Indonesia Menyapa, Moskow — Saat pemerintah Asia Tenggara berupaya mencari jalan keluar dari krisis energi akibat Perang Iran, Uni Eropa giat mendesak negara-negara di kawasan untuk tidak membeli energi dari Rusia.
Meskipun telah bertahun-tahun dikenai sanksi Barat, Rusia tetap menjadi salah satu pemasok energi terbesar di panggung global.
Betapapun juga, Rusia adalah eksportir minyak terbesar kedua di dunia, setelah Arab Saudi, dan eksportir gas terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Letak geografis Rusia memungkinkannya mengekspor energinya tanpa harus melewati Selat Hormuz, yang saat ini terganggu oleh perang AS-Israel melawan Iran.
Minggu lalu, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas memperingatkan negara-negara Asia Tenggara agar tidak beralih ke minyak Rusia. Setelah bertemu dengan menteri luar negeri dari Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Brunei, Kallas mengatakan bahwa peningkatan pembelian minyak Rusia akan membantu Moskow membiayai perang di Ukraina.
Kallas juga menekankan bahwa UE tidak berusaha menghukum pemerintah atau perusahaan Asia Tenggara secara langsung, melainkan berharap bahwa pihak terkait dapat mengurangi pendapatan minyak Rusia.
Namun, peringatan yang muncul di tengah ancaman terhadap ketahanan energi dan produksi pangan yang dihadapi sejumlah ibu kota di Asia Tenggara telah mengaburkan dampak diplomatis dari perang di Ukraina.
“Dihadapkan pada krisis energi parah yang dapat mengguncang perekonomian dan memicu protes di jalanan, beberapa pemerintah Asia Tenggara akan memprioritaskan pasokan minyak daripada apa yang mereka anggap sebagai konflik jauh yang tidak memiliki kepentingan langsung bagi mereka,” kata Ian Storey, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, kepada DW.
Indonesia dan Filipina membeli minyak Rusia
Asia Tenggara mengonsumsi sekitar 5 juta barel minyak per hari tetapi hanya memproduksi sekitar 2 juta barel, sehingga terpaksa membeli sisanya di pasar energi global. Sebagian besar impor minyaknya berasal dari Timur Tengah.
Indonesia mengumumkan pekan lalu akan mengimpor sekitar 150 juta barel minyak mentah Rusia tahun ini, setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow.
Filipina, yang dianggap sebagai sekutu AS di kawasan, menerima kiriman minyak mentah Rusia pada bulan Maret. Ini menjadi kiriman pertama dalam lima tahun terakhir. Manila juga meminta Washington untuk memperpanjang pengecualian sanksi, untuk memungkinkan pembelian lanjutan.
Thailand telah menjajaki cara-cara untuk mendapatkan pupuk dan produk pertanian lainnya dari Rusia, sementara Vietnam mencari pasokan bahan bakar alternatif setelah China dan Thailand membatasi ekspor bahan bakar olahan mereka. Vietnam bergantung pada China dan Thailand untuk lebih dari 60% kebutuhan bahan bakar jetnya.
Impor minyak anjlok ke level di tahun 2015
Perang di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global, dengan arus minyak mentah dan produk minyak yang melewati Selat Hormuz turun menjadi sangat sedikit dari kuota 20 juta barel per hari sebelum perang, menurut Badan Energi Internasional.
Pada bulan pertama setelah invasi Rusia pada Februari 2022, harga minyak mentah Brent naik dari $95 menjadi $115 (Rp1,6 juta menjadi 1,9 juta) per barel, atau melonjak 21%.
Sebaliknya, krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah telah menyebabkan harga minyak Brent naik dari $71 menjadi $103 (Rp1,1 juta menjadi Rp1,7 juta) pada bulan Maret, menandai kenaikan hampir 27%, yang diikuti oleh lonjakan lain di bulan April, sehingga mematok harga sekitar $120 per barel di tengah harapan akan tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik.
Impor minyak mentah Asia Tenggara turun 30% jika dibandingkan dengan April tahun lalu, level terendah sejak 2015, menurut data yang dihimpun oleh Kpler, sebuah firma analitik berbasis di Belgia.
Negara-negara ASEAN memperingatkan bahwa biaya hidup di seluruh kawasan telah meningkat dengan rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil yang paling terdampak.
Bagaimana negara-negara ASEAN menghadapi krisis minyak?
Pemerintah-pemerintah Asia Tenggara bertindak cepat menyusul serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari.
Filipina telah mengumumkan keadaan darurat energi nasional selama satu tahun dan membentuk komite darurat untuk bahan bakar dan kebutuhan pokok. Meski demikian, inflasi melonjak menjadi 7,2% di bulan April, naik dari 2,4% dari angka di bulan Maret, menurut data pemerintah.
Indonesia mengandalkan harga yang diatur pemerintah dan juga subsidi, dengan mengalokasikan $22,4 miliar (Rp 358 triliun) untuk subsidi energi dan kompensasi. Sementara itu, Thailand menetapkan batasan harga bahan bakar untuk memasak, seperti LPG hingga akhir Mei dan memanfaatkan uang cadangan pemerintah untuk menekan biaya bahan bakar.
Malaysia juga berupaya meredam dampak tersebut melalui subsidi bahan bakar bulanan. Subsidi ini dilaporkan meningkat dari sekitar $179 juta (Rp2,9 triliun) pada Januari menjadi hingga $1,5 miliar (Rp24,7 triliun).
Beberapa minggu setelah pecahnya perang di Iran, otoritas Filipina menyatakan memiliki persediaan bahan bakar yang cukup untuk sekitar 45 hari. Pada 25 Maret, Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa ia “cukup yakin” negara tersebut telah mengamankan pengiriman tambahan untuk menjaga persediaan tetap terpenuhi.
Dengan batas waktu awal yang hampir habis, krisis ini sudah mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Organisasi transportasi dan konsumen di negara tersebut mengancam akan melakukan mogok kerja akibat tekanan biaya bahan bakar, meningkatkan risiko gangguan di kota-kota yang sangat bergantung pada bus dan kendaraan bermotor.
Di Vietnam, otoritas penerbangan memperingatkan maskapai penerbangan untuk bersiap menghadapi pengurangan penerbangan domestik mulai April, menyusul penghentian ekspor bahan bakar jet oleh China dan Thailand.
Di seluruh kawasan, para petani “terhimpit” oleh kenaikan harga solar dan pupuk. Para produsen beras di Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia mempertimbangkan kembali rencana pertanian mereka.
Apa mungkin pasokan bahan bakar habis begitu saja?
Indra Overland, Kepala Pusat Penelitian Energi di Institut Urusan Internasional Norwegia, mengatakan kepada DW bahwa krisis yang terjadi saat ini lebih parah daripada krisis minyak tahun 1973 dan 1979, serta krisis yang ada sebelumnya. Ia menjelaskan hal ini disebabkan oleh ketatnya pasokan di pasar minyak, LNG, dan pupuk secara bersamaan.
Berbeda dengan lonjakan harga di masa lalu, krisis ini terjadi bersamaan dengan serangan Ukraina yang semakin efektif terhadap infrastruktur minyak dan gas Rusia, semakin mempersempit ruang untuk pasokan alternatif, jelasnya.
Perbedaan mendasar antara krisis ini dan guncangan energi sebelumnya adalah bahwa ini bukan hanya soal harga yang lebih tinggi, tetapi juga soal kelangkaan, kata Rogelio Alicor Panao, profesor ilmu politik di Universitas Filipina Diliman, kepada DW.
“Ini berarti negara-negara tidak bisa begitu saja membayar lebih untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sebaliknya, mereka mungkin telah kehabisan bahan bakar atau energi,” tambah Panao.
Kekurangan pupuk menghantam produksi pangan
Kekurangan pupuk membuat krisis ini kian membahayakan. Harga pangan merupakan isu yang sensitif secara politik. Pemerintah pun dibayangi kerusuhan sosial yang disebabkan oleh lonjakan inflasi.
Rusia menyumbang sekitar seperempat dari total impor pupuk di kawasan ini, sementara China yang sebelumnya merupakan eksportir pupuk terbesar dari satu negara ke Asia Tenggara, juga telah menghentikan ekspornya, “Sehingga negara-negara Asia Tenggara mulai merasakan dampaknya,” kata Hunter Marston, Direktur untuk Asia Tenggara di Lowy Institute, kepada DW.
Negara-negara yang memberikan subsidi besar-besaran untuk energi dan listrik serta kurang bergantung pada impor, seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia, sejauh ini lebih mampu menahan inflasi dan kenaikan harga komoditas sejak krisis dimulai pada akhir Februari, kata Alloysius Joko Purwanto, ekonom energi senior di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, kepada DW.
Namun, negara-negara dengan penetapan harga yang lebih berbasis pasar, seperti Filipina, atau ketergantungan impor yang lebih tinggi, seperti Laos dan Kamboja, mengalami inflasi atau kenaikan harga yang lebih tajam, tambahnya.
Gangguan selama berbulan-bulan
IMF telah mendesak pemerintah Asia untuk tetap menargetkan subsidi pada mereka yang membutuhkan, memperingatkan bahwa pembatasan harga dan subsidi yang terlalu luas dapat membebani keuangan publik.
Bahkan jika konflik berakhir besok, mengembalikan produksi minyak dan gas ke keadaan semula akan memakan waktu enam bulan atau lebih, kata Sam Reynolds, kepala penelitian di Institute for Energy Economics and Financial Analysis, kepada DW.
Salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah meningkatnya persaingan antara pembeli LNG dan minyak dari Eropa dan Asia, terutama karena kapasitas penyimpanan gas di Eropa saat ini baru terisi 30% namun harus mencapai 90% pada bulan Oktober, kata Reynolds.
Namun, krisis energi ini belum pernah terjadi sebelumnya, “dan saya tidak yakin ada yang bisa memastikan seberapa parah situasinya nanti,” tambahnya.