dalam UU.
Berdasarkan Pasal 7, mantan wakil presiden berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri.
Putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) itu juga akan menerima biaya rumah tangga yang mencakup pemakaian air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Tak hanya itu, Pasal 8 juga mengatur, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Selain itu, pemerintah menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Selengkapnya, berikut rincian hak dan fasilitas negara yang akan terima Gibran:
- pensiun pokok, dengan besaran 100 persen dari gaji pokok terakhir
- tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri
- biaya rumah tangga, termasuk biaya pemakaian air, listrik, dan telepon
- biaya perawatan kesehatan, yang ditanggung negara bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya
- rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya
- kendaraan milik negara beserta pengemudinya, yang biaya pemeliharaan serta gaji pengemudinya ditanggung negara
Dibayarkan Sebulan Setelah Berhenti
Adapun pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan perawatan kesehatan tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Namun, hak tersebut dapat dihentikan apabila mantan wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 undang-undang tersebut.
Jika mantan Presiden/Wapres meninggal, keluarganya akan mendapat sejumlah hak, misalnya hak pensiun janda yang diatur dalam UU tersebut.
Adapun pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan perawatan kesehatan tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Namun, hak tersebut dapat dihentikan apabila mantan wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 undang-undang tersebut.
Jika mantan Presiden/Wapres meninggal, keluarganya akan mendapat sejumlah hak, misalnya hak pensiun janda yang diatur dalam UU tersebut.
Gibran Berhenti Jabat Wapres
Diketahui, Gibran resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI.
Ia telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Keputusan pengunduran diri tersebut diambil Gibran di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan syarat administrasi pendidikan Gibran saat mendaftar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Polemik itu memicu munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga wacana pemakzulan terhadap Gibran.
Usai mengundurkan diri, Gibran latas meninggalkan area kantornya di kawasan Istana Wapres, Jakarta, Kamis (12/11/2026) sekira pukul 18.15 WIB.
Sebelum bertolak meninggalkan lokasi, Gibran sempat menyapa ratusan relawan dan masyarakat yang telah memadati area luar gedung.
Setelah menyapa warga, Gibran langsung diarahkan menuju sebuah mobil pribadi Toyota Innova Zenix berwarna hitam dengan pelat nomor B 2015 UYZ dengan pengawalan melekat dari personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Aktivitas Setelah Tak Jabat Wapres
Sementara itu, aktivitas Gibran tak lagi menjabat sebagai wakil presiden masih belum diketahui.
Bahkan, ayahnya, Jokowi mengaku belum mengetahui ke mana putra sulungnya tersebut akan beraktivitas setelah pengunduran diri.
“Ya nggak tahu (Mas Gibran ke mana setelah mundur). Kan belum resmi,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya, Kamis (12/11/2026).
Di tengah polemik tersebut, Jokowi mengaku telah berpesan kepada Gibran, jabatan politik hanya bersifat sementara.
Menurutnya, dinamika dalam dunia politik merupakan hal yang biasa terjadi.
“Dalam jabatan politik itu pasti dinamika politik. Itu biasa. Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara. Jabatan itu adalah sementara,” kata Jokowi.
Meski demikian, Jokowi menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program-program yang berpihak kepada masyarakat.
“Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo terutama dalam program yang berpihak pada rakyat banyak,” tuturnya.
Sumber: Gibran Bakal Terima Uang Pensiun Rp 20 Juta per Bulan, Ini Aktivitasnya usai Tak Lagi Jadi Wapres