Indonesia Menyapa, Jakarta — Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Jhon Gobay, meminta Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan menghadirkan Kapolri, Dankor Brimob, dan aparat keamanan lainnya guna membahas solusi penanganan konflik di Papua Tengah.
Menurut Jhon, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) semestinya menjadi instrumen percepatan pembangunan dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, bukan justru diwarnai konflik berkepanjangan.
“DOB itu percepatan pembangunan, bukan percepatan kekerasan,” kata Jhon kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarya, Senin (25/5/2026).
Ia menilai konflik yang terus berlangsung sejak 2019 telah menimbulkan dampak sosial yang serius bagi masyarakat Papua Tengah.
Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah meningkatnya jumlah pengungsi dan anak-anak yang putus sekolah akibat situasi keamanan yang tidak kondusif.
“Dampaknya anak-anak putus sekolah,” katanya.
Selain itu, Jhon juga menyoroti kondisi para pengungsi yang dinilai hidup dalam keterbatasan.
Menurutnya, bantuan pemerintah memang kerap diberikan, namun tidak berlangsung secara rutin sehingga kebutuhan dasar masyarakat tidak selalu terpenuhi.
“Pemerintah membantu sering, tapi kan tidak rutin. Kalau mereka tinggal di kampungnya, mereka pasti rutin dapat makanan,” ujarnya.
Ia mengatakan korban dalam konflik tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat sipil, tetapi juga kelompok bersenjata dan aparat keamanan.
Namun demikian, masyarakat sipil disebut menjadi pihak yang paling terdampak karena kerap mendapat stigma sebagai bagian dari kelompok separatis.
“Kadang masyarakat ini menjadi tempat para pihak men-judge mereka OPM. Padahal mereka masyarakat sipil,” ujarnya.
Menurut Jhon, konflik yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir memaksa banyak warga meninggalkan kampung halaman mereka menuju daerah lain seperti Mimika dan Nabire.
Padahal, kata dia, masyarakat sebenarnya tidak ingin hidup di pengungsian karena memiliki tanah, kebun, dan rumah di daerah asal mereka.
“Mereka enggak mau ngungsi karena mereka punya tanah, kebun, rumah di tanahnya sendiri,” pungkasnya.