Indonesia Menyapa, Jakarta — Upaya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk menggugat polemik ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai tidak ada gunanya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, menilai langkah tersebut justru berpotensi memperpanjang polemik yang seharusnya sudah selesai.
Partai Gema Bangsa singkatan dari Partai Gerakan Mandiri Bangsa, merupakan partai politik baru di Indonesia yang didirikan pertengahan Januari 2025.
Partai ini diinisiasi oleh sejumlah politisi senior, termasuk Ahmad Rofiq yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekjennya Muhammad Sopiyan.
Menurut Sopiyan, persoalan syarat ijazah Gibran telah diperjelas melalui putusan dua lembaga tinggi negara, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ia pun mengingatkan Gibran agar mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional dibandingkan mempertahankan posisi maupun melanjutkan langkah hukum.
“Harus mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional di atas ego maupun manuver politik jangka pendek,” kata Sopiyan kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Sopiyan mengatakan, polemik yang terus berlarut-larut hanya akan menghabiskan energi bangsa untuk persoalan yang telah mendapatkan ketetapan hukum.
Karena itu, menurutnya, dinamika politik yang berkembang saat ini membutuhkan kebesaran hati dan kedewasaan sikap dari para elite politik.
Ia berpandangan, Gibran sebaiknya mengambil langkah mundur secara sukarela sebagai bentuk sikap terhormat demi menjaga stabilitas nasional.
“Sehingga langkah mundur sebagai Wakil Presiden merupakan keputusan paling terhormat dan bijak yang semestinya diambil demi menjaga stabilitas serta kebaikan bangsa secara luas,” pesan Sopiyan.
Lebih lanjut, Sopiyan secara khusus menyoroti rencana Gibran untuk menempuh gugatan ke PTUN.
Menurutnya upaya tersebut tidak lagi relevan karena hanya berpotensi menambah kegaduhan politik yang tidak produktif bagi masyarakat.
“Langkah paling kesatria dan bijak adalah mundur secara terhormat demi kebaikan bangsa. Memaksakan diri menguji keabsahan ke PTUN sudah tidak ada gunanya selain menambah polemik dan menghabiskan energi publik yang semestinya difokuskan untuk memajukan negeri,” ujar Sopiyan.
Sopiyan juga menekankan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak hanya bertumpu pada aspek administratif atau pembelaan di ruang sidang.
Menurutnya, kepercayaan moral dan penerimaan publik menjadi bagian penting dalam menentukan legitimasi seorang pemimpin.
“Ketika situasi sudah tidak lagi produktif bagi kemaslahatan negara maka tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan posisinya hari ini,” tandasnya.
Diketahui, Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Subhan Palal. Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, Selasa (6/10/2026), MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA.
Gibran mengaku tetap akan bertarung di PTUN. Hal itu diungkap Gibran setelah menemui Presiden Prabowo Subianto. Dia mengklaim diminta Prabowo untuk fight di PTUN. Wapres juga akan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung,” kata Wapres Gibran, kepada wartawan, di Istana Wapres, Selasa (10/10/2026).
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada lagi langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan MA maupun MK. Kedua putusan itu telah bersifat final dan mengikat.
“Putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di saat bersamaan, wacana pemakzulan Gibran juga bergulir di parlemen. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan usulan HMP setelah pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Sumber: Upaya Gibran Fight di PTUN Dinilai Tak Ada Guna, Sekjen Partai Gema Bangsa: Mundur Lebih Terhormat