Indonesia Menyapa, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Sandi Fitrian Noor, mengingatkan agar rencana Kementerian Sosial RI melibatkan Taruna Akademi Militer (Akmil) dalam pembinaan siswa Sekolah Rakyat (SR) tidak mengarah pada militerisasi pendidikan.
Menurutnya, penguatan karakter bagi peserta didik harus tetap mengedepankan pendekatan pendidikan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.
Sandi menegaskan bahwa dirinya mendukung upaya pemerintah membangun karakter generasi muda melalui penanaman disiplin, kepemimpinan, nasionalisme, dan semangat cinta tanah air.
Namun, ia mengingatkan bahwa pendidikan karakter memiliki filosofi dan metode yang berbeda dengan pendidikan militer.
“Saya melihat niat pemerintah sangat baik. Kita semua ingin melahirkan generasi muda yang disiplin, berintegritas, memiliki semangat kebangsaan, serta bertanggung jawab. Namun, pendidikan karakter harus tetap berada dalam koridor pedagogi yang humanis. Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa sekolah menjadi ruang militerisasi. Yang harus ditransformasikan adalah nilai-nilai positifnya, bukan kultur militernya,” kata Sandi, kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Sebagai mitra kerja Kementerian Sosial, Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, berkepentingan memastikan seluruh kebijakan di Sekolah Rakyat berpijak pada prinsip best interests of the child.
Dia menilai mayoritas peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan rentan sehingga membutuhkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, suportif, serta mampu membangun kembali rasa percaya diri mereka.
Sandi juga mengutip berbagai hasil penelitian internasional, seperti PISA dan OECD, yang menunjukkan bahwa pembentukan karakter peserta didik lebih efektif dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, budaya sekolah yang positif, serta hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik.
Karena itu, menurutnya, pembinaan karakter tidak cukup dilakukan melalui pelatihan kedisiplinan dalam waktu singkat.
“Disiplin memang penting, tetapi disiplin bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan. Disiplin harus lahir dari kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri. Nilai-nilai inilah yang harus menjadi roh pembinaan di Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Meski demikian, Sandi menilai Taruna Akmil memiliki banyak nilai positif yang layak menjadi teladan, mulai dari integritas, kepemimpinan, kerja sama tim, semangat pengabdian kepada bangsa, hingga ketangguhan mental dan kedisiplinan.
Sebab itu, ia berpandangan peran mereka sebaiknya ditempatkan sebagai mentor karakter dan teladan kepemimpinan, bukan sebagai instruktur dengan pola pembinaan khas pendidikan militer.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik maupun psikis.
Oleh sebab itu, seluruh proses pembinaan di Sekolah Rakyat harus mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, serta menghormati proses tumbuh kembang peserta didik.
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, Sandi mengusulkan Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun modul pendidikan karakter berbasis ilmu pendidikan, psikologi perkembangan anak, serta nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bersama bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ia juga mendorong agar pelaksanaan pendidikan karakter melibatkan guru, kepala sekolah, psikolog, pekerja sosial, konselor, tokoh masyarakat, dan orang tua sehingga pembentukan karakter berlangsung secara kolaboratif.
Selain itu, indikator keberhasilan program harus disusun secara jelas, tidak hanya mengukur kedisiplinan, tetapi juga peningkatan kepercayaan diri, kemampuan bekerja sama, kepedulian sosial, integritas, motivasi belajar, serta penurunan perilaku menyimpang.
Menurut Sandi, evaluasi berkala yang melibatkan lembaga independen, akademisi, dan praktisi pendidikan juga penting dilakukan agar efektivitas program dapat diukur secara objektif dan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan.
“Sekolah Rakyat merupakan investasi besar negara dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, kualitas pendidikan karakter di dalamnya harus dirancang secara matang. Kita tidak hanya ingin melahirkan anak-anak yang disiplin, tetapi juga generasi yang berakhlak, berempati, memiliki daya pikir kritis, berintegritas, serta mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” ucap Sandi.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Komisi VIII akan terus mengawal implementasi Sekolah Rakyat agar tetap berorientasi pada penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin sekaligus membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami percaya sinergi antara Kementerian Sosial dan Akademi Militer dapat menjadi inovasi yang baik apabila dirancang secara proporsional. Yang kita bangun bukan militerisasi pendidikan, melainkan penguatan karakter kebangsaan yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, Pancasila, dan kepentingan terbaik bagi setiap anak Indonesia,” pungkasnya.
Kemensos: Taruna Akmil Akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
Kementerian Sosial berkolaborasi dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) tingkat I dan II untuk mendampingi siswa di 178 titik Sekolah Rakyat.
Program bimbingan keasramaan tersebut akan berlangsung selama lima hari di setiap lokasi, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan pelibatan para taruna bukan untuk menggantikan peran guru di ruang kelas, melainkan memberikan pendampingan kepada siswa dalam kehidupan berasrama.
“Program ini hanya berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus. Tujuannya membantu anak-anak yang tinggal di asrama agar lebih mandiri. Mereka akan dibimbing melakukan hal-hal sederhana, seperti merapikan lemari, merapikan tempat tidur, hingga membiasakan kerapian dalam berseragam,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, para taruna akan berperan sebagai pembimbing kehidupan asrama.
Sehingga para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara nyaman, meski harus tinggal jauh dari keluarga.
“Taruna tidak mengajar di kelas seperti guru. Mereka memberikan bimbingan di asrama agar anak-anak Sekolah Rakyat dapat tinggal dengan tenang dan nyaman walaupun tidak tinggal satu rumah dengan keluarganya. Mereka juga memberikan pembinaan agar tidak terjadi segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan atau kekerasan dari kakak kelas kepada adik kelas,” kata Agus Jabo.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
Agus Jabo menambahkan, dipilihnya taruna Akmil didasarkan pada pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan berasrama sehingga dinilai mampu membimbing para siswa dengan pendekatan yang tepat.
“Kenapa taruna? Karena mereka yang memahami bagaimana hidup di asrama. Pengalaman itu yang ingin ditularkan kepada anak-anak Sekolah Rakyat agar mereka cepat beradaptasi dan memiliki karakter yang mandiri,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, setiap titik Sekolah Rakyat akan didampingi lima personel taruna secara intensif.
Materi bimbingan meliputi berbagai keterampilan dasar kehidupan sehari-hari, seperti menyetrika seragam, merapikan seprei dan lemari pakaian, menyemir sepatu, hingga membangun kebiasaan hidup mandiri di asrama.