Indonesia Menyapa, Samarinda — Kawasan Polder Air Hitam kian dipandang bukan sekadar ruang publik, tetapi juga ruang hidup ekonomi warga. Perspektif inilah yang mengemuka dalam audiensi antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda, yang menekankan pentingnya penataan UMKM secara berkelanjutan dan manusiawi.
Audiensi digelar di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda, Kamis 29 Januari 2026, dan dipimpin Wali Kota Andi Harun. Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), serta unsur kecamatan dan kelurahan di sekitar kawasan Polder Air Hitam.
Ketua PC PMII Samarinda, Taufikuddin, mengatakan aspirasi tersebut lahir dari dialog intensif bersama para pelaku UMKM. Menurutnya, para pedagang membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan usaha secara berkelanjutan tanpa dibayangi penertiban. “Kami ingin ada kejelasan lokasi usaha yang legal, sehingga pelaku UMKM bisa bekerja dengan tenang dan produktif,” ujarnya, dilansir dari laman ppid.samarindakota.go.id.
PMII menilai penataan kawasan ideal tidak cukup hanya memindahkan pedagang, tetapi harus diiringi penyediaan ruang usaha yang layak dan terintegrasi. “Kami memahami aturan tata kota, namun negara juga perlu hadir memberi solusi, bukan sekadar larangan,” kata Taufikuddin menegaskan.
Selain aspek ekonomi, PMII juga menyoroti tanggung jawab sosial pelaku UMKM terhadap lingkungan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah kewajiban pedagang menyediakan sarana kebersihan secara mandiri. “Aktivitas ekonomi harus sejalan dengan upaya menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, Pemkot telah memiliki master plan penataan kawasan Polder Air Hitam. Namun, realisasinya masih menyesuaikan kondisi keuangan daerah. “Rencana penataan sudah ada, tetapi pelaksanaannya bertahap karena keterbatasan anggaran,” katanya, menjelaskan.
Meski demikian, Pemkot berkomitmen menyiapkan langkah sementara agar pedagang tetap dapat beraktivitas secara tertib sambil menunggu penataan menyeluruh. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk UMKM, khususnya makanan, sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan penataan kota dan keberlangsungan ekonomi warga.
Sumber: RRI.co.id – Penataan Polder Air Hitam Samarinda Dorong UMKM Berkelanjutan