Indonesia Menyapa, Jakarta — Setelah sempat terjadi pemadaman listrik di sebagian wilayah Pulau Sumatra pada bulan Mei lalu, kini pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa pekan lalu.
Atas peristiwa tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menuai kritik hingga disarankan mundur dari jabatannya.
Pemadaman listrik dinilai merugikan masyarakat. Termasuk para peternak ayam di Jawa Tengah.
Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah, Susilo, menyebut pemadaman listrik yang terjadi akhir-akhir ini membuat angka kematian anakan ayam atau deplesi cukup tinggi.
Ia menjelaskan, anakan ayam membutuhkan banyak cahaya listrik secara intensif saat masa brooding atau fase pemeliharaan awal anak ayam yang baru menetas.
Dari aduan yang ada, tingkat kematian yang sudah dilaporkan mencapai 50 persen dari total populasi.
“Harga DOC (anakan ayam) harganya bisa 6 ribu per ekor, kalau matinya 1 ribu ekor saja udah Rp6 juta sendiri,” ungkapnya kepada Tribun Jateng, Jumat (19/6/2026).
Di Kota Bandung, Jawa Barat, pemadaman listrik juga membuat penjual ikan hias merugi jutaan rupiah.
Seorang penjual, Omis Rizki Setiawan, mengatakan pemadaman listrik telah mengakibatkan 10 kilogram ikan koi mati.
“Tadi pagi 10 kilogram ikan koi mati soalnya ikan itu baru datang. Untuk 1 kilogram itu isi 4 ekor, jadi kalau 10 kilogram berarti total ada 40 ekor yang mati,” ujarnya kepada Tribun Jabar, Minggu (21/6/2026).
Total kerugian kematian ikon koi mencapai Rp 1,5 juta.
“Ikan kaviat harganya mulai dari Rp 15 ribu per ekor, yang mati ada 70 ekor. Jadi total kerugian sekitar Rp 3,5 juta,” kata Omis.
Dirut PLN Diminta Mundur
Menanggapi hal tersebut, aktivis yang juga mantan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, menilai pemadaman listrik merupakan bukti lemahnya kepemimpinan dan tata kelola di tubuh PT PLN (Persero).
Alumni Universitas Negeri Riau itu menegaskan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, harus bertanggung jawab secara penuh dan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurut Kaharuddin, permintaan maaf kepada masyarakat merupakan langkah yang wajar, namun tidak cukup menjawab kerugian yang dialami masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian layanan dan jaminan bahwa kejadian serupa tidak terus berulang. Karena itu, Dirut PLN harus bertanggung jawab secara moral dan profesional atas peristiwa ini,” ujar Kaharuddin kepada Tribunnews.com melalui pesan WhatsApp, Minggu (21/6/2026).
Ia menegaskan listrik bukan sekadar komoditas, melainkan infrastruktur strategis yang menopang aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan, industri, UMKM, hingga berbagai sektor ekonomi nasional.
“Karena itu, harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari pimpinan tertinggi perusahaan,” lanjutnya.
Kaharuddin juga menilai gangguan yang berulang menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar terkait manajemen risiko, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan mitigasi dalam menghadapi berbagai potensi gangguan pada sistem kelistrikan nasional.
“BUMN strategis harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kemampuan teknokratis yang kuat, kepemimpinan yang efektif, serta sensitivitas tinggi terhadap kepentingan masyarakat.”
“Jika gangguan besar terus berulang dan masyarakat terus dirugikan, maka pergantian kepemimpinan merupakan sesuatu yang wajar untuk dipertimbangkan,” katanya.
Dirut PLN Minta Maaf
Dirut PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Darmawan memastikan PLN terus bekerja mempercepat pemulihan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kembali normal.
Menurut Darmawan, PLN memahami berbagai kesulitan yang dialami masyarakat akibat gangguan sistem kelistrikan tersebut dan memastikan melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan.
“PT PLN (Persero) ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini,” ujar Darmawan saat konferensi pers, Sabtu (20/6/2026).
Darmawan mengungkapkan, PLN juga mulai memasok batu bara kalori menengah atau medium rank coal mulai disalurkan ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa.
Langkah itu dilakukan perusahaan untuk memperkuat pasokan energi primer pembangkit listrik, sekaligus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Ia mengatakan pasokan batu bara disalurkan baik ke PLTU milik PLN maupun pembangkit milik mitra perusahaan atau Independent Power Producer (IPP).
YLKI Minta PLN Transparan
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga meminta PT PLN (Persero) memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah.
Ketua YLKI, Niti Emiliana menegaskan konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai gangguan pasokan listrik, termasuk estimasi waktu pemulihan layanan.
“PLN perlu memberikan hak informasi pada konsumen terkait penyebab pemadaman dan waktu pemulihan,” kata Niti Emilia saat dihubungi Tribunnews.com dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat.
Menurut YLKI, pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah harus menjadi perhatian serius karena listrik telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Pemadaman listrik juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik.
“Gangguan teknis memang dapat terjadi, namun konsumen tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung dampaknya,” ujarnya.
YLKI juga mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan nasional untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Menurut Niti, evaluasi tersebut perlu mencakup aspek pembangkit, jaringan distribusi, hingga sistem mitigasi risiko yang dimiliki perusahaan.
“PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem kelistrikan, baik dari sisi pembangkit, jaringan, maupun mitigasi risiko, agar kejadian serupa tidak berulang,” katanya.
Selain itu, YLKI meminta pemerintah tidak hanya bersikap reaktif dalam menangani persoalan kelistrikan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
“Pemerintah juga perlu turun tangan memastikan persoalan kelistrikan ditangani secara serius dan tidak hanya bersifat reaktif,” lanjut Niti.