Indonesia Menyapa, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Program ini dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Pemerintah juga berharap MBG dapat membantu menekan masalah kekurangan gizi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo pada 20 Oktober 2026, jangkauan program MBG menunjukkan perkembangan besar.
Per 30 September 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Meski demikian, besarnya jangkauan program tidak lepas dari berbagai persoalan.
Sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa menjadi perhatian masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah melakukan penutupan terhadap ribuan dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, maupun persyaratan operasional.
Puluhan Juta Warga Jadi Penerima Manfaat
Sejak pertama kali dijalankan pada Januari 2025, MBG terus diperluas ke berbagai daerah.
Pemerintah membangun dan mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat pengolahan serta distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Keberadaan dapur tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan program karena berhubungan langsung dengan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat.
Pada akhir September 2026, jumlah SPPG yang beroperasi mencapai 27.486 unit.
Pemerintah juga mulai menguji coba sistem penyajian MBG secara prasmanan di sejumlah daerah untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan dan mengurangi persoalan dalam distribusi makanan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 5.000 SPPG mulai menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026.
Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setelah melalui evaluasi di lokasi percontohan.
Perkembangan ini memperlihatkan besarnya skala program MBG dalam waktu kurang dari dua tahun sejak diluncurkan.
Namun, perluasan layanan juga menuntut kesiapan infrastruktur, tenaga pengolah makanan, pengawasan kualitas bahan baku, serta distribusi yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Perkembangan Jumlah SPPG
Mengutip dari Badan Geospatial dan Informatika, berikut perkembangan jumlah SPPG dari awal peluncuran Program MBG hingga September 2026.
Jumlah SPPG telah berkembang dari 190 unit menjadi sekitar 27 ribu unit sejak program MBG diluncurkan.
- Januari 2025, awal peluncuran 190 unit
- Akhir Desember 2025, 19.188 unit
- 29 Mei 2026, sudah beroperasi 27.208 unit
- Awal September 2026, total dapur 27.022 unit
Kasus Keracunan MBG
Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan yang dikutip Associated Press (AP), hingga awal September 2026, jumlah korban yang mengalami dugaan keracunan terkait MBG telah mencapai dari 50.059 orang dalam 560 kejadian.
Angka ini merupakan jumlah korban, bukan jumlah kejadian keracunan.
Jumlah korban tidak sama dengan jumlah kasus atau kejadian. Satu kejadian keracunan massal dapat melibatkan ratusan orang.
Angka antarinstansi juga bisa berbeda karena metode pencatatan, periode, dan kriteria pelaporan yang tidak sama.
Dugaan Keracunan MBG di Pati, 230 Siswa Terdampak
Di tengah perluasan program, kasus dugaan keracunan MBG kembali menjadi perhatian publik.
Salah satu kasus yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada September 2026.
Sebanyak 230 siswa dari SMP Negeri 1 Gembong dan MTs Negeri 3 Pati dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Jumlah tersebut terdiri atas 103 siswa SMP Negeri 1 Gembong dan 127 siswa MTs Negeri 3 Pati.
Para siswa mulai mengeluhkan diare sejak Selasa (8/9/2026) malam hingga Rabu (9/9/2026).
Sejumlah siswa kemudian mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan setelah keluhan bertambah.
Pihak sekolah juga melaporkan adanya keterlambatan pengiriman makanan.
Di SMP Negeri 1 Gembong, makanan yang biasanya tiba sekitar pukul 10.30 WIB dilaporkan datang sekitar pukul 11.30 WIB.
Sementara di MTs Negeri 3 Pati, makanan disebut baru tiba sekitar pukul 12.00 WIB.
Kasus tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi terhadap SPPG terkait, termasuk pemeriksaan standar operasional prosedur, perizinan, serta kelayakan higiene dan sanitasi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan bahwa hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menentukan tindak lanjut.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa makanan yang dibagikan kepada anak-anak harus memenuhi standar keamanan yang ketat.
Proses pengolahan dan pengiriman perlu memperhatikan waktu, suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, serta kondisi makanan sebelum dikonsumsi.
Penutupan SPPG
Menurut laporan Katadata pada 4 September 2026 yang mengutip Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), sekitar 1.700 SPPG telah ditutup permanen sejak program MBG diluncurkan pada Januari 2025.
Per 7 September 2026 sebanyak 1.999 SPPG ditutup sementara karena belum memenuhi persyaratan SLHS.
SLHS adalah singkatan dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Sertifikat ini merupakan bukti tertulis resmi dari pemerintah (melalui Dinas Kesehatan atau instansi terkait) yang menyatakan bahwa suatu Tempat Pengolahan Pangan (seperti restoran, katering, depot air minum, atau dapur usaha) telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kebersihan serta kesehatan pangan olahan siap saji.
SPPG Baru Prioritas Kalangan Pondok Pesantren
Terkini pemerintah memastikan aktivasi Satuan Pelayanan Program Bergizi (SPPG) baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Pulau Jawa akan dimulai pada akhir Oktober 2026.
Pelaksanaan tahap ini diprioritaskan bagi kalangan pondok pesantren dengan sistem pendataan langsung untuk menutup celah perantara atau makelar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan bahwa persiapan operasional dapur di Pulau Jawa dijadwalkan bergulir pada pekan keempat bulan ini setelah perampungan fase awal di luar Jawa.
“Memang Pulau Jawa akan mulai dilaksanakan akhir Oktober ini, minggu keempat ya. Jadi diperkirakan tanggal 25-an lah ya, Pak? Akhir Oktober ini untuk Pulau Jawa ya, terutama pondok dan lain-lain yang banyak,” kata Zulkifli dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Zulhas menegaskan pengajuan data pondok pesantren kini diserahkan langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa melalui pihak ketiga.
Langkah itu diambil untuk mencegah praktik pungutan tidak resmi maupun manipulasi daftar penerima manfaat.
“Jadi tidak ada perantara, tidak ada makelar ya. Langsung data dari pondok, langsung BGN, enggak ada lagi lagu lama, enggak ada yang ada lagu baru yang tertib,” ujar Zulkifli.
Selain pembenahan jalur distribusi, pemerintah juga mengubah skema insentif dapur SPPG dari tarif tetap menjadi berbasis volume untuk menjaga mutu sajian.
Skema baru menetapkan biaya operasional sebesar Rp2.000 per porsi demi menghindari penyusutan porsi santap para penerima manfaat.
“Dulu itu dihitung Rp6 juta flat, tiap SPPG Rp6 juta. Mau berapa pun Rp6 juta, sehingga bisa mengurangi porsi makanan,” ucap Zulkifli.
Sebelum menyasar Pulau Jawa, pemerintah telah menyelesaikan aktivasi 480 SPPG di kawasan 3T wilayah Indonesia Timur pada tahap pertama.
Program kemudian dilanjutkan dengan pengaktifan 980 SPPG baru di Sumatra, Kalimantan, dan Bali sejak 14 Oktober 2026.
Di kesempatan yang sama, Kepala BGN Sudaryono menyatakan pengawasan ketat terhadap seluruh operasional dapur terus ditingkatkan bersama satgas pemerintah daerah, termasuk audit higienitas dan pemantauan fasilitas pengolahan limbah.
“Artinya kita benahi semua ya, ketaatan dari SOP. SOP dari mulai relawannya, SOP dari kepala dapurnya, kemudian dari mitra yayasannya, termasuk bagaimana konflik mitra yayasan itu juga kita akomodir ya,” pungkasnya.
Sumber: 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Kasus Keracunan MBG Terus Berulang Hingga Pembukaan SPPG di Ponpes