Indonesia Menyapa, Jakarta — Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong penguatan kolaborasi multipihak untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kedua asosiasi besar ini mengusulkan pembentukan protokol bersama guna mempercepat proses pemadaman api di lapangan.
Protokol tersebut dinilai penting untuk memastikan tim pemadam, baik dari perusahaan maupun instansi terkait, mendapatkan akses cepat menuju titik api tanpa hambatan sosial atau administratif.
Ketua Umum APHI, Soewarso, menegaskan kecepatan respons pada jam-jam pertama sangat menentukan keberhasilan pemadaman, terutama di lahan gambut.
“Api tidak mengenal batas administrasi maupun batas konsesi. Ketika ditemukan kebakaran di sekitar wilayah operasional, tindakan cepat harus dilakukan agar api tidak berkembang menjadi kebakaran besar,” ujar Soewarso dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).
Soewarso juga meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait upaya pemadaman oleh pihak perusahaan.
Ia menegaskan tindakan tersebut murni merupakan upaya darurat untuk melindungi keselamatan manusia dan lingkungan, bukan untuk mengambil alih atau menguasai lahan masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan bahwa perusahaan perkebunan sawit terus memperkuat kesiapsiagaan melalui patroli rutin, pemantauan titik panas (hotspot), hingga penyediaan regu pemadam dan alat berat.
Namun, Eddy menekankan peralatan canggih tersebut tidak akan efektif jika tim pemadam terhambat akses menuju lokasi.
“Personel dan peralatan pemadaman hanya akan efektif apabila dapat segera mencapai titik api. Kolaborasi dan keterbukaan akses menjadi kunci. Jangan sampai waktu kritis hilang akibat kesalahpahaman,” tegas Eddy.
Sebagai langkah konkret, GAPKI mendorong setiap desa yang rawan karhutla memiliki sistem mitigasi yang terstruktur.
Sistem tersebut meliputi:
- penyediaan nomor kontak darurat yang siaga 24 jam
- penerapan jalur komunikasi satu pintu
- penyusunan peta akses pemadaman dan titik sumber air
- serta daftar personel yang dapat dihubungi segera ketika ditemukan kebakaran
APHI dan GAPKI pun meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera memfasilitasi penyusunan protokol kolaboratif ini sebelum memasuki puncak musim kemarau.
Melalui koordinasi sejak dini, diharapkan tidak ada lagi penolakan dari masyarakat terhadap upaya pemadaman darurat, sehingga api dapat dikendalikan sebelum menjadi bencana kabut asap yang merugikan semua pihak.
Titik Api di Kalsel Naik
Titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan kembali mengalami peningkatan setelah sempat turun signifikan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan jumlah hotspot di Kalsel sempat mencapai 157 titik pada 21 Agustus 2026.
Jumlah tersebut kemudian turun menjadi 11 titik pada malam 22 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 WIB.
“Dari 157 turun menjadi 11, hari ini 44,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).
Menurut Raja Juli, puluhan hotspot tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kalsel.
Di antaranya:
- Kabupaten Banjar
- Kota Banjarbaru
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Kabupaten Tapin
Dalam peninjauan tersebut, Raja Antoni juga menemukan kondisi lahan gambut yang masih mengeluarkan asap meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat.
Lokasi yang ditinjau berada di area non-kawasan yang berbatasan dengan hutan lindung.
Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 36 hektare.
Raja Juli menjelaskan karakter lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan secara menyeluruh.
Pasalnya, bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali memicu kebakaran apabila tidak ditangani hingga tuntas.
“Oleh karena itu pekerjaan ini harus dilakukan secara detail agar tidak ada muncul api lagi,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemadaman karhutla tidak cukup hanya dengan memastikan api di permukaan telah hilang.
Penanganan harus dilakukan hingga titik-titik yang masih menyimpan bara di dalam lahan gambut.
Raja Juli mengatakan penurunan hotspot di Kalsel sebelumnya tidak terlepas dari operasi gabungan yang dilakukan pemerintah dan sejumlah unsur terkait.
Operasi tersebut melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, serta BNPB.
Selain pengerahan personel di darat, pemerintah juga melakukan operasi udara untuk membantu pemadaman.
Dalam satu hari, operasi water bombing dilakukan sebanyak 176 kali.
“Sekali lagi efektif untuk menurunkan titik panas di Kalimantan Selatan ini,” ujar Raja Juli.
Meski hotspot sempat turun, dia meminta seluruh pihak tidak mengendurkan kewaspadaan.
Menurutnya, ancaman karhutla masih perlu diantisipasi karena fenomena El Nino masih berlangsung dan diperkirakan mencapai puncaknya pada September.
Karena itu, Raja Juli mengingatkan masyarakat maupun perusahaan agar tidak menggunakan api dalam membuka atau membersihkan lahan.
“Jangan ada lagi petani, atau perusahaan yang melakukan land clearing dengan cara membakar,” pungkas dia.
Sumber: Asosiasi Pengusaha Hutan-Kelapa Sawit Usul Pembentukan Protokol Bersama Percepat Pemadaman Karhutla