Indonesia Menyapa, Jakarta — Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa Tommy Kurniawan meminta publik menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara objektif dan berimbang. Adapun Garda Bangsa merupakan organisasi sayap yang dimiliki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut Tommy, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG tidak bisa dijadikan alasan untuk menyimpulkan program tersebut gagal, mengingat banyak negara lain juga mengalami kendala serupa pada tahap awal pelaksanaannya.
Politisi PKB itu mencontohkan Jepang, Finlandia, India, hingga Inggris yang sempat menghadapi berbagai persoalan ketika menjalankan program pemenuhan gizi bagi pelajar dan masyarakat.
“Terkait program MBG yang menjadi perhatian publik, harus dilihat secara objektif dan berimbang,” kata Tommy kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Jepang, dikatakan Tommy, pernah menghadapi persoalan serius dalam program makan sekolah akibat kondisi darurat pangan dan kasus keracunan massal.
Namun seiring waktu, negara tersebut mampu memperbaiki sistem pengelolaan hingga menjadi salah satu model terbaik di dunia.
Menurut dia, Finlandia juga sempat menghadapi penolakan karena dianggap membebani anggaran negara sebelum akhirnya berhasil dijalankan secara luas.
Sementara di India, program Mid-Day Meal Scheme yang menjangkau lebih dari 100 juta anak juga pernah diwarnai kasus keracunan makanan dan persoalan tata kelola anggaran.
“Negara-negara tersebut pada akhirnya mampu memperbaiki sistem pengolahan, distribusi, hingga tata kelola anggaran sehingga programnya berjalan baik dan mendapat apresiasi masyarakat,” ujarnya.
Tommy menilai Indonesia yang baru sekitar satu tahun menjalankan MBG masih berada dalam fase penyesuaian dan penyempurnaan.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak mengawal program tersebut agar berbagai persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki.
Selain MBG, Tommy juga memberikan apresiasi terhadap berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya telah dijalankan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Program-program tersebut antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, pemerataan pendidikan melalui sekolah rakyat, hingga MBG.
Menurut Tommy, manfaat program MBG telah dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Dia mencontohkan banyak keluarga petani, pedagang keliling, buruh harian, hingga pekerja serabutan yang terbantu karena kebutuhan gizi anak-anak mereka menjadi lebih terjamin.
“Inilanfaat besar yang dirasakan masyarakat karena bisa membantu memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan baik,” katanya.
Meski demikian, Tommy menegaskan kritik terhadap program pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari demokrasi.
Namun, dia berharap kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penolakan semata, melainkan juga disertai solusi yang dapat membantu penyempurnaan program.
Tommy berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dapat ikut mengawal program-program pemerintah agar tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia unggul dapat tercapai.
“Kritik yang positif menjadi vitamin bagi pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan programnya,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyatakan, terdapat penghematan anggaran sekitar Rp 70 triliun dari hasil evaluasi dan penyisiran tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efisien.
Hal tersebut disampaikan Saan usai menggelar audiensi tertutup untuk mendengarkan tuntutan dari perwakilan mahasiswa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
“Jadi tadi kita sudah banyak dapat masukan dari teman-teman mahasiswa. Ada yang dijawab secara langsung, terutama terkait dengan soal MBG,” kata Saan.
Saan mengungkapkan, dalam pertemuan tertutup tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad langsung merespons tuntutan mahasiswa dengan menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, melalui sambungan telepon.
Ia menuturkan, dalam komunikasi tersebut disampaikan bahwa adanya efisiensi anggaran untuk MBG dalam jumlah fantastis.
“Tadi Pak Dasco komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nanik, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBGini sekitar 70 triliunan,” ucap Saan.
Saan menjelaskan, angka Rp 70 triliun tersebut didapatkan setelah pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program di lapangan.
“Dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Audiensi ini digelar saat mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR. Mereka di antaranya Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO).