Indonesia Menyapa, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Hasanuddin Wahid, menilai keterlibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat diterima, selama tidak melanggar aturan yang berlaku dan memiliki tujuan yang jelas.
Ia menilai, pembekalan bagi mahasiswa LPDP, khususnya yang akan menempuh pendidikan di luar negeri, memang penting untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan seperti patriotisme dan cinta tanah air.
“Pembekalan itu menurut urgensinya kan begitu, untuk mahasiswa LPDP, khususnya yang di luar negeri. Jadi memang kalau salah satu unsur dari LPDP, menurut saya, saya sepakat bahwa cinta tanah air, patriotisme, bagaimana nanti kalau dia jadi mahasiswa di luar negeri, tetap membawa nilai-nilai patriotisme, cinta NKRI, dan sebagainya dalam kehidupan mereka sehari-hari,” kata Hasanuddin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Pria yang akrab disapa Cak Udin itu mengatakan, pelibatan TNI dalam konteks tersebut tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai dengan aturan, dan memberikan manfaat nyata.
“Kalau melibatkan TNI sepanjang itu tidak melanggar aturan dan itu fungsi dan gunanya efektif untuk menaikkan patriotisme seluruh mahasiswa dan pelajar kita, menurut saya sih itu aman-aman saja,” ujarnya.
Cak Udin menekankan bahwa kunci utama dari kebijakan tersebut adalah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Satu, ya, tidak melanggar aturan main. Itu saja. Kuncinya di situ kan? Semuanya itu adalah aturan mainnya ada nggak? Ya kalau enggak ada aturan main, oke-oke saja,” tandasnya.
Untuk diketahui, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan mendapat pembekalan dari TNI sebelum memulai studi.
Menurut pemerintah kegiatan tersebut bertujuan memperkuat disiplin, nilai kebangsaan, serta membantu peserta menghadapi potensi gegar budaya alias culture shock saat berkuliah, terutama di luar negeri.
Kegiatan pembekalan tersebut rencananya digelar pada 4-9 Mei 2026 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.