Indonesia Menyapa, Jakarta — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana evaluasi terhadap kinerja kabinet kembali menjadi perhatian.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai momentum tersebut menjadi waktu yang wajar bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri, termasuk membuka opsi melakukan reshuffle kabinet.
“Evaluasi bukan tanda pemerintahan gagal, tetapi bagian dari upaya memastikan pemerintahan semakin efektif. Dua tahun sudah cukup untuk melihat siapa yang bekerja, siapa yang berlari, dan siapa yang masih sibuk beradaptasi,” kata Arifki dalam pesan yang diterima, Selasa (1/9/2026).
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu mengatakan hasil survei dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan Presiden dalam mengevaluasi kinerja kabinet dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan.
Meski demikian, ia menilai survei bukan satu-satunya indikator dalam menentukan kinerja seorang menteri.
“Rapor menteri bukan hanya angka survei. Tetapi survei memberi gambaran bagaimana masyarakat melihat kerja pemerintah,” ujarnya.
Menurut Arifki, Presiden juga perlu melihat kemampuan menteri dalam menerjemahkan visi pemerintahan menjadi kebijakan yang konkret dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Dia mengatakan dinamika politik dan tuntutan publik bergerak cepat. Karena itu, menteri dinilai tidak cukup hanya menjadi representasi partai politik pendukung pemerintah.
“Menteri hari ini tidak cukup hanya pintar di belakang meja. Menteri harus mampu menjelaskan kepada rakyat apa yang dikerjakan pemerintah dan apa manfaatnya,” katanya.
Arifki menilai kinerja para menteri memiliki konsekuensi politik terhadap Presiden Prabowo.
Menurutnya, keberhasilan seorang menteri dalam menjalankan program pemerintah dapat ikut memperkuat citra pemerintahan. Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan program juga berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden.
“Poin menteri masuk ke Prabowo, tetapi beban menteri juga kembali ke Prabowo. Karena itu, Presiden membutuhkan figur yang memahami visi, prioritas, dan ritme pemerintahannya,” ujar Arifki.
Dia menilai program-program pemerintahan Prabowo sudah memiliki arah yang cukup jelas.
Persoalannya, dikatakan Arifki, adalah bagaimana seluruh jajaran kabinet mampu menerjemahkan arah tersebut secara konsisten menjadi kebijakan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, reshuffle dapat menjadi salah satu momentum bagi Presiden untuk memperkuat kabinet sekaligus memastikan seluruh menteri memiliki kecepatan dan pemahaman yang sama terhadap agenda pemerintahan.
“Kalau setelah dua tahun masih ada yang belum memahami arah Presiden, pertanyaannya sederhana: kita terus memberi waktu untuk belajar atau mencari pemain yang sejak awal sudah siap bermain?” ujar Arifki.
Lebih lanjut, Arifki mengingatkan agar reshuffle tidak semata-mata dipandang sebagai bongkar-pasang jabatan ataupun manuver politik.
Menurutnya, apabila reshuffle dilakukan, Presiden perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kinerja, kompetensi, integritas, kemampuan komunikasi, hingga penerimaan publik.
“Reshuffle jangan hanya bongkar-pasang kursi. Reshuffle harus menjadi upgrade kabinet,” tegasnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Arifki menilai Presiden membutuhkan kabinet yang semakin cepat bekerja, solid, dan mampu menjaga kepercayaan publik.
Dia mengatakan dua tahun pertama pemerintahan seharusnya sudah cukup untuk melihat kemampuan masing-masing menteri dalam menjalankan tugas.
“Tahun pertama membangun tim, tahun kedua melihat siapa yang benar-benar bekerja, dan tahun ketiga harus menghasilkan. Presiden tidak sekadar membutuhkan orang untuk mengisi kursi, tetapi pemain yang mampu membantu memenangkan pertandingan,” pungkas Arifki.
Sumber: Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengamat Singgung Momentum Evaluasi Kabinet