Indonesia Menyapa, Jakarta — Bangsa Indonesia kini menghadapi tantangan ganda akibat bencana alam yang terjadi nyaris bersamaan di pertengahan Agustus 2026.
Penanganan darurat dan pemulihan terus dilakukan secara masif oleh pemerintah di dua wilayah terdapak bencana yakni Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilanda gempa bumi dan Kalimantan dilanda kebakaran hutan dan lahan.
Baru-baru ini, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Sebelumnya Agam Rinjani telah memohon ke Presiden Prabowo agar Gempa NTT ditetapkan jadi Bencana Nasional.
Agam Rinjani atau Abdul Haris pada Juni 2025 menuai pujian atas perannya dalam proses evakuasi pendaki asal Brasil, Juliana Marins yang terjatuh ke jurang sedalam lebih dari 600 meter di Gunung Rinjani.
Dalam aksinya itu Agam Rinjani rela bermalam di tebing curam demi mengamankan proses evakuasi.
Pria kelahiran Makassar 22 Desember 1988 ini merupakan seorang pemandu pendaki, porter, dan relawan penyelamat yang mendedikasikan hidupnya di kawasan Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penetapan Bencana Nasional Ditentukan Langsung oleh Presiden
Desakan penetapan status bencana nasional muncul saat dampak kerusakan dan lumpuhnya pelayanan publik di daerah melampaui kapasitas pemerintah lokal.
Dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, status ini ditentukan langsung oleh Presiden berdasarkan pertimbangan skala dampak
Indikator penetapan bencana nasional juga diperhitungkan, di antaranya jumlah korban, kerugian kerusakan, cakupan wilayah dalam skala besar.
Termasuk kelumpuhan dan sumber daya pemerintah daerah sudah tidak memadai untuk penanganan darurat.
Hingga kini Presiden Prabowo belum memberikan lampu hijau soal penetapan bencana nasional.
Bahkan Presiden Prabowo belum mengunjungi dua bencana baik gempa NTT maupun Karhutla Kalimantan.
Gempa Bumi NTT
Bencana Gempa Bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026).
Dampaknya korban meninggal mencapai 83 orang dan warga yang mengungsi 110.785 jiwa.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut merupakan pemutakhiran hingga Jumat (21/8/2026) pukul 16.00 WIB.
Selain korban meninggal, BNPB mencatat 986 orang mengalami luka-luka. Jumlah tersebut bertambah 79 orang dari data sebelumnya sebanyak 907 orang.
Sementara itu, jumlah pengungsi meningkat 18.050 jiwa dari 92.735 menjadi 110.785 jiwa.
BNPB juga mencatat 44.946 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa.
Rinciannya, 17.176 unit rusak berat, 9.758 unit rusak sedang, dan 18.013 unit rusak ringan. Data kerusakan masih dimutakhirkan posko di setiap kabupaten.
Tiga kabupaten dengan jumlah rumah rusak berat terbanyak yakni Manggarai Timur 5.962 unit, Manggarai 3.146 unit, dan Manggarai Barat 3.050 unit.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kalimantan
Karhutla di Kalimantan dipicu fenomena musim kering alhasil titik panas atau hotspot dan kebakaran lahan meningkat di beberapa provinsi yakni Kalbar, Kalteng, Kalsel.
Dampaknya mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, menurunkan kualitas udara serta berisiko terhadap mobilitas logistik lokal.
Sebanyak 12.880 personel gabungan diterjunkan ke lapangan, pemadaman terus dilakukan baik via darat maupun udara (water bombing) termasuk pembasahan area gambut.

Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Barat memburuk dan berdampak hingga Sarawak, Malaysia.
Pemerintah Malaysia akan menempuh jalur diplomatik dengan menyurati Indonesia serta Sekretariat ASEAN untuk memperkuat penanganan polusi lintas batas.
Di Kalbar terdeteksi 3.759 hotspot, dengan Ketapang sebagai wilayah terbanyak.
Kabut asap membuat jarak pandang turun di bawah 1 kilometer dan kualitas udara di sejumlah daerah masuk kategori tidak sehat.
Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera diketahui berdampak terhadap 3.158.166 penduduk.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memantau perkembangan kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.
Ditambah lagi, sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, delay pagi jelang siang, Jumat (21/8/2026) akibat kabut asap.
Kalimantan Jadi “Setengah Neraka” Imbas Karhutla, Politisi PKB Desak Status Bencana Nasional
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Pasalnya, kabut asap pekat akibat karhutla dinilai sudah melumpuhkan aktivitas warga, mengancam kesehatan, serta mengganggu roda perekonomian masyarakat.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Seperti diketahui, Karhutla di sejumlah kabupaten/kota di Kalimatan terus meluas hingga menyebabkan berbagai persoalan.
Selain menyebabkan kualitas udara memburuk, kabut asap pekat dampak karhutla juga menurunkan jarak pandang drastis di sejumlah wilayah.
Di beberapa daerah, jarak pandang hanya tersisa antara 10 meter.
Bahkan jarak pandang dilaporkan sangat terbatas di beberapa titik terdampak parah, seperti di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, serta mengganggu aktivitas warga hingga transportasi udara dan darat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik.
Disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara ada 3 titik.
Politisi PKB ini meminta agar Pemerintah tidak berhenti menyajikan jumlah hotspot sebagai data pemantauan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” ujarnya.
Berbagai video Karhutla di Kalimantan memperlihatkan dahsyatnya api melalap lahan dan hutan. Di media sosial pun banyak informasi dari masyarakat yang memperlihatkan kabut asap menyebabkan anak-anak kesulitan berangkat sekolah.
Ada juga yang menginformasikan truk pembawa motor-motor mengalami kecelakaan hingga terguling karena jarak pandang yang sempit.
“Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” jelas Daniel.
Kabut asap sampai ke Malaysia
Karhutla di Kalimantan pun menimbulkan dampak lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap pekat, rusaknya ekosistem serta habitat satwa, hingga polusi lintas batas negara tetangga.
Bahkan, ratusan sekolah di Malaysia ditutup sementara dampak kabut asap Karhutla di Kalimantan.
Malaysia menyatakan siap membantu penanganan Karhutla di Indonesia agar dampaknya dapat segera tertangani.
Selain itu, Singapura telah mewanti-wanti warganya terhadap potensi ancaman kabut asap akibat perluasan Karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Terkait hal ini, Daniel mendorong Pemerintah segera mempercepat penanganan Karhutla.
“Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara,” ucapnya.
“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” lanjut Daniel.

Ia pun menyoroti kurangnya persiapan Pemerintah mengantisipasi Karhutla yang merupakan bencana langganan di Indonesia.
Daniel mengingatkan, dampak Karhutla dirasakan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga mengganggu negara tetangga.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” tuturnya.
Lebih lanjut, Daniel menyinggung aksi mandiri masyarakat yang memandamkan titik-titik api Karhutla. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan aksi seorang remaja berusia 15 tahun bernama Rudiansyah yang setiap pulang sekolah membantu ayahnya memadamkan Karhutla di Palangkaraya. Saat beraksi, ia mengenakan kostum superman.
“Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan Karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ungkap Daniel.
Terhadap aksi mandiri warga ini, Daniel mendorong masyarakat yang ikut membantu proses pemadaman Karhutla untuk melengkapi diri dengan alat pemadam api dan perlindungan keamanan yang memadai.
“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Dan penting juga standar keamanan diperhatikan kepada para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan Karhutla,” pesannya.
Sementara itu mengenai penyebab Karhutla, Daniel menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Baik bagi mereka yang sengaja melakukan pembakaran, maupun yang lalai hingga menyebabkan Karhutla.
Beberapa informasi memperlihatkan adanya upaya warga berusaha menghentikan aksi pembakaran secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu.
“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” ujar Daniel.
Di sisi lain, Daniel mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran operasional untuk penanggulangan Karhutla yang memang sudah dialokasikan dari anggaran Negara.
“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000 (miliar) untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” imbuh Daniel.
Sambil Mengatupkan Tangan, Agam Rinjani Minta ke Presiden Prabowo Gempa NTT Jadi Bencana Nasional
Agam Rinjani atau Abdul Haris punya permintaan khusus ke Presiden Prabowo Subianto menyoal gempa yang melanda Flores Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jika pada Juni 2025 ia menuai pujian atas perannya dalam proses evakuasi pendaki asal Brasil, Juliana Marins yang terjatuh ke jurang sedalam lebih dari 600 meter di Gunung Rinjani.
Kini Agam Rinjani minta agar gempa yang mengguncang NTT ditetapkan sebagai bencana nasional.
Rangkaian gempa di NTT dalam satu pekan ini yang diawali dari gempa utama magnitudo 7,7 hingga rentetan gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,9 pada Kamis (20/8/2026) pagi disoroti Agam Rinjani.
Ditambah lagi frekuensi gempa susulan yang terus menerus memicu kepanikan warga, merusak ribuan bangunan, memutus akses jalan utama serta melumpuhkan jaringan listrik dan komunikasi di beberapa kabupaten.
Kondisi ini jadi alasan Agam Rinjani mendesak penetapan status Bencana Nasional.
Permintaan Agam Rinjani ke Presiden Prabowo sambil Mengatupkan Tangan
Melalui unggahan di akun Instagram miliknya pada Kamis (20/8/2026), Agam menyampaikan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar gempa yang terjadi di Flores mendapat perhatian serius pemerintah.
Ia bahkan meminta agar bencana tersebut dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.
Dalam video yang diunggahnya, Agam menyampaikan permintaan tersebut sembari mengatupkan kedua tangannya.
“Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” ujar Agam mengawali pesannya.
Ia kemudian secara langsung menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Buat bapak Presiden Republik Indonesia boleh tidak bencana di Flores, gempa bumi hari ini bisa dijadikan sebagai bencana nasional, sebab terjadi gempa tadi 5,9,” kata Agam.
Menurut Agam, gempa di wilayah Flores bukan persoalan yang baru terjadi.
Ia menyinggung aktivitas Sesar Flores yang menurutnya terus bergerak dan berpotensi memicu gempa di wilayah tersebut.
“Kali aja bapak presiden, saya mohon izin bisa menjadikan ini sebagai bencana nasional karena ini bukan hal yang baru terjadi, ini sering terjadi karena memang sesar daripada Flores itu bergerak. Izin pak presiden,” ujarnya sambil mengatupkan kedua tangan.

Agam Rinjani Ajak Masyarakat Bantu Warga Flores
Tak hanya meminta perhatian pemerintah, Agam Rinjani juga mengajak masyarakat untuk ikut membantu warga yang terdampak gempa di Flores.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menunggu langkah pemerintah, tetapi juga bergerak memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
“Kita juga harus segera membantu teman-teman yang ada di Flores ya, ayo kita kerja bantu kawan-kawan di Flores,” kata Agam.
Unggahan tersebut disampaikan Agam setelah gempa berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Manggarai, NTT, pada Kamis pagi.
Sumber: Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT Didesak Jadi Bencana Nasional

