Indonesia Menyapa, Jakarta – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Tempo Doeloe, Balaikota DKI Jakarta, Selasa (23/6/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi, koordinasi, serta menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta, para Pejabat Administrator Kanwil BPN DKI Jakarta, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para pemangku kepentingan terkait. Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Lingkungan Hidup (PLH) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Kurniawan.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, menegaskan pentingnya pelaksanaan Reforma Agraria sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional. “Pelaksanaan Reforma Agraria ini adalah untuk mendukung Asta Cita Bapak Presiden yang ke-2 dan ke-6, salah satunya adalah swasembada pangan dan membangun dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, Reforma Agraria merupakan salah satu instrumen strategis dalam menciptakan pemerataan akses terhadap tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di DKI Jakarta. Kolaborasi dan kesamaan pemahaman antar anggota GTRA menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
“Diharapkan dalam Rapat Koordinasi ini tercapai sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan antar lembaga guna memastikan terwujudnya tujuan reforma agraria di provinsi DKI Jakarta,” ungkap Erry Juliani Pasoreh.
Selain agenda koordinasi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi pemaparan materi dari perwakilan Bank Tanah yang membahas peran dan dukungan Bank Tanah dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Pemaparan tersebut memberikan gambaran mengenai potensi sinergi antarinstansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah guna mendukung program Reforma Agraria yang berkelanjutan.
Rapat koordinasi dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan seluruh peserta untuk membahas berbagai strategi pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi DKI Jakarta.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh anggota GTRA dan stakeholder terkait dapat semakin memperkuat sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama dalam menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria Tahun Anggaran 2026. Dengan dukungan seluruh pihak, program Reforma Agraria di Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat berjalan secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.