Indonesia Menyapa, Jakarta — Wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengemuka menjelang Sidang Paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Selasa (10/11/2026).
Sidang tersebut menandai pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 setelah para anggota dewan menuntaskan masa reses.
Momentum ini menjadi perhatian karena DPR mulai memasuki masa persidangan ketika desakan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait persyaratan pendidikan Gibran kembali mengemuka.
Namun, bergulirnya wacana pemakzulan tidak serta-merta membuat proses pemberhentian wakil presiden dapat langsung dilakukan.
Selain harus memenuhi persyaratan konstitusional, usulan tersebut membutuhkan dukungan politik lintas fraksi di DPR.
Dalam situasi ini, Golkar, Gerindra, dan PKB menjadi tiga kekuatan politik yang sikapnya patut diperhatikan.
Syarat Angka Belum Terpenuhi
Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR.
Keputusan untuk mengajukan pendapat tersebut juga harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Dengan jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang, sidang paripurna harus dihadiri sedikitnya 387 anggota agar memenuhi kuorum.
Jika seluruh 387 anggota hadir, setidaknya 258 anggota harus menyetujui pengajuan pendapat tersebut.
Sementara itu, gabungan Fraksi PDI-P yang memiliki 110 kursi, NasDem 69 kursi, PKS 53 kursi, dan PAN 48 kursi baru mencapai 280 kursi.
Artinya, empat fraksi tersebut belum cukup untuk memastikan kuorum kehadiran.
Bahkan, apabila PKB dengan 68 kursi bergabung, jumlahnya baru mencapai 348 kursi.
Dukungan tambahan dari fraksi lain masih diperlukan.
Persoalannya bukan hanya jumlah anggota yang mendukung, tetapi juga kehadiran anggota dalam sidang paripurna dan jumlah suara persetujuan yang diperoleh.
Golkar, Gerindra, dan PKB di Titik Penentu
Kondisi tersebut menempatkan Golkar, Gerindra, dan PKB dalam posisi strategis.
Golkar memiliki 102 kursi, Gerindra 86 kursi, sedangkan PKB menguasai 68 kursi di DPR.
Ketiganya memiliki kekuatan yang cukup besar untuk memengaruhi perhitungan dukungan politik.
Dari sisi kuorum, ketidakhadiran 194 anggota DPR sudah cukup untuk menggagalkan persidangan.
Gabungan PDI-P, NasDem, PKS, dan PAN masih membutuhkan sedikitnya 107 anggota tambahan untuk mencapai 387 orang.
Jika ditambah PKB, kekurangannya menjadi 39 anggota. Dengan demikian, Demokrat yang memiliki 44 kursi dapat mencukupi kekurangan tersebut apabila seluruh anggotanya hadir.
Sementara itu, Golkar maupun Gerindra jika berdiri sendiri belum cukup untuk melengkapi 280 kursi empat fraksi tersebut.
Perhitungan ini menunjukkan bahwa dukungan beberapa fraksi besar, bukan hanya satu fraksi, dapat menentukan terpenuhi atau tidaknya kuorum.
Golkar: HMP Dinilai Relevan, tetapi Belum Menjadi Sikap Fraksi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan instrumen yang relevan untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA terkait persyaratan pendidikan Gibran.
Menurut dia, DPR dapat menggunakan hak konstitusional tersebut untuk merespons perkembangan hukum yang berkaitan dengan pencalonan wakil presiden.
Doli menyampaikan bahwa HMP lebih relevan dibandingkan hak angket untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Meski demikian, pandangan itu merupakan pendapat pribadi Doli dan belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi Fraksi Golkar.
Sebelumnya, pada Oktober 2026, Golkar juga sempat berbeda pandangan dengan PKB mengenai pembentukan panitia khusus (pansus). Golkar mendorong DPR meminta penjelasan KPU terkait persoalan administrasi pencalonan Gibran.
Gerindra Belum Bersikap
Sementara itu, Fraksi Gerindra belum menentukan sikap resmi mengenai wacana pemakzulan Gibran.
Ketua Komisi III DPR yang juga merupakan petinggi Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa pengajuan hak angket maupun HMP merupakan hak konstitusional anggota DPR.
“Ya, pemakzulan silakan saja. Teman-teman kan memiliki hak untuk mengusulkan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, pernyataan Habiburokhman tidak serta-merta menunjukkan Gerindra telah mendukung usulan pemakzulan.
Partai tersebut masih akan membahas persoalan ini secara internal. Rapat Fraksi Gerindra dijadwalkan berlangsung pada 10 atau 11 November 2026 untuk menentukan sikap resmi terhadap perkembangan tersebut.
PKB: Mengkaji Hak Angket dan HMP
Adapun PKB masih mengkaji langkah yang akan ditempuh setelah terbitnya putusan MA.
Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan partainya mempertimbangkan secara serius penggunaan hak angket. Menurut dia, DPR memiliki tiga instrumen untuk merespons persoalan tersebut, yakni hak interpelasi, hak angket, dan HMP.
“Hak interpelasi, hak angket, dan HMP tidak mesti saling beriringan, bisa berdiri sendiri masing-masing hak tersebut. Pasca-putusan MA, PKB sedang mengkaji secara serius opsi penggunaan hak angket di DPR,” ujar Khozin.
Sebelumnya, anggota Fraksi PKB Eka Widodo juga mengusulkan pembentukan pansus untuk menindaklanjuti putusan MK.
Namun, usulan tersebut merupakan pandangan anggota DPR dan belum menjadi keputusan resmi fraksi.
Hingga 9 November 2026, PKB belum mengumumkan sikap kelembagaannya mengenai penggunaan hak angket maupun HMP.
Proses Politik Belum Berjalan Resmi
Di luar sikap masing-masing fraksi, proses kelembagaan DPR juga belum dimulai. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembicaraan mengenai tindak lanjut putusan MA masih berlangsung secara informal lintas fraksi.
Rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) belum digelar. Pimpinan DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan mekanisme pembahasan lebih lanjut.
Dengan demikian, pembukaan Masa Persidangan II pada 10 November belum berarti usulan pemakzulan langsung masuk agenda paripurna.
Jalan panjang sebelum pemakzulan
- Jika nantinya DPR menyetujui pendapat mengenai dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden, DPR harus meneruskan permintaan pemeriksaan kepada MK.
- Mahkamah memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.
- Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dilanjutkan dengan paripurna DPR untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
- MPR kemudian wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan.
- Pada tahap akhir, MPR harus memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota dan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir.
Selain itu semua, presiden atau wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang tersebut.
Artinya, putusan MK tidak otomatis memberhentikan seorang wakil presiden karena masih ada tahapan konstitusional yang harus diselesaikan di DPR dan MPR.
Persoalan ijazah
Persoalan ini bermula dari putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan surat tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri Gibran yang setara dengan SMA.
Pada 7 Oktober 2026, Gibran menyatakan dirinya lulus SMA dan menjelaskan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura.
Menunggu Sikap Tiga Fraksi
Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh beberapa hal.
Pertama, hasil rapat internal Gerindra pada 10 atau 11 November serta keputusan resmi Golkar dan PKB.
Kedua, jadwal rapat pimpinan dan Bamus DPR yang akan menentukan mekanisme pembahasan aspirasi tersebut.
Ketiga, penerbitan salinan lengkap putusan MA yang masih ditunggu pimpinan DPR. Ketiga perkembangan ini akan memperlihatkan apakah wacana pemakzulan dapat bergerak dari komunikasi politik menjadi proses konstitusional.
Kritik keras dari pendukung Jokowi
Terpisah, Relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum All Cipayung Nusantara David Pajung menuduh upaya pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai “pembegalan konstitusi.” David menilai upaya pemakzulan melalui DPR sama saja membegal hasil pemilihan langsung.
“DPR RI punya hak untuk menyatakan pendapat, tetapi misalnya kalau diarahkan ke proses pemakzulan itu kita menganggap itu begal konstitusi, membegal hasil pemilihan langsung,” kata David Pajung dalam program “Kompas Petang” KompasTV, Senin (9/11/2026).
David Pajung mengeklaim pemakzulan tidak bisa dilakukan karena tidak ada bukti Gibran melakukan pelangaran berat sebagaimana termuat dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945.
Mengenai suket, David Pajung menyebut kontroversi pendidikan Gibran sebatas masalah “administratif.”
Sedangkan untuk pemakzulan, David menyebut pasal 7 UUD 1945 menekankan tindakan itu hanya bisa dilakukan jika Gibran terbukti melakukan tindakan seperti mengkhianati negara dan korupsi.
Sumber: Golkar, Gerindra, PKB: Tiga Fraksi yang Menentukan Nasib Pemakzulan Gibran